Hukum
Ini Kronologis ‘Bobrok’ Eks Kajari KKT & As Intel Kejati Dibongkar Isteri PF Peras Rp 10 Miliar di DPR RI
AMBON,DM.COM,-Perilaku oknum Jaksa memeras para terduga tindak pidana korupsi agar kasusnya dihentikan asal setor sejumlah uang yang diminta, selama ini mulai terbongkar.
Salah satunya, dugaan dua tindak pidana korupsi yang ditangani Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Dua dugaan Tipikor adalah, dugaan Tipikor penyertaan Modal BUMD dan Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD fiktif di Setda KKT. Kasus penyertaan Modal BUMD, mantan Bupati KKT, Petrus Fatlolon telah ditahan di Rutan Waiheru. Sementara, dugaan Tipikor SPPD fiktif, Fatlolon telah ditetapkan tersangka.
Namun, penanganan dua kasus ini sengaja dilakukan untuk memeras Petrus Fatlolon senilai Rp 10 miliar. Ini terkuak setelah isteri Fatlolon akrab disapa PF diundang Komisi III DPR RI untuk rapat, Kamis (4/12/2025).
Rapat dengan panja reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan duKomisi III DPR RI masa persidangan sidang tahun II.
Rapat dipimpin oleh ketua komisi III DPR RI, Hobiborukhman. Pada kesempatan itu, isteri PF, Joice Martina Pentury Fatlololon, Isteri Petrus Fatlolon mengatakan, dirinya ingin menyampaikan laporan terkait dugaan pemerasan, politisasi yang berujung pada kriminalisasi oleh knum Kejaksaan Negeri KKT serta permohonan SP3 dan Abolisi ùntuk suaminya PF.
“Saya datang ke hadapan Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Komisi III DPR RI untuk dapat menyampaikan kronologis dugaan kuat kriminalisasi dan enahanan suami saya yang dipaksakan dalam beberapa kasus yang terjadi di KKT.
Anggota DPRD KKT ini mengisahkan, pada tahun 2024 lalu, suaminya ditetapkan sebagai tersangka dugaan Tipikor SPPD fiktif di Setda KKT.
“Hal inidiawali dengan pertemuan PF dengan Kajari KKT, 23 Oktober 2023 lalu. Yang menghubungi uami saya untuk bertemu do halaman Kejati Maluku. Kemuduan suami saya diminta naik mobil Kajari KKT, “tuturnya.
Ketika itu, Kajari KKT bertanya kepada PF apakah ingin mencalonkan diri kembali merebut kursi Bupati KKT ?. “Ketika itu, suami saya menyampaikan bahwa sudah pasti mempersiapkan diri kembali mencalonkan diri merebut kursi Bupati KKT,”terangnya.
Namun, pada saat itu Kajari KKT menyampaikan bahwa saat ini sementara memeriksa beberapa kasya dan diantaranya adalah SPPD fiktif di Setda KKT dan penyertaan Modal BUMD PT Tanimbar Energi dan lainya.
“Saat itu, arahan Kajari KKT kalau mau maju embali rebut kursi Bupati KKT, bertemu dengan As Intel Kejati Maluku, Muji Murtopo,”ujarnya.
Selamjutnya, 29 Oktober 2023, terjadi pertemuan antara PF dengan Triyono Rahyudi, Aspidsus Kejati Maluku di Hotel Afira Ambon di kamar 325. “Dimana saat itu, Adpidsus menyampaikan bahwa PF menjadi target dari Kejari KKT. Saat itu, Triyono menyampaikan bahwa semoga tidak krriminalisasi kepada PF, “bebernya.
Tak hanya itu, 2 November 2023 lalu, ada komunikasi antara PF dengan As Intel Kejati Maluku, Muji Murtopo yang saat ini menjabat Kajari Bojonegoro di hotel Golden Butik Blok M Jakarta Selatan.
“Pada saat itu, Muji Murtopo mrnapaikan bahwa Dadi Wahyudi meminta menyiapkan dana sebesar Rp10 miliar supaya bisa maju pada periode kedua sebagai Bupati KKT,”terangnya.
Pertemuan juga digelar 8 November 2023, antara Dadi Wahyudi dengan PF di halaman rumah sakit Bulungan Blok M Jakarta selatan. Ketika itu, Dadi Wahyudi menanyakan hasil pertemuan dengan As Intel Kejati Maluku Muji Murtopo,”sebutnya.
Saat itu, PF menyampaikan bahwa, telah bertemu Muji Murtopo dan menyampailan bahwa Dadi Wahyudi meminta dana sebesar Rp 10 miliar. “Ketika itu, suami saya menyampaikan bahwa tidak memiliki dana Rp 10 miliar,”tegasnya.
“Sambil mengetik di Handphonenya, Dadi Wahyudi menyampaikan suami saya sabggup berapa. Ketika itu, suami saya menyampaikan bahwa menyanggupi Rp 200 juta. Namun, Dadi Wahyudi menyampaikan terlalu kecil dan dia akan bertanya kepada anak buahnya,”terangnya.
Dadi Wahyudi juga berinisiasi berkomumikasi dengan PF sekitar 15 November 2023 hingga 19 November 2023 lalu, untik kembali bertemu 22 November 2023 di Hotel Kamari Ambon dan harus memesan kamar di lantai 6 .”Pada saat itu suami saya memesan kamar 605. Tapi yang datang saat itu bukan Dadi Wahyudi, tapi anak buahnya bernama Riki Santoso melakukan penggeledahan secara paksa dancidak manusiawi kepada suami saya tanpa adanya surat kuasa penggeledahan,”paparnya.
“Saat itu, Riki Santoso meminta untuk turun dan bertemu Dadi Wahyudi di mobil yang udah diparkir dihalaman MCD samping Hotel Kamari. Idalam mobil sudah ada Dadi Wahyudi duduk dibagian tengah dan dibagian depan Riki Santoso yang menggeledah suami saya. Dam Bambang Irawan membawa mobil,”jelasnya.
Didalam perjalanan, Dadi Wahyudi, kembali meminta kesanggupan PF soal dana Rp 10 miliar. Namun, PF mengatakan, tidak memiliki dana sebesar yang dimintakan.”Saat itu, Dadi Wahyudi menyampaikan bahwa suami saya tunggu surat panggilan dari Kejaksaan,”urainya.
