Temui Presiden, DPD JPKP KKT Desak Fatlolon Diproses Hukum

SAUMLAKI, DM. COM,-Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo, di Kota Suamlaki, ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dimanfaatkan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping dan Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) KKT.

LSM sempat menemui Presiden, menyerahkan rekomendasi kepada orang pertama dinegara ini agar eks Bupati KKT periode 2017-2022, Petrus Fatlolon, diproses hukum.
“Sudah diserahkan rekomendasi tersebut langsung kepada Bapak Presiden,  di hotel Beringin 2 Saumlaki, usai kami diizinkan dialog dengan orang pertama di Indonesia, Jumat (2/9/2022) kemarin. Kami komitmen akan tetap mengawal rekomendasi tersebut”, ungkap Ketua DPD JPKP,
Rony Oktovianus Ngilawane, SE kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Sabtu (3/9/2022).

Dikatakan, tuntutan proses hukum disampaikan kepada Presiden RI, karena kebijakan keuangan daerah masa pemerintahan Fatlolon yang menyebabkan devisit ratusan milyar rupiah dan kemiskinan ekstrim yang diderita daerah berjuluk “Bumi Duan Lolat.”

“Fatlolon diduga telah menyalahgunakan kekuasaan selama 5  tahun menjabat (2017-2022). Banyak proyek mangkrak dan hutang material milik masyarakat yang belum terbayar hingga saat ini, “bebernya.

Selain, tuntutan proses hukum  Fatlolon, DPD JPKP dalam rekomendasinya juga menuntut dituntaskan kasus-kasus korupsi yang telah dilaporkan masyarakat, LSM dan OKP serta sudah ada pada Aparat Penegak Hukum (APH). “Namun sampai saat ini belum tuntas penyelesaiannya. Beberapa kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga disampaikan dalam rekomendasi DPD JPKP kepada Bapak Joko. Widodo,” terang Ngilawane.

Kebutuhan tersebut diantaranya, percepatan pengerjaan LNG Blok Masela, Penetapan Saumlaki sebagai wilayah kerja Blok Masela, pencabutan izin HPH PT. Karya Kaya Berdikari (KJB) dari KKT, percepatan pembangunan infra struktur dan pemilihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta pencabutan izin nelayan Andon yang beroperasi menangkap telur ikan di perairan Tanimbar. Dia berharap, lewat Kunker orang pertama Indonesia di Tanimbar, berbagai kebutuhan pembangunan yang sudah disampaikan lewat rekomendasi DPD JPKP kepada Presiden RI bisa direalisasi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken lewat pesan WhatsApp telepon selulernya menyatakan komitmen akan mengawal point-point asparasi dan rekomendasi tersebut.” Ini wujud keseriusan dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan sosial masyarakat yang saat ini terjadi di Tanimbar, “tandasnya. (DM 04)