Dukung Pemekaran Lease, Watubun Hubungi Latukarlutu Desak Bupati Malteng Percepat Rekomendasi

AMBON, DM.COM – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran Kota Lease menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Dukungan ini disampaikan setelah Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum itu menerima Tim Konsorsium Pemekaran Lease di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (13/11/2025).

Sekretaris Tim Konsorsium Lease, Saleh Wattiheluw, menjelaskan bahwa perjuangan untuk pemekaran Lease telah dilakukan sejak 10 tahun lalu. Upaya tersebut sebelumnya telah masuk dalam Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 16 dan 126, yang menetapkan 13 DOB di wilayah Maluku.

“Gubernur Maluku, ketika itu Said Assagaff, sebenarnya telah mengajukan usulan 13 DOB itu ke Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja prosesnya terhenti. Karena itu, kami kembali datang ke DPRD untuk meminta agar Komisi I mengeluarkan keputusan rekomendasi lanjutan,” jelas Wattiheluw.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan dukungan anggaran untuk kelanjutan proses pemekaran. Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini berharap, Pemda bersama DPRD Maluku, menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar untuk perjuangan 13 DOB.

“Kita berharap dukungan anggaran bisa disiapkan agar proses administrasi dan kelengkapan data dapat diperbaharui serta kepentingan perjuangan ketika moratorium pemekaran dibuka,”harapnya.

Anggota Komisi I, Wahid Laitupa, menyatakan bahwa dukungan terhadap pemekaran bukan hanya untuk Lease, tetapi juga bagi seluruh wilayah di Maluku yang memiliki potensi dan kebutuhan otonomi baru.

“Sebagai wakil rakyat, kami menyadari bahwa rekomendasi dari Pemda kabupaten dan provinsi merupakan syarat mutlak. Karena itu, kami punya tanggung jawab moral untuk mendukung perjuangan ini. Pemekaran adalah bentuk keadilan bagi Maluku, karena dibanding provinsi lain, kita masih sangat tertinggal,” tegas Laitupa.

Sementara itu, pimpinan Komisi I, Akmal Solisa, menegaskan bahwa pihaknya siap membantu Tim Konsorsium dalam penyusunan rekomendasi dan memperjuangkan alokasi anggaran dalam APBD 2026.

“Kita dukung penuh. Usulan ini akan kita bantu, baik dalam rekomendasi maupun anggaran. Gerakan ini harus cepat karena menyangkut masa depan masyarakat Lease dan daerah lainnya,” ujar Solisa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, menilai bahwa Tim Konsorsium Lease merupakan tim paling solid dan paling siap dibanding DOB lain. Sebab, tim konsorsium yang berjumlah 15 orang kompak memakai baju putih.

“Kalau bicara kesiapan, Lease adalah yang paling matang. Komisi I sudah sepakat untuk mendukung secara politik dan administratif. Dalam pembahasan APBD Murni 2026, kami akan menitipkan anggaran khusus untuk mendukung tim pemekaran,” ungkap Sarimanela.

Politisi Hanura dari daerah pemilihan Kota Ambon ini menambahkan, DPRD Maluku akan segera mengomunikasikan hal ini dengan pimpinan dewan agar dukungan anggaran dapat dimasukkan dalam pembahasan APBD.

“Prinsipnya DPRD Maluku mendukung penuh perjuangan pemekaran Lease. Ini bukan hanya soal wilayah, tapi soal pemerataan pembangunan dan keadilan bagi rakyat Maluku,” tandasnya.

Menariknya, usai tim konsorsium melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi I, Ketua DPRD Provinsi Maluku, menemui tim konsorsium Lease yang dipimpin Prof Dr Nus Sapteno, SH,MH.

“DPRD Provinsi Maluku mendukung penuh perjuangan tim pemekaran. Tadi sebelum rapat saya minta pimpinan dan anggota komisi memback up dan mendukung perjuangan tim konsorsium Lease. Kita berharap, tim pemekaran segera melengkapi persyaratan. Nah, ketika kran moratorium dibuka kita langsung bergerak bersama,”kata Watubun.

Bahkan, Watubun yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, langsung menghubungi Ketua DPC PDIP Malteng, Zeth Latukarlutu. Dia berharap, Latukarlutu yang juga Wakil Ketua (Waka) DPRD Malteng, agar mendesak Bupati Malteng agar segera mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemekaran Lease.(DM-04)