Pada kesempatan itu, Joice Pentury Fatlololon menyampaikan bahwa pihaknya memiliki alat bukti berupa, schrenshot percakapan di whatshap, rekaman video ketika suami saya ditelepon oleh Dadi Wahyudi, kunci kamar 605 hotel Kamari, dan surat konfirmasi dari hotel,
“Kami juga mrngambil bukti CCTV dari hotel Kamari dari manajemen hotel, kami mengambil juga bukti rekaman CCTV di Hotel Kamari dari manajemen hotel dimana Dadi Wahyudi beserta anak buahnya berada di hotel tersebut dan naka buahnya masuk menggeledah suami saya,”sebutnya.
Begitu juga ada saksi upir PF yang juga pengacara melihat PF menuju mobil Dadi Wahyudi, baik itu sopir di Jakarta dan Ambon.
“Akibat perbuatan tersebut dari tindakan pemerasan, politisasi dan kriminalisasi tersebut menyebabkan suami saya tidak mengikuti Pilkada seretak 2024 meskipun sudah mendapat rekomendasi dari sejumlah partai politik, namun ditetapkan tersangka, sehingga mendapat sanksi sosial,”kesalnya.
Selanjutnya, beber dia, setelah ditetapkan sebagai tersangka SPPD Fiktif, 19 Juni 2024, tapi tidak ditindaklanjuti dari Kejari KKT, sudah 1 tahun 6 bulan.”Saya juga jelaskan bajwa pada tahun 2023 komisaris Direksi BUMD beserta seluruh Direksi BUMD PT Tanimbar Energi, dipanggil Kejari KKT untuk diintegorasi penyidik Kejari dan dibuat BAP, tapi mereka mendapat intimidasi dan dipersekusi agar mereka mengakui kalau aliran dana mengalir ke suaminya.
“Namun, tidak ada satupun saksi dari sekian banyak saksi yang diperiksa tidak ada dana mengalir ke suami saya. Pada tahin 2024 memasuki tahun politik, 3 Mei 2024, prnyidik Kejari KKT menaikan perkara SPPD fiktif dan 19 Juni 2024 ditetapkan tersangka dugaan Tipikor SPPD fiktif,”sebutnya.
Mirisnya, setelah dotetapkan tersangka, perkara penyertaan Modal di PT Tanimbar Energi, tetap terua berjalan dan terus dilakukan pemeriksaan. Ini setelah 14 April 2025 Kejaksaan Tanimbar menetapkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan sebagai tersangka dalam dugaan Tipikor dana penyertaan modal yang diberikan Pemda KKT.
“Padahal, ketika mereka diperiksa, dipaksa mengakui kalau ada aliran dana mengalir ke suami saya. Namun, mereka tetap bersikukuh kalau tidak ada aliran dana mengalir ke suami saya,”ingatnya.
Namun, pada 14 Agustus 2025, penyidik Kejari KKT menerbitkan sprindik baru dan pada medio September 2025 dan memeriksa sejumlah saksi dari kalangan ASN. “Pada 24 Oktober 2025 suami saya kembali dipanggil untuk diperiksa olej Penyidik Kejari KKT di Kejati Maluku. Begitu juga 29
Oktober 2025 Direktur Utama dan Direktur Keuangan dipanggil sebagai saksi.
” Pada 14 November 2025penyidik Kejari KKT juga mengirimkan panggilan kepada suami saya periksa sebag saksi pada 20 November 2025 di Kejati Maluku sebagai saksi,”jelasnya.
Namun, kesal dia, ketika PF tiba di Kejati Maluku, tidak langsung diperiksa. Namun ketika tiba di Kejati Maluku, suami saya tidak langsung diperiksa, namun menunggu berselang berapa jam. Setelah mununggu, suami saya ditetapkan sebagai tersangka agi dan sekaligus dipaksa didengar keteranganya sebagai tersangka.
“Namun, suami saya keberatan untk memberikan keterangan dengan alasan belum menunjuk pengacara untuk mendampinginya dalam pemeriksaan. Tapi, Jaksa penyidik memaksa menghadirkan pengacara lain yang tidak diinginkan leh suami saya,”tandasnya.
Disaat bersamaan, penyidik memberikan beberapa surat dan keesokan harinya pada Jumat 21 November 2025 bertempat di aula rutan kelas II Ambon, penyidik kembali memeriksa PF.
DAN SAAT ITU TELAH DIDAMPINGI PENGACARA YANG DITINJUK
PETRUS FATLOLON.
BAHWA DOKUMEN ADMINISTRASI YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH PENYIDIK
KEJAKSAAN TANIMBAR, TIDAK DIBERIKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA
PENYIDIKAN YANG MANA ADALAH KEWAJIBAN PENYIDIK UNTUK
MEMBERIKAN KEPADA TERSANGKA SEBGAIMANA TERTUANG DALAM
PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI NOMOR 21/PPU/XII/2014 JUNTO PASAL 109 KUHP
CATATAN BAHWA
- TIDAK ADA ALIRAN DANA SATU RUPIAH PUN YANG DITERIMA OLEH
PETRUS FATLOLON - TIDAK ADA DOKUMEN ADMINISTRASI ATAU SURAT PERINTAH UNTUK
MELAKUKAN PENCAIRAN DANA - BUMD PT TANIMBAR ENERGI TELAH DIBENTU SEJAK TAHUN 2013
DIMANA PADA SAAT ITU PETRUS FATLOLON BELUM MENJABAT
SEBAGAI BUPATI. - BAHWA DISPOSISI BUPATI TERKAIT PERMOHONAN PENCAIRAN
SEBAGAI BERIKUT
1) YANG TERHORAT PAK SEKDA, DITELITI UNTUK PROSES SESUAI
MEKANISME DAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
2) DISPOSISI INI SECARA BERJENJANG DARI BUPATI KE SEKDA,
ASISTEN 2, BAGIAN PEREKONOMIAN, DAN SELANJUTNYA
DIPROSES DI BAGIAN KEUANGAN (BPKAD) - BAHWA HASIL AUDIT BPK TAHUN 2017 – 2022 TIDAK TERDAPAT
KERUGIAN NEGARA DALAM HAL PENYERTAAN MODAL DI BUMD PT
TANIMBAR ENERGI - SETIAP AWAL TAHUN BERJALAN, 2017 – 2022, BUPATI TELAH
MENGeLUARKAN SK PELIMPAHAN KEWENANGAN KEUANGAN KEPADA
SEKDA DAN KEPALA DINAS BADAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN ATAU BARANG. - TIDAK ADA MEKANISME TANDATANGAN, MEMO, DISPOSISI APAPUN
DALAM RANGKAIAN DALAM PROSES PENCAIRAN ANGGARAN KARENA
SUDAH MEMBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEUANGAN HAL
MANA DAPAT DILIHAT PADA SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN
SP2D PENCAIRAN SAMA SEKALI TIDAK ADA TANDA TANGAN BUPATI.
