Serah Terima Jabatan, Pj Bupati Janji Selesaikan PR di Malteng Sesuai Arahan Gubernur

MASOHI, DM. COM,-DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menggelar rapat paripurna istimewa serah terima jabatan dan pidato Penjabat (Pj)  Bupati Malteng, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M.Tech, Sabtu (17/9/2022). Dalam sambutanya, Marasabessy komitmen selesaikan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) didaerah itu sesuai arahan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail, SH.MH.

Rapat Paripurna Istimewa serah terima jabatan dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah, Fatzah Tuankota, ST didampingi dua pimpinan dewan, yakni Drs Demianus Hattu, dan Drs Herry Men Carl Haurissa.

Pj Bupati mengatakan, kehadiran dirinya merupakan suatu kehormataan baginya selaku Penjabat Bupati Malteng,  berkenan hadir dalam sidang paripurna yang mulia ini untuk menyampaikan pidato politik sebagai landasan kebijakan pembangunan dan pemerintahan selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Malteng.

“Sebagai bagian dari amanat konstitusional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Tuasikal Abua, SH dan Bapak Marlatu L. Leleury, SE, masa jabatan 2017-2022, maka Saya telah disumpah dan dilantik sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah, pada 12 September 2022 oleh Bapak Gubernur Maluku, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 131.81-5271 tanggal 8 September 2022,” kata Marasabessy.

Kadis PUPR Provinsi Maluku ini mengaku, dalam upacara pelantikan tersebut, Gubernur Maluku, telah memberikan arahan sebagai petunjuk yang harus dipatuhi dan sungguh-sungguh melakukannya demi dan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah.

“Karena itu selaku penjabat Bupati, arahan Bapak Gubernur telah dirumuskan melalui sejumlah kegiatan strategis yang telah diharmonisasikan dan disinkronisasikan pada setiap organisasi perangkat daerah dimana hasilnya tertuang dalam agenda prioritas saya selaku Penjabat Bupati Maluku Tengah;”tegasnya.

Dalam kaitan itu, kata Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Provinsi Maluku itu, pada sidang paripurna yang mulia ini dirinya meminta dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Sebab DPRD merupakan mitra strategis pemerintah sehingga komunikasi, koordinasi serta kolaborasi antar eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik.

” Pemerintah harus tanggap dan cermat mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan DPRD sebab suara anggota DPRD merupakan representasi dari suara hati masyarakat Maluku Tengah,”ingatnya.

Sebaliknya, terang Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Universitas Pattimura (IKAPATTI) ini  dengan kewenangan yang dimiliki, DPRD juga harus mampu mengakomodir usulan-usulan pemerintah secara arif dan bijaksana agar komitmen dan semangat bersama ini dapat menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan demi kemajuan Kabupaten yang kita sama-sama  cintai ini.

“Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs. H. Murad Ismail,S.H,M.H pada saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kemarin. Kabupaten Maluku tengah masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, antara lain : Masalah batas daerah, petuanan adat, pengungsi, pengangkatan kepala desa, dan urusan pemerintahan  lainnya,”paparnya.

Selaku Penjabat Bupati, harap Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an ( LPTQ)Provinsi Maluku ini, dirinya  meminta dukungan DPRD untuk bersama-sama mengurusi masalah batas daerah, petuanan adat, pengungsi, pengangkatan kepala desa serta hal-hal lain yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk membiarkan konflik-konflik di Kabupaten Maluku Tengah terus berlanjut.

” Situasi ini harus mendapat program prioritas DPRD dan Pemerintah.
Untuk memaksimalkan arahan Bapak Gubernur mengenai persoalan ini, Insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan membentuk Tim Asistensi dan Pengkajian Hukum,”tegasnya.

Secara teknis, lanjut dia, Tim Hukum ini juga dapat membantu Bupati maupun perangkat OPD guna mendorong percepatan penyelesaian sengketa tapal batas maupun persoalan-persoalan strategis lainnya dalam urusan pemerintahan.

“Selain itu, saat ini secara nasional kita diperhadapkan pada situasi masalah inflasi yang tinggi akibat kenaikan Harga BBM, yang diikuti dengan kenaikan harga barang-barang. Untuk itu saya berharap penyaluran pemberian program Bantuan Langsung Tunai (BLT) patut kita awasi secara bersama agar tidak terjadi proses penyimpangan didalamnya,”sebutnya.

Marasabessy, meminta agar semua petugas yang bertanggung jawab harus dapat memastikan bahwa masyarakat penerima adalah yang pantas menerima bantuan tersebut.”Kepemimpinan saya relatif dalam rentan waktu yang sangat singkat. Tugas dan tanggungjawab saya tidak mudah. Tantangan saat ini dan kedepan sangat kompleksitas. Salah satunya adalah Pandemic covid-19 yang telah menimbulkan krisis sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan keamanan. Nyaris semua sendi kehidupan masyakarat terdampak pandemic ini. Pada sisi yang lain, aktivitas pelayanan publik tidak berjalan maksimal. Banyak hal akhirnya belum dapat diimplementasikan karena refocusing anggaran dalam penangan krisis ini,”paparnya.

