Serapan Anggaran di Dinas PUPR Tak Maksimal, Disoroti DPRD SBT

BULA, DM.COM,-Alokasi anggaran di Dinas PUPR Seram Bagian Timur (SBT) selama ini, bernilai jumbo. Namun, realisasi anggaran jauh dari harapan karena anggaran tidak maksimal diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur di bumi Ita Wotu Nusa.

Untuk itu, Komisi III DPRD Kabupaten SBT menyoroti penyerapan anggaran di dinas “basah” didaerah itu belum memaksimalkan melakukan penyerapan anggaran yang digelontorkan.

Penilaian itu disampaikan dalam bentuk rekomendasi nomor 07 tahun 2025 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2024 yang diparipurnakan pada Selasa, (27/5/2025).

Menurut lembaga legislatif itu, anggaran yang dialokasikan dari APBD dan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan cukup besar. Namun, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam realisasinya. Salah satunya yakni penyerapan anggaran yang belum maksimal.

“Komisi III DPRD telah menemukan beberapa permasalahan bahwa dinas PUPR sebagai dinas penggerak pembangunan infrastruktur Kabupaten SBT kurang maksimal dalam penyerapan anggaran khususnya untuk pembangunan infrastruktur,”ungkap anggota DPRD SBT Abdul Aziz Yenlua saat membacakan rekomendasi tersebut.

Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan pembangunan jalan kabupaten yang dilakukan oleh dinas PUPR. Akibatnya, jalan lingkar Kesui, lingkar Teor, lingkar Seram Laut dan lintas Banggoi-Werinama serta akses jalan lintas Kilmury sudah rusak pasca dikerjakan.

“Masih ditemukan pekerjaan infrastruktur jalan yang pekerjaannya sudah selesai namun terjadi kerusakan,”katanya.

Oleh karena itu, dalam rekomendasinya, DPRD menyampaikan lima poin penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah khususnya tim anggaran yang diketuai sekretaris daerah.

Poin pertama yakni, meminta penambahan anggaran dialokasikan kepada dinas tersebut untuk dipergunakan sebagai pendampingan pengurusan DAK dan dokumen RTRW guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.

Poin kedua, DPRD merekomendasikan agar dinas PUPR mengintensifkan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan oleh tenaga ahli yang memiliki spesifikasi ilmu dibidangnya.

Poin ketiga DPRD SBT meminta, dinas PUPR berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku untuk membantu penanganan sejumlah ruas jalan kabupaten yang belum mampu diselesaikan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun dana alokasi khusus.

Sementara di poin keempat dan lima kata DPRD, dinas PUPR harus lebih memperhatikan masalah pembangunan infrastruktur baik jalan maupun jembatan ditingkat kecamatan untuk membuka akses dan pergerakan ke pusat ekonomi. Ditambah dengan pembangunan jalan desa Fatolo ke Bula Air di Kecamatan Bula.

“Semua pembangunan jalan dan jembatan di kecamatan harus dikoordinasikan agar pekerjaannya dapat terealisasi,”pinta DPRD dalam rekomendasinya. (DM-06)