DEMIKIAN LAPORAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN KEPADA YANG
TERHORMAT KETU KOMISI III DPRRI DAN BESERTA SELURUH JAJARAN,
DENGAN PENUH KERENDAHAN HATI SAYA SEBAGAI ISTERI DARI BAPAK
PETRUS FATLOLON, YANG TELAH MENDPAT PERLAKUAN PEMERASAN,
POLITISASI YANG BERUJUNG PADA KRIMINALISASI OLEH KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,
MEMOHON KEPDA PANCA
REFORMASI KEJAKSAAN DAN PENGADILAN KOMISI III DPRRI UNTUK DAPAT
MENYETUJUI DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPDA YANG TERHORMAT
BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JENDERAL PRABOWO SUBIANTO
UNTUK DAPAT MEMBERIKAN ABOLISI KEPADA SUAMI SAYA PETRUS
FATLOLON.
ATAS DUKUNGAN PANCA SAYA UCAPKAN LIMPAH TERIMA
KASIH.
JOICE M. PENTURI,
MOHON IZIN BAPA KETUA KOMISI III DPR RI, KAMI JUGA SUDAH
MENYAMPAIKAN SURAT KE KEJAKSAAN AGUNG, KE PRESIDEN, KE KOMISI III
JUGA DI TAHUN 2024 DAN KAMI SAAT ITU SUDAH DAPAT UNDANGAN UNTUK
MELAKSANAKAN RAPAT DENGAN PENDAPAT UMUM PADA SAAT ITU TETAPI
DISAMPAIKAN BAHWA TIDAK JADI. ADA SURATNYA DI SAYA BULAN
SEPTEMBER 2024.
KAMI JUGA SUDAH MELAPORKAN KE JAMWAS, DAN KAMI
JUGA SUDAH DIPANGGIL JAMWAS TAHUN LALU, SUDAH DIMINTAI
KETERANGAN, SUDAH TANDATANGAN BAP, TAPI SAMPAI SAAT INI TIDAK
ADA HASILNYA TERMASUK DUA ORANG TERSANGKA SUDAH MELAPORKAN
KE JAMWAS DAN KE KOMISI III JUGA, SAYA BAWA DOKUMEN DOKUMEN
JUGA TAPI BELUM ADA TINDAK LANJUT SAMPAI SAAT INI.
UNTUK KETAHUAUN PAK, BUMD INI SUDAH DIDIRIKAN TAHUN 2013, DI
TANImBAR ADA 3 BUMD, ADA PT KALWEDO KIDABELA BERGERAK DI BIDANG
KELAUTAN UNTUK TRANSPORTASI KAPAL VERI, SELANJUTNYA ADA PDAM,
DAN ADA PT TANIMBAR ENERGI YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2013 UNTUK MEMPERSIAPKAN BEROPERASINYA PROYEK
STRATEGIS NASIONAL BLOK MASELA UNTUK PENGELOLAAN PI 10% DAN
PENYERTAAN MODA ITU SUDAH DILAKUKAN SEJAK TAHUN 2013 HINGGA
TERAKHIR DI TAHUN 2023 TETAPI YANG DISOROTI HANYA PENYERTAAN
MODAL YANG DIBERIKAN SAAT SUAMI SAYA PETRUS FATLOLON MENJABAT
YAITU TAHUN 2020, 2021, 2022 DAN SUDAH DITETAPKAN TERSANGKA UNTUK
SPPF FIKTIF
PADAHAL PUTUSAN PENGADILAN BAHWA PETRUS FATLOLON
TIDAK TERKAIT TETAPI USAI PUTSAN ITU, PETRUS FATOLOLON TETAP
DITETAPKAN TERSANGKA TANGGAL 19 JUNI DAN PUTUsAN PENGADILANNYA
SAYA BAWA SEMUANYA. SAMPAI SAAT INI SEJAK DITETAPKAN TERSANGKA,
BELUM PERNAH DITINDAKLANJUTI OLEH PIHAk KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR. DAN KEMARIN TANGGAL 20 NOVEBER,
DITETAPKAN LAGI SEBAGAI TERSANGKA UNTUK KASUS PENYERTAAN
MODAL UNTUK PERKARA YANG LAIN DAN DI TAHAN DI RUTAN DI AMBON.
TANGGAPAN KOMISI III DPRR RI
KETUA KOMISI III DPRRI
KETUA : YA TERIMA KASIH IBU JOICE MARTINA PENTURI,
INI NGERI JUGA. KALAU BENAR TERJADI INI
WADUH SANGAT MEMPRIHATINKAN YAH.
NANTI KITA MINTA PENDAPAT TEMAN-TEMAN, BAGAIMANA KASUS SEPERTI INI KITA
SELESAIKAN APAKAH NANTI KITA MENGUNDANG ATAU MEMANGGIL JAMWAS BESERTA KAJATI DAN KAJARI TERKAIT ATAU SEPERTI APA YA.
PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DISEBUTSEBUT PERMINTAAN DANA 10 MILIAR DAN LAIN SEBAGAINYA HARUS KITA USUT TUNTAS.
KEMUDIAN PELANGGARAN HAK TERSANGKA TIDAK DIDAMPINGI PENGACARA KITA HARUS USUT TUNTAS.