Karena itu, dirinya  berkomitmen untuk melakukan sejumlah terobosan strategis, sehingga pandemic ini tetap dapat dikendalikan agar kedepan percepatan pembangunan akan dilakukan dengan baik serta pelayanan publik terutama pelayanan dasar kepada masyarakat akan terus ditingkatkan.” Selain krisis pandemic, saat ini kita juga mengalami distrupsi ekonomi dimana terjadinya inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Situasi ini dapat menimbulkan instabilitas, sehingga dalam sidang paripurna yang mulia ini saya berharap DPRD dan Pemerintah harus secepatnya berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang bermuara pada pengendalian inflasi daerah sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terlayani dengan baik,”terangnya.

Dengan demikian, lanjut dia,  stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, tetap terjaga dengan baik dan ini akan berdampak positif terhadap pelaksanaan progam pembangunan. “Saat ini kita juga telah masuk era digitalisasi. Transformasi teknologi harus menjadi domain penting dalam tata kelola pemerintahan temasuk memastikan layanan-layanan public sudah harus berisifat elektornikal. Sentuhan teknologi akan mempercepat pelayanan public, termasuk memutus mata rantai birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit,”bebernya.

DPRD Malteng, harap dia, perlu memberikan atensi serius terhadap kontruksi digitalisasi yang telah menjadi trend masa kini dan masa yang akan datang. “Karena itu saya meminta DPRD dan Pemerintah untuk dapat mempercepat ketersedian jaringan internet di negeri-negeri, sehingga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyakat serta interaksi sosial masyarakat semakin terbuka dan bermanfaat,”janji  Pak Matt.

Selaku penjabat Bupati, tambah dia, tugas berat dirinya adalah menjaga stabilitas politik di daerah ini. “Bapak Gubernur Maluku Muraid Ismail telah memberikan amanah dan atensi khusus agar saya dapat mengawal tahapan dan pelaksanaan agenda demokrasi ini secara serius dan sungguh-sungguh,”ingatnya.

“Insya Allah, karena kita menghadapi tahun politik, tentunya kami berusaha untuk menjaga Integritas dan Independensi agar Pemerintah kita terjaga dari dari gejolak politik yang ada, komitmen kami sebagai Penjabat Bupati, Insya Allah akan mengawal Pelaksanaan Pesta Demokrasi, baik Pemilihan Presiden, Pemilu Legislatif hingga Proses Pemilukada nantinya agar tetap aman dan kondusif,”tuturnya.

“Ini agar  masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya dengan riang-gembira selayaknya menikmati sebuah pesta demokrasi,”sambungnya.
 
Dia optimis, bahwa Pemerintah Provinsi Maluku yang dipimpin Bapak Gubernur Murad Ismal akan membuka akses yang luas serta memfasilitasi pemerintah Maluku Tengah dalam percepatan pembangunan. “Bapak Gubernur memiliki komitmen yang kuat dan beliau berharap lewat dukungan Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, maka cita-cita mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Tengah dapat terwujud,”ucapnya.

 Karena itu,  dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah, akan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026. “Untuk itu, langkah utama dan pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan Penyelarasan RPD Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023-2026, secara Tematik, Holistik, dan integratif, melalui kajian dan evaluasi secara komprehensif dengan melibatkan pakar profesional dan proporsional,”tandansya.

Ditambahkan melalui Penyelarasan Rencana Pembangunan Daerah ini, diharapkan dapat maksimalkan langkah-langkah strategis, penting dan prioritas untuk mendukung akselerasi pembangunan Kabupaten Maluku Tengah secara lebih efektif, cepat, dan terarah, antara lain meliputi :

1.     Memperkuat birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good gevernance dan clean government. Hal ini sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang menghendaki terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik.

2.     Penguatan Pengawasan Internal untuk menjamin terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Professional, Transparan, dan Akuntabel.

3.     Memperkuat pelaksanaan inovasi daerah, melalui  One Agency One Innovation, di mana seluruh perangkat daerah wajib memiliki minimal 1 (satu) inovasi dengan mengedepankan azas manfaat dan impact yang dirasakan oleh masyarakat,  melalui terobosan-terobosan brilian untuk secara optimal memanfaatkan input (anggaran) yang minimal guna menghasilkan output, outcome, dan impact yang maksimal.

