Berhasil Tangani Konflik Antar Warga, Tasaney Apresiasi Marasabessy

AMBON, DM.COM,-Kurang lebih delapan bulan, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech, memimpin daerah itu. Namun, berbagai kebijakan mulai dilakukan agar memaksimalkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat didaerah itu. Salah satunya, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal ini diketahui setelah Komisi I DPRD Provinsi Maluku, melakukan kunjungan kerja pengawasan APBD Provinsi Maluku, APBN dan sumber pembiayaan lainya yang dianggarkan 2022 di Kabupaten Maluku Tengah. Ketika itu, komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum itu melakukan pertemuan dengan Penjabat Bupati Maluku Tengah, DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech, Sekda Malteng, DR Rakib Sahubawa dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malteng, Jumat (26/5/2023).

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michiel Tasaney mengatakan, meski Pj Bupati Malteng baru dilantik sebagai Penjabat Bupati Malteng, 12 September 2022 lalu, telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2022.

Tasaney kemudian mengapresiasi Pemkab Malteng dibawah kendali Marasabessy, sebab alokasi anggaran tersebut, Pemkab Malteng mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ini bertujuan agar tim bekerja untuk penanganan konflik sosial.

“Buktinya, kini tim penanganan konflik sosial terus bergerak menangani konflik sosial yang terjadi di beberapa negeri di Malteng, yakni Pelauw-Kariu, Sepa-Tamilouw, Aboru-Hulaliu, serta Wakal-Hitu dan yang lainnya. Tentu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pj Bupati Malteng,”sebut Tasaney, kepada awak media, Selasa (30/5/2023).

Apalagi, ingat politisi Partai Golkar ini, dalam upaya penanganan konflik tersebut di atas, Pemkab Malteng telah berhasil melakukan rekonstruksi penanganan konflik dengan memulangkan pengungsi Kariu ke kampung halamannya, membangun pos keamanan, distribusi logistik, melakukan rapat-rapat dan pertemuan dengan masyarakat, tokoh agama, Forkopimda, TNI dan Polri serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong upaya rekonstruksi penanganan konflik sosial.

Tak hanya itu, lanjut wakil rakyat dari dapil Buru dan Bursel itu, Penjabat Bupati juga menjelaskan pada 2022, Pemkab Malteng telah menyelesaikan penanganan tenaga honorer melalui pemetaan, pendataan, uji publik, pengumuman dan pernyataan tanggung jawab mutlak tentang pegawai non-ASN.

“Pada aspek pelayanan publik, Pemkab Malteng juga melakukan beberapa langkah untuk percepatan pelayanan publik, peningkatan kemudahan layanan publik, peningkatan transparansi pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan digitalisasi atau tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik. Ini luar biasa,”paparnya.

Selain memberikan apresiasi, Tasaney juga menilai Pj Bupati Malteng berhasil menyelesaikan konflik antar warga du kabupaten tertua di Maluku itu, meski kurang lebih baru delapan bulan memimpin Malteng.”Kami menilai Pak Bupati berhasil. Meski ada yang perlu dibenahi,”pungkasnya. (DM-02)