Akui Kontribusi BKP-BTR, Maularak Soroti Komisi IV DPRD Maluku

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Salah satu tokoh pemuda Wetar, Kilyon Yosri Maularak mengakui, kontribusi PT BKP-BTR di sejumlah Desa sekitar perusahaan tambang itu beroperasi. Namun, ingat dia, perusahaan tambang itu belum menyentuh warga lingkar Pulau Wetar.

“Memang betul Desa Uhak dan Desa Lurang itu diperhatikan perusahaan. Tapi desa lain di lingkar Wetar belum diperhatikan,”kata Maularak, ketika menghubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Senin (15/11/2021).

Pernyataan Maularak, sekaligus menepis pernyataan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan soal Corporate Sosial Responsibility (CSR) sudah menjangkau masyarakat Wetar termasuk tenaga kerja lokal di perusahaan itu mencapai 52 persen.”Tidak benar itu karena tidak sesuai fakta di lapangan. Memang desa terdekat diperhatikan itu benar.. Tapi desa lain belum karena Pulau Wetar itu sangat besar Begitu juga tenaga kerja lokal di perusahaan belum mencapai 52 persen. Apalagi rekomendasi AMDAL itu tenaga kerja lokal harus 70 persen sisahnya dari luar,”tandasnya.

Dia juga berharap Desa Naumatang ikut diperhatikan baik itu lewat CSR maupun tenaga kerja dari desa itu karena masuk lokasi tambang.”Kita berharap Desa Naumatang diperhatikan,”harapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, saat ini tengah melakukan kunjungan ke PT BKP-BTR, perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Disana komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja, melakukan verifikasi surat masuk terkait dengan keberadaan perusahaan itu.

Rombongan Komisi IV di pimpin Samson Atapary (Ketua Komisi), Ruslan Hurasan (Wakil Ketua Komisi), Hengki Pelata (Anggota Komisi) dab Andi Musnawir (Anggota Komisi).

Wakil Ketua Kimisi IV, Ruslan Hurasan mengatakan, pihaknya bersama Dinas Tenaga kerja Provinsi Maluku meninjau dan memastikan hak-hak 1. 060 tenaga kerja dan karyawan serta kewajiban perusahaan itu merekrut tenaga kerja.”Jadi memang anak daerah yang dipekerjakan di perusahaan mencapai 52 persen,”Kata Hurasan ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (11/11/2021).

Sekedar tahu, kehadiran Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja itu melakukan verifikasi surat masuk di Perusahaan itu setelah ada surat masuk ke lembaga politik itu soal tenaga kerja termasuk kewajiban perusahaan kepada warga setempat.

“Ternyata program Coorporate Sosial Responsibility (CSR) untuk pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, oleh PT BKP-BTR dilaksanakan sangat baik oleh pihak Perusahaan,”terang politisi PKB dari daerah pemilihan Maluku Tengah itu.

Bahkan ingat dia, CSR yang sudah jalan, yakni beasisiwa bagi ana anak siswa SD, SMP, dan SMA.” Pembangunan RKB bagi SMA wetar .insentif guru, pemberian obat-obatan bagi Puskesmas dan pembangunan air bersiih. Setiap tahun perusahaan punya program pemberdayaan masyarakat desa dekat oleh perusahaan yang sudah dirasakan oleh masyrakat,bantuan ke Gereja dn pembangunan apuskesmas,dan pembagian buku bagi siswa,”paparnya.

Pihak perusahaan, lanjut dia, juga menghargai usulan dan aspirasi masyarakat terutama para pemuda dan pemudi di MBD terutama dalam pendidikan keahlihan untuk mempersiapkan diri menjadi karyawan kedepan.”Jadi memang pihak Perusahaan sudah menjalankan tuhas dan fungsinya sesuai aturan main,”pungkasnya.(DM-01)