Relawan Peduli MBD Datangi Polda & Kajati Sampaikan Surat “Sakti”

AMBON, DM. COM,-Surat “Sakti” yang diserahkan langsung oleh salah satu pedagang di pasar Tiakur, kepada Presiden Joko Widodo, ketika berkunjung di Tiakur, ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya, 15 September 2022 lalu, berbuntut panjang.

Sebab, Relawan Peduli MBD di Kota Ambon, Selasa (20/9/2022) mendatangi Polda Maluku dan Kejati Maluku. Kehadiran mereka untuk menyerahkan langsung Surat “Sakti” itu, kepada dua  lembaga penegak hukum itu. “Jadi memang surat yang diserahkan kepada Bapak Presiden itu tembusanya kepada Kapolda dan Kajati. Jadi hari ini kami sudah serahkan langsung,”kata salah satu Relawan Peduli MBD, Geradus Lakburlawal, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (20/9/2022).

Dia mengaku, ketika menyampaikan surat ke dua lembaga penegak hukum itu mereka berharap laporan mereka segera ditindaklanjuti “Memang kami baru masukan laporan. Kami akan kembali menyampaikan bukti hukum. Jadi kami minta laporan kami segera diproses,”harapnya.

Lakburlawal menegaskan, jika surat mereka tidak diproses dengan memanggil pihak-pihak terkait, Relawan Peduli MBD menggalang warga MBD dan mahasiswa asal bumi Kalwedo di Kota Ambon,  menggelar aksi demo.”Kami terus kawal laporan kami hingga ada tindaklanjut,”tegasnya.

Sebagaimana diberitakan DINAMIKAMALUKU.COM, sebelumnya, Presiden Joko Widodo disambut antusias masyarakat di Kota Tiakur, Ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Kehadiran orang pertama di negara ini  melakukan menyerahkan bantuan sosial dan  mengunjungi Pasar Rakyat Tiakur, Kamis (15/9/2022).

Ada peristiwa menarik ketika Presiden dua periode itu melakukan kunjungan di Pasar Tiakur. Para pedagang di pasar itu sangat gembira dan terharu. Mereka sempat menyampaikan unek-uneknya mereka kepada Presiden Jokowi akrab disapa.

Bahkan, salah satu pedagang tiba-tiba menyerahkan satu amplop surat kepada Presiden.”Bapak Presiden ini surat terkait berbagai persoalan di MBD. Bapak tolong terima dan menjadi perhatian,”harap salah satu ibu yang biasa berjualan di pasar tersebut seraya menyerahkan amplop surat itu kepada Jokowi.

Sesuai informasi yang diterima DINAMIKAMALUKU. COM, Presiden langsung menerima surat dan menyerahkan kepada ajudanya.”Nanti surat  itu diberikan  kepada saya,”kata Jokowi kepada ajudanya.

Lantas, apa saja isi surat tersebut. Sebagaimana surat yang diterima DINAMIKAMALUKU. COM, surat itu berasal dari sekelompok warga mengatasnamakan diri Relawan Peduli Maluku Barat Daya. Surat yang ditandatangani Melianus  Makmara dan Polianus Sorukay itu menyoroti terkait berbagai  persoalan ekonomi, persoalan hukum, tata kelola birokrasi, perjalanan dinas Bupati MBD, Blok Masela, dan infrastruktur serta sarana transportasi.

Untuk itu, Relawan Peduli MBD memohonkan kepada Presiden agar memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas peroalan hukum BUMD KALWEDO sampai ke akar-akarnya. “Memerintahkan aparat penegak hukum secara ketat melakukan pengawasan dan penelusuran serta penyelidikan  terhadap semua anggaran negara yang bersumber dari APBN dan APBD di MBD termasuk dana Covid-19, PEN dan lainya,”harap Makmara dan Sorukay.

Mereka berharap, jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan adanya tindak pidana korupsi, dilanjutkan ke pengadilan hingga memiliki kekuatan hukum tetap. “Karena selama beberapa tahun terakhir masyarakat MBD, bahkan kurang atau tidak memikmati manfaat anggaran yang dialokasikan didaerah ini,”imbuh mereka.

Mereka juga meminta Presiden memerintahkan Bupati MBD, Benjamin Thomas Noach, segera melakukan penataan birokrasi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan dan hak asasi manusia.

“Memerintahkan Bupati MBD kembali mengaktifkan tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan agar diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena Bupati MBD memberhentikan mereka sejak 2021 lalu sama sekali tidak mendasar, tetapi berdasarkan dugaan perbedaan pilihan politik Pilkada ,” pinta mereka.

Makmara dan Sorukay juga meminta Presiden agar memperingatkan Bupati MBD agar mengurangi intensitas perjalanan dinas ke luar daerah.”Ini agar lebih banyak mengetahui dan mencari solusi menyelesaikan berbagai persoalan dasar didaerah ini,”sebut mereka.

Mereka juga meminta Presiden agar terkait pengoperasian Blok Masela, MBD dan KKT memiliki  porsi yang sama. Begitu juga perosalan hukum BUMD PT Kalwedo segera mungkin dituntaskan agar tidak menjadi hambatan bagi MBD.

Mereka juga meminta ada alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di MBD agar memenuhi kebutuhan masyarakat diberbagai bidang. Apalagi, ingat mereka, MBD terdiri dari 17 Kecamatan 117 desa dan 1 kelurahan dan 45 dusun adalah daerah Kepulauan. “Semoga Pak Presien menetapkan Kabupaten MBD sebagai Kabupaten kepulauan. Sebab rentang kendali antar pulau merupakan persoalan serius.

“Begitu juga wilayah laut di MBD sangat luas. Memiliki potensi perikanan yang sangat memadai  untuk dikelola dan dikembangkan. Semoga bapak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan dan pengelolaan potensi perikanan dan kekuatan di MBD,”pungkas mereka.(DM-01)