WAKTU KEMARIN IBU SAMPAIKAN LAPORAN KE JAMWAS, PAK PETRUS ADA DIPANGIL ?
JOICE : PAK PETRUS, SAYA BERSAMA SELURUH SAKSI DIPANGGIL DI JAMWAS UNTUK DIMINTAI KETERANGAN. ADA SURATNYA SAYA LAMpIRKAN
SEMUA DI DOKUMEN.
WAKTU ITU PAK PETRUS DIPANGGIL BELUM DITAHAN YA? JADI BEGINI TEMAN-TEMAN KOMISI III, TERKAIT PERMINTAAN PAK HINCA, KITA DENGARKAN DULU PAK , KITA PANGGIL DULU PARA PIHAK, KITA BISA MENILAI NANTI, ADA PENILAIAN AWAL KITA SEPERT APA SIH, BARU DARI SITU KITA BISA REKOMENDASIKAN PAK HICA TADI.
TERKAIT USULAN PA SEODESON, KITA
PERLU MENDENGAR KETERANGAN PAK PETRUS FATLOLON, NANTI KITA SAMPAIKAN SAJA PANGGILAN KEPADA PAK PETRUS, LALU KITA KOMUNIKASI DENGAN SEKRETARIAT DAN KEJAKSAAN BAGAIMANA CARA MENGHADIRKAN
PAK PETRUS DI ACARA SELANJUTNYA ITU
URUSAN MEREKA.
TAPI HAK KONSTITUSIONAL KITA ADALAH MEMANGGIL SETIAP WARGA
NEGARA UNTUK HADIR DI SINI. BIAR CLEAR DI SINI.
JOICE : MOHON IZIN BAPAK KEMARIN SAYA BACA DIBERITA JAKSA PENUNTUT UMUM BAHWA MEREKA MAU MEMPERCEPAT PELIMPAHAN DI MINGGU DEPAN PAK, JADI IZIN KALAU BOLEH DI LEMBAGA YANG TERHORMAT KOMISI III JUGA LEBIH MEMPERCEPAT PAK UNTUK MASALAH INI
KETUA : OK
TANGGAPAN RIZKI FAIZAL ANGGOTA KOMISI III DPRRITERKAIT KASUS PEMERASAN OLEH OKNUM KEJAKSAAN, MENYERMATI
KASUS YANG DISAMPAIKAN KAMI MENYARANKAN AGAR KASUS INI
DITINDAKLANJUTI DENGAN MELAKUKAN PROSES TERHADAP OKNUM KEJAKSAAN TERSBUT.
TIDAK HANYA ITU, UNTUK MELAKUKAN PROSES LANGSUNG KE SANGSI ETIK AKAN TETAPI PERBUATAN PEMERASAN SUDAH
MASUK DALAM KATEGORI TINDAK PIDANA DAN HARUS DIPROSES SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU.
SOEDESON TANDRA ANGGOTA KOMISI III DPRRI TADI IBU BILANG REKAMAN CCTV, KIRA-KIRA REKAMAN ITU ISINYA APA?
REKAMANNYA DIPUTAR SAJA. INI YANG NAKAL-NAKAL KITA GULINGKAN
SAJA. SAAT REKAMAN DIPUTAR,
SODESON : INI REKAMAN PA PETRUS BERBICARA DENGAN
SIAPA INI?
JOICE : DENGAN PAK KAJARI TANIMBAR
SODESON : NAMANYA SIAPA?
JOICE : DADI WAHYUDI
SOEDESON : DIA MASIH DI SANA?
JOICE : SUDAH PINDAH
PETRUS FATLOLON : PAK KAJARI MOHON MAAF, NAMA HOTELNYA APA
YA? HOTEL KAMARI YA?
DADI WAHYUDI ; IA HOTEL KAMARI
PETRUS FATLOLON : HOTEL KAMARI YA, OK SAYA JALAN SEKARANG
DADI WAHUDI : ……
PETRUS FATLOLON : MAAF PA DIULANG
DADI WAHYUDI : BAPAK KE KAMAR NANTI SENDIRI SAJA YA
PETRUS FATLOLON : OH PASTI SAYA KE KAMAR BAPAK. SAYA SENDIRI
NANTI KALAU SAYA SUDAH KE KAMAR SAYA BERITAHU BAPAK YA
DADI WAHYUDI : OK TERIMAKASIH
PETRUS FATLOLON : OK BAIK TERIMA KASIH PAK KAJARI SELAMAT
MALAM PAK
(SAAT REKAMAN CCTV HOTEL KAMARI DIPUTAR)
JOICE PENTURY : ITU KAJARINYA YANG PAKAI TOPI, STAFNYA
YANG DI BELAKANG. KAJARI YANG PAKAI TOPI TADI PAK YANG GEMUK DI DEPAN. ADA BEBERAPA VIDEO CCT PAK. NAH INI YANG MASUK GELEDAH SUAMI SAYA DI KAMAR PAK, SUAMI SAYA IKUT KELUAR DARI KAMAR ITU, SAAT DIGELEAH DISURUH BUKA SEMUA, BUKA JAM TANGAN DIA GELEDAH SEMUA BARANG DAN BADAN-BADAN SEMUA DIGELADAH, DELEPASKAN SEMUA LALU SUAMI SAYA BILANG KAMU
MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TANPA SURAT KUASA, DIA TAKUT LALU DIA KELUAR ITU PAK. NAMANYA RIKI SANTOSO.
SOEDESON : WAKTU PENGGELEDAHA TIDAK DITINJUKKAN
SURAT?
JOICE : TIDAK ADA PAK. JADI YANG TADI DIKONFIMASI DI
TELEPON SURUH BUKA KAMAR DI LANTAI 6 NANTI
KAJARI YANG DATANG TAPI TERNYATA TIDAK.
ANAK BUAHNYA.
SOEDESON : WAKTU ITU SELAIN PAK PETRUS SIAPA LAGI ?
JOICE : KARENA DI MINTA UNTUK DATANG SENDIRI DAN
BUKA KAMAR. TERNYATA PAK KAJARI PUNYA
KAMAR JUGA DI LANTAI 6 PAK.
SOEDESON : MASIH ADA BUKTI LAIN?
