Diduga Hambat Jual Ternak, Latupati Letti Bakal Demo Dinas Pertanian dan Polres MBD

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Pulau Letti, Moa, dan Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, memiliki potensi peternakan yang luar biasa. Kebanyakan warga setempat berternak Sapi, Kerbau, dan Kambing.

Namun, ditengah potensi peternakan yang luar biasa, sepertinya tidak didukung oleh pemerintah Kabupaten MBD lewat instansi terkait dan pihak  Kepolisian didaerah itu.

Di Pulau Letti, misalnya warga mulai resah dengan sikap Dinas Pertanian dan Polres MBD yang diduga hambat warga jual ternak. “Kami minta Dinas Pertanian MBD dan Polres MBD, jangan menghambat warga jual ternak. Mesti kehadiran pemerintah dan Kepolisian bantu warga, bukan menyusahkan atau menyulitkan masyarakat,”ingat Ketua Majelis Latupati Letti, Golly Lakusa, ketika menghubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Jumat (22/4/2022).

Kades Luhuleli ini menuturkan, Dinas Pertanian MBD, beralasan bahwa setiap ternak yang dijual ke pembeli harus diambil sampel darahnya. Jika sampelnya belum diambil warga dilarang menjual ternak ke pembeli dari Kota Makasar.”Itu alasan Dinas Pertanian MBD. Padahal, di MBD belum ada laboratorium. Kita sudah komunikasi dengan pihak laboratorium di Ambon, untuk datang mengambil sampel darah ternak, tapi belum direspon Dinas Pertanian,”kesalnya.

Tak hanya itu, informasi yang diperoleh warga, selain Dinas Pertanian  yang membidangi bidang Peternakan, takut mengeluarkan ijin atau syarat lainya, masih menunggu   dari pihak Kepolisian.”Katanya rekomendasi keluar tunggu dari pihak Kepolisian. Ini yang menyebabkan ternak belum juga dijual kepada pembeli,”beber salah satu warga belum lama ini.

Soal kemungkinan, pihak Polres MBD, diduga menghambat proses penjualan ternak Sapi di Letti, dia membenarkan.”Kalau pihak Polres mengakui sementara melakukan penyelidikan  soal pendapatan bagi daerah dalam penjualan ternak silakan. Tapi, jangan seolah-olah ikut menghambat dan mempersulit. Nah, kehadiran Kepolisian itu membantu mendampingi warga soal syarat apa yang mesti dipenuhi,”harapnya.

Dia mengaku, warga di Pulau Letti, saat ini mulai terdampak terhadap kehidupan ekonominya. Sebab, ternak yang mereka pelihara tak kunjung dijual.”Padahal mereka sangat membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari. Begitu juga jika ternak di jual mereka bisa membiayai anaknya hendak kuliah dan  sementara melanjutkan studi disejumlah universitas di Kota Ambon, Kupang, dan sejumlah Kota besar lainya,”paparnya.

Golly mengakui, meski ada proses jual beli ternak Sapi, tapi harganya tidak sesuai harapan.”Sapi yang biasanya harganya setiap ekor Rp 8 juta, terpaksa dijual Rp 3,5  juta. Ini karena warga butuh uang untuk biaya anaknya melanjutkan studi,”terangnya.

Untuk itu, dia menegaskan, pihaknya bersama warga, Rabu (27/4/2022) melakukan aksi demo di Dinas Pertanian dan Polres MBD di Tiakur, ibukota MBD.”Kami akan melakukan aksi agar Dinas Pertanian dan Polres tidak lagi mempersulit Kami. Kami tuntut agar aktivitas jual beli ternak di Pulau Letti berjalan lancar,”harpanya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres MBD, AKP Sulaiman mengaku, pihaknya mengeluarkan ijin untuk menjual ternak.”Kalau saya pantau, adanya laporan pungutan liar ditarik pajak oleh oknum tertentu. Jadi sementara  kita lakukan penyelidikan,”kata Sulaiman, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, beberapa waktu lalu.

Soal pihaknya dituding hambat warga jual ternak ke pembeli, mantan Kapolsek Serwaru ini membantahnya. ” Waduh,  ada hak apa saya hambat. Tidak benar itu.
Mungkin setelah kami periksa pihak dinas peternakan, mereka tidak berani keluarkan rekomendasi lagi. Karena apa yang mereka lakukan tidak mengacu pada aturan yang ada saat ini kami kembangkan. Kendalanya karena masih ada pihak peternakan ada keluar wilayah,”pungkasnya.(DM-01)