Potensi Konflik di SBB, Atapary : Pj Bupati Harus Fokus Selesaikan

AMBON, DM.COM,-Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat, Andi Chandra As’sadudin, diminta fokus menyelesaikan potensi konflik antar Dusun atau antar desa di daerah itu. Sebab, jika tidak diantisipasi dengan baik, dikuatirkan terjadi  konflik horisontal  terutama batas petuanan atau batas wilayah.

Demikian permintaan salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (15/9/2022).”Saran saya, Pj Bupati mesti fokus apa yang ditugaskan Mendagri sebagai Pj Bupati SBB. Karena sesuai peryataan Mendagri, tugas Pj Bupati adalah menyelesaikan potensi konflik horisontal yang cukup tinggi yang ada di SBB,”kata Atapary.

Politisi PDIP ini mencontohkan,  potensi konflik batas-batas negeri atau batas wilayah petuanan. Begitu juga ada tuntutan dusun-dusun yang besar dan telah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi desa administrasi.” Tetapi belum terakomodir. Ini mesti  menjadi fokus utama Pj Bupati SBB. Dan untuk bisa menyelesaikan potensi-potensi konflik yang sifatnya horisontal, Pj Bupati secara strategis mestinya melakukan penguatan terhadap negeri-negeri adat,”ingatnya.

Salah satu cara penguatan negeri-negeri adat, ingat wakil rakyat dari daerah pemilihan SBB itu, bagaimana memberikan dasar legalitas atau dasar hukum negeri-negeri adat lewat penetapan negeri adat sebagai sebagai Desa adat atau negeri adat sesuai perintah UU Nomor 6 Tahun 2014. “Karena dengan negeri adat, ini bisa dipakai sebagai instrumen untuk melakukan musyawarah antara Negeri adat dan bagaimana melihat persoalan-persoalan atau potensi-potensi negeri adat,”jelasnya.

Menurut Atapary yang juga praktis hukum ini negeri adat tersebut bisa menyelenggarakan namanya pemerintahan adat. “Karena dengan adanya pemerintahan adat inilah bagaimana mereka duduk secara adat  untuk menjelaskan wilayah-wilayah petuanan dan kalau ada masalah sengketa diwilayah petuanan, bisa difasilitasi untuk diselesaikan,”harapnya.

Mantan Calon Bupati SBB ini mencontohkan,  Pj Bupati melakukan instrumen hukum tentang pemetaan dan instrumen hukum tentang Perda tentang pemetaan dan penyelesaian sengketa wilayah petuanan. “Perda inilah yang menjadi acuan untuk Pj  Bupati, menyusun tahapan-tahapan tentang mekanisme penyelesaian konflik-konflik yang muncul terkait persoalan tanah yang menimbulkan terjadi konflik antar desa atau antar negeri di SBB,”jelasnya.

Kandidat Bupati SBB ini mengigatkan,  negeri adat sudah memiliki legalitas tentang wilayah petuanan.”Saya yakini negeri adat yang punya dusun-dusun yang banyak mereka tidak akan keberatan kalau dusun-dusun mereka yang sudah memenuhi syarat untuk menaikan status menjadi desa administratif,”tandasnya.

Dijelaskan, dusun yang menjadi desa administrasi dalam penetapan wilayah sudah ada kejelasan hukum, sehingga antara dusun yang sudah menjadi desa administrasi.” Itu juga bisa melakukan pengaturan dengan negeri induk atau negeri adat untuk pemanfaatan dan tata kelola hak ulayat yang dijadikan wilayah administrasi bagi dusun yang menjadi desa administrasi,”tegasnya.

Mestinya, harap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, ini yang menjadi fokus utama Pj Bupati SBB. “Jadi Pj Bupati, segera mengeluarkan kebijakan strategis untuk bagaimana menuju penyelesaian potensi konflik antar negeri dan antara desa.  Karena persoalan-persoalan batas ulayat yang  tidak jelas. Nah mestinya ini yang segera dilakukan memang selain kebijakan lain bangun SBB,”paparnya.

“Nah, kalau ini yang dilakukan saya kira tidak lagi terjadi polemik yang muncul sekarang ini antara Pj Bupati versus lembaga-lembaga adat yang ada di SBB. Sebenarnya peroalan ini saya sempat menyampaikan secara sekilas ke Pj Bupati pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu,  pada saat kita diundang menghadiri upacara 17 Agustus di pendopo Bupati SBB. Saya sempat sampaikan gagasan ini ke Bupati, tetapi mungkin belum dipahami jadi sehingga konsep ini belum diterima secara maksimal,”tuturnya.

Kendati begitu, dia menambahkan,  Pada prinsipnya anggota dewan  dari dapil SBB, siap bahu membahu memberikan pikiran konstruktif untuk bagaimana bersama-sama untuk mendorong percepatan pembangunan di SBB semakin cepat.” Terutama bagaimana menyelesaikan persoalan negeri adat yang dari Bupati SBB, sebelumnya tidak menjadi kebijakan serius untuk diselesiakan,”pungkasnya.(DM-01)