Komisi III Rapat dengan Mitra Bahas Realisasi APBD 2021

AMBON, DM.COM,-Komisi III DPRD Provinsi Maluku, menggelar Rapat dengan mitra terkait bahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 di ruang rapat paripurna, Rabu (10/8/2022).

Sejumlah anggota komisi menyoroti dan mengapresiasi realisasi anggaran untuk kepentingan masyarakat. Anggota Komisi III, Anos Yeremias misalnya. Dia mengatakan, realisasi program tahun 2021 ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil.” Yang tidak berhasil diperhatikan. Jangan sampai jadi temuan. Kita harap dituntaskan agar tidak bermasalah dikemudian hari. Saya lihat beberapa desa programnya berhasil dan dinikmati oleh masyarakat,”kata Yeremias.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethol mengatakan, realisasi pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero) sangat berdampak positif ditengah masyarakat. Dia mengaku, jalan yang dibangun Dinas PUPR Provinsi Maluku, kualitasnya sangat bagus. “Contohnya, jalan di Pulau Haruku, sangat luar biasa,”tandasnya.

Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M.Tech mengatakan, infrastruktur yang dibangun pihaknya dinikmati masyarakat setempat. “Kita apresiasi masukan kepada kami. Infrastruktur yang kami bangun realisasinya sangat dirasakan masyarakat di 11 kabupaten dan kota,”terangnya.

Tak hanya disitu, mantan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini mengakui, realisasi dan penyerapan PT SMI, Provinsi Maluku, terbaik di seluruh Indonesia.”Alhamdulilah, kita menjadi contoh bagi provinsi lain. Kalau daerah lain anggaran dari PT SMI belum terlalu dengan baik,”terangnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, masukan dan saran dari anggota Komisi, menjadi atensi mitra kerja untuk melakukan perbaikan kedepan.”Nah, setiap tahun itu RPJMD dan RPJMN. Kita berharap ada sinkronisasi dan tidak tumpang tindih program. Intinya, bagaimana masyatakat dapat memanfaatkan program itu dengan baik,”harapnya.

Mitra terkait yang rapat dengan Komisi III yang membidangi infrastruktur dan keuangan, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset adaerah, Kadis PUPR, Kadis Perhubungan, Kadis Pemukiman, Karo Bidang Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku, Kepala Bappeda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.(DM-01)