4.     Peningkatan disiplin dan penguatan budaya kerja seluruh ASN dengan menerapkan “ASN BERAKHLAK” yaitu : ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

5.     Meningkatkan dan memperkuat inovasi pelayanan publik terpadu dan pelayanan bergerak yang berbasis di kecamatan hingga negeri dan kelurahan, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, terutama layanan administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan terjangkau.

6.     Membentuk Tim Bupati untuk Akselerasi Pembangunan yang melibatkan para pakar dan professional sehingga kualitas pembangunan daerah menjadi lebih terarah, humanis serta tetap respons terhadap kearifan lokal.

7.     Memperkuat dan Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas seluruh OPD agar selalu cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai dampak inflasi, terutama terhadap stabilitas harga, ketersediaan stok, kelancaran distribusi pangan dan BBM bersubsidi, khususnya minyak tanah dan solar, serta pemberian bantuan untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak inflasi.

8.     Pembenahan kondisi sarana dan prasarana wilayah guna meningkatkan produktivitas daerah, serta aksesbilitas dan konektivitas masyarakat, terutama dari titik-titik produksi ke pasar guna menggerakan dan menumbuhkan sektor kawasan produksi rakyat (pertanian, perkebunan, dan perikanan).

9.     Pencegahan dan Penanganan masalah konflik antar masyarakat, melalui peningkatan koordinasi dengan Forkopimda untuk penguatan ketahanan sosial masyarakat yang berbasis pada penyelesaian akar masalah dengan mengedepankan falsafah hidup orang basudara, merawat kebersamaan, serta memupuk rasa saling percaya antar masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pemerintah, dengan melibatkan peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat.

“Khusus untuk masalah Kariuw, saya akan segera bentuk dan memperkuat Tim Khusus yang melibatkan aparat keamanan, instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen yang berkepentingan, yang akan bekerja secara pro-aktif, fokus dan terukur untuk menjembatani kepentingan para pihak dan menghasilkan solusi terbaik, berbasis penyelesaian akar masalah tapal batas ataupun akar masalah lainnya, dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kemanusiaan, dan keadilan dalam koridor aturan hukum yang berlaku,”ulasnya.

Karena itu, dirinya kembali  mengajak kita semua untuk bersama-sama mejaga kepercayaan Gubernur lewat kerjasama yang harmonis dalam bingkai persaudaraan Pela-Gandong, hidup orang basudara.”Dalam sidang yang terhormat ini, saya mengajak kita semua untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Tuasikal Abua dan Bapak Marlatu Leleuri yang telah mendedikasikan diri mereka berkerja untuk kemajuan daerah ini. Kita doakan, semoga Bapak Abua dan Bapak Marlatu tetap sehat dan kuat untuk terus berkarya dalam segenap aktivitas yang dijalankan,”jelasnya.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pembangunan daerah secara maksimal tentunya bukanlah hal yang mudah. Sebab Maluku Tengah adalah Kabupaten yang sangat luas, terdiri dari 18 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 186 Negeri yang tersebar di pulau-pulau yang jaraknya cukup jauh dari pusat pemerintahan di Kota Masohi.

“Olehnya itu, melalui mimbar yang terhormat ini, saya memohon dukungan yang maksimal dari seluruh elemen masyarakat. Baik dari Rekan-rekan Forkompimda, yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD, Institusi TNI dan POLRI, Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Ormas, LSM, OKP dan juga seluruh insan pers yang ada di daerah ini,”sebutnya.

“Dengan kebersamaan, kita akan bisa mengubah yang sulit menjadi mudah;
Dengan kebersamaan kita akan bisa mengubah yang berat menjadi ringan;
Dengan kebersamaan kita akan bisa mengubah mimpi jadi harapan, dan harapan menjadi kenyataan;
Membangun Maluku Tengah, berdiri sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia,”ajaknya.
 
“Demkian pidato saya dalam sidang paripurna yang terhormat ini. Sekaligus saya meminta Pimpinan DPRD berkenan melakukan proses serah terima jabatan dari Pelaksana Harian Bupati Maluku Tengah DR. Rakib Saubawa, S.Pi.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah kepada saya sebagai Penjabat Bupati, disertai ucapan terima kasih atas karya dan pengabdian Bapak Rakib dalam mengisi kekosongan pemerintahan Maluku Tengah untuk beberapa waktu yang lalu,”pungkasnya.

Hadir pada kesempatan itu, selain Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Komandan Brigif 27 Nusa Ina, Komandan Bataliyon 731 Kabaresi, Komandan POM Maluku Tengah, dan Komandan Brimob Maluku Tengah, Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Maluku Tengah,Ketua dan Komisioner KPUD Kabupaten Maluku Tengah, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah,  Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Wanita, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Pemuda, Para Kepala Kecamatan, Majelis Latu Pati, beserta Kepala Pemerintah Negeri dan Lurah.(DM-01)