JOICE : MASIH ADA BUKTI SCREEN SHOOT PAK DAN
MASIH ADA BUKTI CCTV YANG LAIN.
SOEDESON : IBU ADA SATU PERTANYAAN LAGI, PADA WAKTU
ITU KAN CCTV ITU KAN ADA DI HOTEL, SIAPA YANG PERGI DI SITU UNTUK MINTA NGAMBIL
JOICE : SUPIR YANG AMBIL PAK
SODESON : NANTI DIHILANGIN KEMUDIAN NANTI PADA
WAKTU SAMPAI SANA KALAU TIDA ADA CCTV INI
KAN SUSAH? MAKSUD KAMI ITU, PADA WAKTU PERGI MINTA ITU, ADA SURAT RESMI TIDAK? ADA BUKTINYA TIDAK ADA SURAT KONFIRMASI DARI HOTEL KAMARI PAK,
SOEDESON : IBU BAWA SEKARANG?
JOICE : SURANYA ADA DI DOKUMEN YANG TEBAL INI PAK
SOEDESON : BAIK NANTI IBU TOLONG LAMPIRKAN YA. INI
PENDALAMANNYA
SOEDESON : JADI KAMI BERTERIMA KASIH KEPADA IBU JOICE
SUDAH DATANG KE SINI INI MEMBANTU KAMI SEBAGAI PANJA REFORMASI AGAR KITA INGIN MENYAPU BERSIH MEREKA-MEREKA YANG NAKAL INI. CUMA KALAU PROSES HUKUM IBU, INI
KAN SEDANG BERJALAN , DPR INI KALAU KITA BERBICARA MENGENAI PEMBAGIAN KEKUASAAN, KITA TENTU TIDAK BISA MENCAMPURI KEKUASAAN YANG ADA DI PENGADILAN.
TETAPI
KALAU SAYA DENGAN ITU BELUM DILIMPAHKAN
YA?? BARU DITAHAN YA? PIMPINAN KALAU
BERKENAN MENUNJUK TIM UNTUK ITU BISA KITA JUGA LAKSANAKAN INI DEMI KEMANUSIAAN DAN
KEADILAN.
YANG SAYA MAU SAMPAIKAN KAN ADA DUA PERKARA INI YAH, PERTAMA PENETAPAN ITU KEMUDIAN PUTUSAN PENGADILAN
MENYEBUTKAN BAHWA PAK PETRUS FATLOLON TIDAK TERLIBAT MAKA KEMUDIAN ADA LAGI
SPRINT BARU.
IBU TAU TIDAK SPRIN YANG LAMA
ITU SUDAH DINYATAKAN SP3 ATAU BELUM?
JOICE : SAMPAI SAAT INI KAMI BELUM TERINFORMASI
PAK
SOEDESON : JUSTRU INI KAMI KASI INFORMASI AGAR IBU CEK
KE SANA MAKA SARAN DARI KETUA ITU, IBU MEMAKAI KUASA HUKUM ITU AGAR BISA
MENANGANI PERSOALAN ITU SECARA TEKNIS. YANG KEDUA, KARENA INI NANTI YANG DIUNDANG ITU SEPERTI SARAN DARI PA HINCA ITU BAHWA NAMA-NAMA ITU DIPANGIL, IBU
HARUS MENGHADIRKAN ORANG-ORANG YANG
PERNAH BERTEMU DENGAN MEREKA. SUPAYA INI
JUGA BISA MENJADI DASAR.
KETIGA, KALAU BERKENAN PERTAMA KALI
ORANG YANG BERTEMU, BERBICARA LANGSUNG DAN MENDENGAR SENDIRI ITU KAN PAK PETRUS
FATLOLON, SAYA MELIHAT DI SINI KAN ADA
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIANYA MAKA BERKENAN INI PAK PETRUS DIKELUARKAN DARI TAHANAN UNTUK HADIR DI SINI. UNTUK
MEMBERIKAN KESAKSIAN ITU JAUH LEBIH
PENTING KARENA KALAU KITA KATANYa
KATANYA NDA BENAR. KALAU DIA HADRI DI SINI KAN DIA BISA BERBICARA SECARA LANGSUNG. KALAU ORANG MENIPU ITU KAN LIHAT MATANYA
SAJA NGGA BERANI. YANG TERAKHIR, APA YANG IBU SAMPAIKAN INI
SUDAH BENAR SEMUA, CUMA BAGI KAMI INI KAN KITA BICARA SOAL MASALAH HUKUM, JADI KALAU BISA IBU DALAM KEPENGACARAANYA ITU MENYUSUN SECARA SKEMATIK KARENA
HUKUM YANG KITA LIHAT ITU TEMPUS,LOKUS , WAKTUNYA KAPAN, DI MANA, SIAPA ORANGNYA, SIAPA SAKSINYA NAH ITU SUDAH BIAR KITA BIKIN
BERES INI BARANG.
JOICE : TERKAIT INTIMIDASI YANG DILAKUKAN JUGA
OLEH OKNUM JAKSA TERHADAP DUA TERSANGKA DARI PENYERTAAN MODAL BUMD PT TANIMBAR ENERGI YAITU UNTUK DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR KEUANGAN JUGA ITU ADA BEBERAPA
NAMA JAKSA YANG MELAKUKAN INTIMIDASI TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN PENGACARA DI LUAR PENGACARA YANG MEREKA SIAPKAN . APAKAH MEREKA JUGA BOLEH DI HADIRKAN?
SEODESON : ADA SAKSI TIDAK?
JOICE : ADA PENGACARA YANG MENGKONFRINTIR
LANGSUNG KEPADA JAKSA ANDA TIDAK PUNYA
HAK UNTUK MENGATUR MEREKA MAU PAKAI
PENGACARA SIAPA ITU HAK MEREKA, DAN JAKSA
MEMINTA MAAF.
SODESON : PENGACARA ITU YANG DI BAWA KE SINI SAJA.
SAFARUDDIN ANGGOTA KOMISI III DPRRI
SAFARUDIN : KEPADA IBU JOICE PENETAPAN PERTAMA KAN
TIDAK DIPROSES DAN TIDAK ADA JAWABA JUGA ITU PENGHENTIAN PENYIDIKAN UNTUK KETERLIBATAN PERJALANAN DINAS ITU YA?
