Asa 8 Desa di Kilmury Nikmati Listrik di Pemerintahan Fachri-Vitho

BULA,DM.COM,-Masyarakat di Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga kini belum sepenuhnya menikmati listrik seperti wilayah lain di Maluku. Dari empat belas desa, baru enam desa yang teraliri listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kilmury dan Kiandarat. Sisanya masih gelap gulita.

PLTD Kilmury baru bisa dioperasikan pada 17 Agustus 2024 lalu setelah puluhan tahun terkatung-katung. Menggunakan skema kerjasama antara PT PLN Persero dengan pemerintah Kabupaten SBT. Dengan perjanjian, bangunan PLTD dan mesin diesel ditanggung pemkab SBT. Sementara Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tenaga operasional dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara.

Banyak persoalan yang harus dibenahi sebelum PLTD Kilmury bisa beroperasi. Mulai dari bangunan dan mesin diesel harus sesuai standar PT PLN (Persero) hingga bisa memenuhi sertifikat Laik operasi atau SLO.

Meski sudah beroperasi, PLTD tidak bisa menyuplai listrik ke seluruh desa di kecamatan Kilmury. Penyebabnya, akses jalan yang belum terhubung sehingga sulit membangun jaringan listrik.

Selain itu, pemerintah daerah harus menambah mesin pembangkit dan membangun kantor serta rumah bagi pegawai yang mengoperasikan PLTD.

Ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah dikabupaten berjuluk “Ita Wotu Nusa itu” jika ingin masalah listrik di Kilmury bisa teratasi. Sebab, persoalan satu ini terus disuarakan warga meski berganti pemerintahan.

Bayangkan saja, PLTD Kilmury dibangun di masa pemerintahan Abdullah Vanath-Siti Umuriah Surwaky hingga berganti di masa Abdul Mukti Keliobas-Fachri Husni Alkatiri dan berlanjut di masa Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur tapi persoalan listrik Kilmury tak kunjung tuntas.

Kini SBT dipimpin pemerintahan baru, bupati Fachri Husni Alkatiri dan wakil bupati, Muhammad Miftah Thoha R Wattimena. Masyarakat menaruh harapan besar agar delapan desa yang tersisa segera teraliri listrik. Bupati dan wakil bupati dengan tagline Fachri-Vitho ini dianggap mampu menyelesaikan persoalan ini.

Anggota DPRD SBT, Fathul Kwairumaratu berharap, pemerintahan saat ini bisa segera menyelesaikan masalah listrik di Kecamatan Kilmury. Delapan desa yang masih gelap gulita harus mendapat akses listrik.

Oleh karena itu, fasilitas pendukung PLTD seperti rumah bagi pegawai dan tambahan mesin pembangkit yang dijanjikan oleh pemerintah daerah segera dianggarkan.

“Kita akan pressure pemerintah untuk mempercepat pengadaan listrik PLN sebab itu kebutuhan masyarakat,”ujar Fathul usai rapat paripurna pada, Kamis (17/4/2025).

Sebagai wakil rakyat asal Kilmury, Ia tahu betul penyebab PLTD belum bisa menyuplai listrik untuk kebutuhan warga delapan desa tersebut. Namun, semua itu akan diupayakan satu persatu oleh DPRD bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan listrik terpenuhi bagi warga disana.

“Jadi pada prinsipnya itu tanggung jawab DPRD maupun pemerintah daerah saat ini,”katanya.

Kata dia, upaya DPRD sendiri lewat komisi C telah melakukan berbagai langkah dan berkoordinasi dengan PT PLN Persero agar seluruh desa bisa teraliri listrik. Tapi disisi lain fasilitas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga harus dipenuhi.

“Temuan dilapangan terdapat beragam alasan, baik itu jaringan karena infrastruktur jalan dan beberapa sungai besar yang belum ada jembatan penyeberangan. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah,”ucap Fathul.

Dua desa yang mendapat suplai listrik 12 jam dari PLTD Kilmury adalah Kilmury Kota dan Kilbon. Sementara empat desa dari PLTD Kiandarat adalah Gunak, Sumbawa, Bitorik Kamar. (DM-04)