KM SN Tak Singgahi Sejumlah Pulau, Mahasiswa MBD Demo di Kantor Gubernur & DPRD Maluku

AMBON, DM.COM,-Meski DPRD Maluku Barat Daya (MBD) dan DPRD Provinsi Maluku, mengakui rute Kapal Motor Sabuk Nusantara (KM SN) yang tidak menyinggahi sejumlah pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), telah dikembalikan pada rute tahun 2025 lalu, tidak membuat mahasiswa dari MBD, mudah percaya.

Buktinya, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri aliansi mahasiswa MBD, melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku, Rabu (21/1/2026).

Di kantor Gubernur Maluku, sekira pukul 12. 58 WIT, aliansi mahasiswa MBD diterima Asisten I Setda Maluku, Jalaludin Salampessy. Dihadapan mahasiswa Salampessy, berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, sehingga KM SN tetap menyinggahi sejumlah pulau tersebut.

Sementara aksi demo di Kantor DPRD Provinsi Maluku, sekira pukil 14. 30 WIT tidak satupun para wakil rakyat menemui para pendemo. Sebab, seluruh anggota dewan, saat ini tengah berada di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku.

Para pendemo mengatakan, KM SN yang tidak menyinggah dejumlah pulau seperti di Pulau Luang, Kecamatan Mdone Hiera, Kroing, Kecamatan Babar Timur, dan Pulau Dewelor Dawra terjadi diskriminasi karena miskomumikasi Pemerintah pusat dan daerah.

“Perubahan rute KM SN sangat diskrominasi dan mematikan ekonomi rakyat MBD. Kita minta agar KM SN tetap menyinggahi sejumlah pulau agar roda ekonomi masyarakat berjalan dengan baik,”tegas para pendemo.

Ketua Gerakan Mahasiswa (Gema) MBD, Patrik Laurika berharap, keputusan rapat DPRD MBD dan DPRD Maluku tidak wacana di media sosial. “Jadi kita akan tetap kawal, sehingga KM SN tetap menyinggahi sejumlah pulau di MBD,”kata Laurika.

Dia berharap, Komisi III DPRD Maluku, ketika menyampaikan aspirasi di Kementerian Perhubungan, agar KM SN tetap melayari sejumlah pulau yang tidak lagi disinggahi KM SN.

Dia juga mengaku, pihaknya akan menyampaikan surat untuk melakukan audens dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku.”Kita akan mempertanyakan hasil penyampaian aspirasi di Kementerian Perhubungan. Kita terus kawal agar masyarakat MBD tidak lagi mendapat perlakuakuan tidak adil di sektor perhubungan laut,”pungkasnya.(DM-04)