JOICE : TIDAK ADA PAK
SAFARUDDIN : DIGANTUNG SAJA YA SAMPAI SEKARANG?
JOICE : IA PAK DIGANTUNG SAJA PAK
SAFARUDDIN : OK YANG KEDUA SAYA TANYAKAN IBU,
PENETAAN YANG KEDUA ITU KAN KAITANNYA DENGAN BUMD, ITU TANGGAL 20 NOVEMBER YA, SUDAH DI TAHAN, PENGACARA SUAMI IBU SIAPA?
JOICE : PAK FAHRI BAHMIT
SAFARUDDIN : MAKSUD SAYA IBU, KARENA PENGACARANA
TIDAK DATANG IBU BISA TIDAK MENJELASKAN APA SIH ALASAN JAKSA YANG KAITANNYA DENGAN BUMD BUKTI-BUKTI APA YANG DIA
DAPATKAN? ADA NGGA KIRA-KIRA IBU?
IZIN BAPA, SAYA ADA ADA BAWA BAP SETELAH TERSANGKA.
SAFARUDDIN : BUKAN BAPNYA, TIDAK MUNGKIN SAYA BACA
BAPNYA. IBU TAU TIDAK ALASAN ALAT BUKTI YANG DIPUNYAI JAKSA SEHINGGA DITAHAN?
JOICE : JADI KALAU BACA DI SURAT DARI JAKSA, MENYAMPAIKAN BAHWA TERDAPAT 5 ALAT BUKTI YANG CUKUP TETAPI TERKAIT DENGAN ALAT BUKTI TERSEBUT KAMI TIDAK TAHU.
SEELANJUTNYA DARI BERITA YANG KAMI
DENGAN DI MEDIA, TERKAIT DENGAN
PERNYATAAN DARI JAKSA BAHWA DI SINI
TERKAIT DENGAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PEMBERIAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD. TERKAIT DENGAN KEWEANGAN.
SAFARUDDIN : OK ITU BISA BERDEBAT BU KARENA MEMANG
HAMIR SEMUA DAERAH ITU BUPATI MEMBERIKAN PENYERTAAN MODAL KEPDA BUMD KARENA BUMD SENDIRI KAN BAGIAN DARI SITU. TAPI
YANG KAJARI TANIMBR ITU SEKARANG JADI KAJARI BOJONEGORO YA?
JOICE : TIDAK BAPA, YANG JADI KAJARI BOJONEGORO ITU AS INTEL KEJAKSAAN TINGGI MALUKU PA MUJI MURTOPO SEMENTARA KAJARI TANIMBAR
KEMARIN DIMUTASI BULAN AGUSTU ITU KE
KALAU TIDAK SALAH KAJARI DI DAERAH
SUMATRA PAK.
KETUA KOMISI III : ITU GAMPANG NANTI KITA CARI PAKSAFARUDDIN : MAKSUD SAYA IBU KAN SUDAH LAPORKAN KE
JAMWAS DAN JAKSA AGUNG TAPI INI DAPAT PROMOSI,INI ASS INTELNYA JUGA DAPAT PROMOSI DI BOJONEGORO KAN? JADI SUAMINYA ADA DALAM TAHANAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
YA?
JOICE : DI RUTAN DI KOTA AMBON PAK.
SAFARUDDIN : OH DI KOTA AMBON? BUKAN DI TANIMBAR ?
JOICE : IA PAK KARENA SURAT UNTUK PERMINTAAN KETERANGAN ITU MEMANG DI TANIMBAR, TAPI SUAMI SAYA SUDAH LEBIH BANYAK DOMISILI DI
JAKARTA JADI MINTA UNTUK DIPERIKSA DI
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU DAN MEREKA
MENYETUJUI SEHINGGA PADA SAAT ITU
PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI DI KAJATI MALUKU OLEH JAKSA PENYIDIK DARI KAJAKSAAN NEGERI
TANIMBAR.
BIMANTORO ANGGOTA KOMISI III DPRRI
BIMANTORO : DI SINI KAMI MELIHAT DUGAAN
KRIMINALISASINYA INI . SUDAH SANGAT JELAS SEKALI SUDAH ADA VIDEO-VIDEONYA, REKAMAN PEMBICARAAN DAN LAIN SEBAGAINYA, SAYA JUGA MELIHAT DI SINI DARI PROSES HUKUM JUGA
LUAR BIASA LAMANYA. DALAM PENANGAN
PERKARA INI KURANGLEBIH 3 TAHUN YA IBU YA?
JOICE : 1 TAHUN 6 BULAN PAK
BIMANTORO : OK DIMANA MEMANG HARAPAN KITA DI KOMISI
III INI DENGAN ADANYA KUHAP YANG BARU KE DEPAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA SALAH SATUNYA ITU MENGENAI HAK SAKSI DAN HAK TERSANGKA INI MEMANG BENARBENAR BISA DIJALANKAN TAPI DENGAN
FENOMena SEPERTI INI SEAKAN-AKAN
MENDEGRADASI DARI PADA HAK TERSEBUT. JADI MEMANG SAYA MEMBERIKAN REKOMENDASI KITA PERLU PANGGIL JAMWAS DAN KAJARI DAN KAJATI DI SANA UNTUK BISA MEMBERIKAN
KLARIFIKASI JUGA TERUTAMA PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG
YANG DIBERIKAN TERHADAP BAPAK PETRUS
FATLOLON.
KETUA KOMISI III : JAMWAS LALU ORANG-ORANG SEMUA YANG
DISEBUTKAN DI SITU NANTI KITA PANGGIL YA BU. NANTI PADA KESEMPATAN BERIKUT IBU HADIR LAGI, KALAU BISA ADA ADVOKATNYA BU NAMANYA FAHRI BAHMI ITU, SUPAYA DIA BISA MENJELASKAN JADI LENGKAP. MEREKA KAN
PAHAM HUKUM, IBU KAN AWAM HUKUM, JADI
TIDAK APLE TO APLE KALAU BERDEBaT. MUSTI ADA YANG PAHAM MENDAMINGI IBU.
