Komisi III DPRD Maluku Minta Pemkab & Pemkot Proaktif Usul Status Jalan Nasional

AMBON,DM.COM,-Proyek pembangunan sejumlah ruas jalan yang dikerjakan APBD kabupaten dan kota serta pronvinsi, sering tidak maksimal dikerjakan karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, sejumlah warga di berbagai wilayah masuk terisolasi, karena akses jalan belum terkoneksi dengan baik.

Karenamya, lewat regulasi yang ada Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta mengusulkan peningkatan status jalan menjadi nasional didaerahnya.

Ini terlihat dari proyek pembangunan jalan yang dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), sangat bagus dan beekualitas.

Anggota Komisi III DPRD Maluku Fauzan Husni Alkatiri mengatakan, kondisi ruas jalan yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lewat Balai Jalan Nasional Wilayah Maluku cukup baik.

“Untuk jalan yang ditangani daerah perlu ditingkatkan menjadi jalan nasional, dan kalau boleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku bisa memfasilitasi pemkab/pemkot untuk membahas masalah ini,” kata Fauzan, melalui keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMLUKU.COM, Rabu (31/1/2024).

Untuk diketahui, panjang ruas jalan nasional di Provinsi Maluku adalah 1.771,67 km, dan panjang ruas jalan provinsi sesuai data Dinas PUPR Maluku adalah 996,63 km pada 11 kabupaten dan kota.

Kemudian ruas jalan provinsi sepanjang 523,13 kilometer di Maluku dalam kondisi baik, tetapi untuk memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak memerlukan dukungan anggaran yang memadai.

Khusus untuk ruas jalan Nusalaut dan di Pulau Babar, Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya, kata Fauzan, kalau tidak diintervensi pemerintah pusat lewat Inpres 03 Tahun 2003 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, maka kondisinya tidak bakalan mengalami perubahan.

“Tetapi dari daerah juga harus proaktif untuk memperjuangkannya, kalau tidak demikian maka kondisi ruas jalan di sana tetap akan memprihatinkan,” ujarnya lagi.

Tak hanya itu, politisi PKS ini juga meminta Balai Wilayah Sungai Maluku untuk fokus pada program irigasi yang dimanfaatkan para transmigran asal Pulau Jawa dan Pulau Bali di daerah Seram Bagian Timur, Maluku.

“Mereka menyampaikan terima kasih kepada pihak balai yang telah menyediakan irigasi, namun perlu ada perbaikan jalur air yang langsung mengairi sawah para petani di sana,” kata Fauzan dari daerqh pemilihan SBT.

Sementara itu, Kepala Seksi PID SDA Balai Wilayah Sungai Maluku Said Udin Letsoin mengatakan, balai memprogramkan kegiatan rehabilitasi saluran irigasi Waitamakebo dan dua desa lainnya dalam tahun ini.

“Untuk irigasi tersier itu juga akan diperbaiki, sehingga air yang disalurkan langsung ke sawah semakin baik,” ujarnya lagi.(DM-01)