DPP-KB SBT Gelar Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting

Ketgam: Rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2023 di pimpin langsung Sekretaris Daerah, Drs. Jafar Kwairumaratu. Rapat digelar di ruang rapat BAPPEDA LITBANG Kabupaten SBT pada Senin, (21/5/2023).

BULA, DM.COM,-Berbagai upaya terus dilakukan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melalui instansi teknis terkait menurunkan angka Stunting, di bumi Ita Wotu Nusa. Kali ini, untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten SBT ,terus dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) Kabupaten SBT.

Buktinya, Senin, (21/5/2023), organisasi perangkat daerah yang dipimpin Dr. Anzar Wattimena itu menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2023.

Rakor dibuka langsung sekretaris daerah (Sekda), Drs. Jafar Kwairumaratu serta diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting di daerah berjuluk Ita Wotu Nusa itu.

Salah satu tujuan rakor yakni mengevaluasi kinerja tim dalam upaya mempercepat terget penurunan stunting. Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DPP-KB) Kabupaten Seram Bagian Timur, Halima Siliombona.

“Rakor ini untuk mengkoordinasikan, melanjutkan kerja tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Seram Bagian Timur,”ujar Halima via seluler pada Rabu, (24/5/2023)

Dikatakan, pihaknya menargetkan tahun 2024 angka prevalensi stunting di daerah itu turun drastis. Untuk mempercepat proses tersebut sejumlah program mulai gencar dilakukan dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten SBT.

“Ditahun 2021 angka prevalensi stunting mencapai 41,9 persen. Target kita tahun 2024 bisa turun sampai 23,33 persen, bahkan harus lebih dari itu,”katanya.

Halima mengatakan, usai rapat koordinasi yang berlangsung di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) sejumlah pimpinan OPD langsung melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DPP-KB).

Kata dia, Penandatanganan Kerja Sama dilakukan agar program yang dilaksanakan melibatkan OPD lain bisa terlaksana tepat sasaran dan sesuai target.

“Setelah rakor kita langsung buat PKS dengan OPD sesuai program kerja. Kita koordinasi dan evaluasi program yang telah dijalankan,”ungkap dia. (DM-01)