BIMANTORO : JADI KAMI BERIKAN MASUKAN BAHWA INI ADA
DUGAAN KRIMINALISASI DALAM PENGGUNAAN WEWENANG KARENA PENGGIRINGANNYA DARI
AWAL INI DIPAKSAKAN JUGA DENGAN TUJUAN TERTENTU. TUJUAN TERTENTU INI YANG HARUS KITA BONGKAR KARENA HEMAT SAYA SEPERTI
KITA PERJUANGAN HARI INI BAHWA REFORMASI
INI MEMANG HARUS SECARA KESELURUHAN
TERHADAP SELURUH APARAT PENEGAK HUKUM
SALAH SATUNYA SEBELUMNYA APABILA KITA
BROWSING , KITA CARI BANYAK SEKALI OKNUM
OKNUM AKAN MUNCUL SALAH SATUNYA DI
INSTANSI KEJAKSAAN. KEPOLISIAN DAN
PENGADILAN.
ENDANG AGUSTINA ANGGOTA KOMISI III DPRRI
ENDANG AGUSTINA : TADI KAN IBU MENJELASKAN ADA TERMASUK
JUGA VIDEO TADI, KRONOLOGIS PERISTIWA YANG
MENIMPA SUAMI IBU, ITU SEMUA YANG IBU
GAMBRAN ITU BENAR ITU?
: BENARI BAPA
ENDANG AGUSTINA : FAKTANYA MEMANG SEPERTI ITU?
JOICE : IA PAK
ENDANG AGUSTINA : KEMUDIAN YANG MINTA UANG 10 MILIAR ITU
SIAPA?
JOICE : KAJARI TANIMBAR SAAT ITU, DADI WAHYUDI.
ENDANG AGUSTINA : YANG MINTA UANG 10 MILIAR ITU KAJARINYA?
JOICE : IA PAK, PENYAMPAIANNYA LEWAT AS INTEL
INTEL KEJAKASAAN TINGGI MALUKU PAK MUJI
MURTOPO.
ENDANG AGUSTINA : YANG MENYAMPAIKANNYA TIDAK KAJARI
LANGSUNG, AS INTELNYA?
JOICE : IA PAK
ENDANG AGUSTINA : BAIK, JADI KALAU SAYA SIMPULKAN SAYA
PELAJARI MOTIFNYA INI BISA PEMERASAN, BISA
POLITIK. PEMERASAN KARENA MEMINTA UANG
YANG BEGITU BESAR DAN PAK FATLOLON HANYA
MENANGGUPI 200 JUTA, SEHINGGA KASUS SPPD
FIKTIF ITU DILAKUKAN PROSES PENETAPAN
TERSANGKANYA YANG SAMPAI SEKARANG TIDA
JALAN.
JOICE : IZIN BAPA, UNTUK TERSANGKA UTAMANYA
UNTUK SEKDA DAN BENDAHARA DAERAH SUDAH
PUTUSAN PENGADILAN DAN MENJALANI
HUKUMAN, KEPUTUSANNYA ITU DI AWAL BULAN
JUNI, DAN PUTUAN ITU MENYAMPAIKAN BAHWA
PETRUS FATLOLON TIDAK TERKAIT DENGAN HAL
DIMAKSUD KARENA KUASA PENGUNA ANGGARAN
ADA DI SEKDA DAN TIDAK ADA BUKTI DAN
PERINTAH SECARA TERTULIS DAN DISPOSISI DAN
LAINNYA
ENDANG AGUSTINA : WAKTU ITU PAK FATLOLON DICARI-CARI
KESALAHANNA DI KASUS ITU YA?
JOICE : IA.
ENDANG AGUSTINA : BAIK, KEMUDIAN DI KASUS YANG KEDUA
SEKARANG MASIH BERPROSES?
JOICE : KEMARIN TANGAL 20 NOVEMBER DITETAPKAN
LAGI SEBAGAI TERSANGKA PAK. TETAPI DI AWAL
BULAN APRIL, DIREKTUR UTAMA SAMA DIREKTUR
KEUANGAN SUDAH DITETAPAN SEBAGAI
TERSANGKA. DAN PADA SAAT 20 NOVEMBER
SAMA-SAMA DI TAHAN. BAPA PETRUS FATLOLON
DIPERISAK OLEH PENYIDIK DARI TANIMBAR DI
KEJAKSAAN TINGGI AMBON, LANGSUNG
DITETAPKAN TERSANGKA, DAN DUA TERSANGKA
LAINNYA LANGSUNG DITAHAN DI SAUMLAKI.
ENDANG AGUSTINA : SELAIN PEMERASAN INI ADA BISA JUGA
DIKATAKAN ADA MOTIF POLITIK KARENA
DENGAN ADANYA BEBERAP PERISTIWA INI
MENGHILANGKAN HAK POLITIKNYA PA
FATLOLON UNTUK DIPILIH SEBAGAI BUPATI
TANIMBAR. KEMUDIAN PIMPINAN MOHON IZIN,
SAYA MENYARANKAN JUGA BAHWA DALAM HAL
INI KITA PERLU UNTUK MENGHADIRKAN PARA
PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KASUS INI DI
ANTARANYA KAJARI, AS INTEL, ADPISUS DAN
SEORANG JAKSA BERNAMA RIKI SANTOSO.
APABILA BENAR INI SESUATU YANG SANGAT
MEMALUKUN DAN INI SANGAT LAYAK SEBAGAI
MASUKAN DALAM UPAYA KITA MEMPERBAIKI
APARAT PENEGAK HUKUM .
HINCA PANDJAITAN ANGGOA KOMISI III DPR RI
HINCA : DARI CARA IBU MENYAMPAIKAN, HAPAL BETUL
MASALAH INI . SAYA BERBISIK KEPADA TOKOH
PEREMPUAN DI SEBALAH SAYA ANDA BANGGA
TIDAK ADA PEREMPUAN YANG BEGITU BAIK
MENJELASKAN DUDUK SOAL DAN MEMBELA
SUAMINYA. POIN SAYA IBU, KALAU SEMUA
BUKTI TADI ITU BENAR ADANYA, SAYA TANYA
SEKALI LAGI, APAAH BUKTI YANG IBU
SAMPAIKAN ITU BENAR ADANYA?
JOICE : BENAR BAPA
HINCA : NAH KALAU BEGITU SAYA INGIN
MENGUSULKAN LANGSUNG KE PIMPINAN JIKA
BERKENAN, AGAR PANJA INI SEGERA TETAP
MEMBERIKAN REKOMENDASI YANG CEPAT,
UNTUK MENGANTISIPASI LANJUTANNYA.
APAKAH IBU INGIN MENGATAKAN SUPAYA
SAUDARA DEDI WAHYUDI, TRIONO RAHYUDI
ADPISUS KAJATI MALUKU KEMUDIAN MUJI
MURTOPO AS INTEL KEJATI MALUKU LALU
JAKSA RIKI R SANTOSO JUGA JAKSA BAMBANG
IRIAWAN , ANDA MENYEBUT NAMA-NAMA INI
SEMUA MASIH BULAT INI IBU MENYATAKAN INI
DIRUANGAN INI?
JOICE : IA PAK
HINCA : KALAU BEGITU PIMPINAN TANPA
MENGHIANGKAN KESEMPATAN KAWAN KAWAN
LAIN UNTUK MENJELASKAN, KITA USULKAN
AGAR SEMUA NAMA-NAMA INI KEPADA JAKSA
AGUNG DITARIK DULU DARI JABATANNYA,
DITARIK DULU, KITA FOKUS DENGAN MASALAH
INI. APAKAH IBU INGIN MENGATAKAN ITU?
JOICE : IY BENAR PA, SUPAYA KEBENARAN BISA
DIUNGKA DAN KEADILAN BISA DITEGAKAN PAK.
HINCA : JADI SARA SAYA BEGITU SUPAYA KITA BISA
FOKUS DAN KEJAKSAAN AGUNG
BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA YANG
DILAPORKAN DI SINI. NAH NATI BAHWA JAMS
KITA PANGGIL, DAN SETERUSNYA BAHWA HAKHAK MEREKA MEMBELA DIRI YES. TETAI
KARENA KASUS INI SUDAH DISAMPAIKAN DAN
PANJA INI SOAL REFORMASI, BERARTI
MEREFORM INI, MASYARAKAT JADI SEDIH DIA.
WADUH AKU DIZOLIMI KENAPA DIA NAIK
PANGKAT? AKU SEDANG SEPERTI INI KENAPA
DIA DI SANA. INI SUARA MASYARAKAT DAN
KITA INGIN MEREFORMASI ITU AGAR
JALANNYA BAIK. SOAL SUBSTANSI PERKARA
KOMISI TIDAK IKUT DI DALAMNYA. TETAPI
CARA-CARA DAN ETIKANYA UNTUK
MELAKUKAN PEMERIKSAAN INI TIDK PAS.
YANG KEDUA SAYA INGIN TANYA DULU, KASUS
PERTAMA KAN SETELAH SEKDA TELAH
DIPUTUS, SAUDARA PETRUS FATLOLON
TERSANGKA?
JOICE : YA SETELAH SUDAH PUTUSAN DARI
PENGADILAN NEGERI TIPIKOR, DITETAPKAN
TERSANGKA.
HINCA : BERAPA LAMA SUDAH TERSANGKA?
JOICE : SEJAK 19 JUNI 2024 HINGGA SAAT INI
HINCA : ITU MASIH TERSANGKA BELUM BERGERAK ?
JOICE : BELUM PAK
HINCA : KEMUDIAN TERSANGKA KE DUA?
JOICE : 20 NOVEMBER 2025 KEMARIN UNTUK KASUS
PENYERTAAN MODAL PADA BUMD PT
TANIMBAR ENERGI
HINCA : KAMI SAMPAIKAN KEPADA IBU, MUDAHMUDAHAN TIDAK TERLALU LAMA MENUJU
TANG GAL 2 JANUARI 2026. KOMISI III TELAH
MENETAPAN KUHAP BARU KITA, DAN INI KITA
HARAP INI TIDAK PERNAH TERJADI LAGI.
JOICE : CUKUP SUAMI SAYA SAJA YANG
DIKRIMINALIASI JANGAN ADALAGI WARGAN
NEGARA INDONESIA YANG LAIN YANG
DIKRIMINALISASI SEPERTI INI PAK.
HINCA : BAIK, KARENA ITU PIMPINAN SAYA
MENYARANKAN DALAM REKOMENDASI KITA ,
SEPANJANG PARA PENYELENGGARA NEGARA ,
APARAT NEGARA YANG DILAPORKAN DI KOMISI
III, DIDUGA ADA PELANGGARANNYA,
SEMENTARA WAKTU DITARI DULU DARI
JABATANNYA AGAR FOKUS MENJAWAB APA
YANG DIMITAKAN MASYARAKAT. ITU SAYA
KIRA FAER DAN ADIL.
Kesimpulan
KOMISI III DPR RI MEMINTA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN
KEJAKSAAN AGUNG RI DAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UNTUK
MEMBERIKAN ATENSI DAN MELAKUKAN PENGAWASAN MENYELURUH
TERHADAP PENANGANAN PERKARA DUGAAN TINDAK PIDAA YANG MENIMPA
SAUDARA PETRUS FATLOLON YANG MELIBATKAN KEJAKSAAN NEGERI
TANIMBAR SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
KOMISI III DPR RI MELALUI PANJA REFORMASI KEPOLISIA RI, KEJAKSAAN RI,
DAN PENGADIAN AKAN MEMANGGIL MANTAN KEPALA KEJAKSAAN NEGER
TANIMBAR DADI WAHYUDI, SAUDARA TRIONO RAHYUDI (MANTAN ASISTEN
PIDANA KHUSUS KEJATI), SAUDARA MUJI MURTOPO (MANTAN ASISTEN
INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU), SAUDARA PETRUS FATLOLON,
SERTA BADAN PENGAWAS MAHKAMA AGUNG RI, JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN AGUNG RI, DIRJEN BANDA PERADILAN
UMUM GUNA MENDENGAR PENJELASAN LEBIH MENYELURUH MENGENAI
PENANGANAN PERKARA YANG MELIBATKAN PENGADU SAUDARA PETRUS
FATLOLON.(DM-04)
