Apresiasi Matt Marasabessy, Ini Solusi  Selesaikan Persoalan Pelau & Kariuw

AMBON, DM. COM,-Langkah cepat Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng), DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M.Tech mengundang pihak terkait mencari formula penyelesaian konflik antara Negeri Pelau dan Negeri Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Malteng, sangat diapresiasi.

Ini setelah, Kadis PUPR Provinsi Maluku itu, mengundang pihak terkait untuk zoom meeting, Senin (26/9/2022).”Kami sangat apresiasi Pak Bupati. Meski ditengah kesibukan yang padat di Jakarta, berkesempatan mengundang kami untuk rapat bahas persoalan Pelau dan Kariu. Ini luar biasa,”kata peserta rapat.

Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP), Hadi Basalamah mengatakan, pertemuan yang digelar Penjabat Bupati Malteng untuk selesaikan masalah sosial Pelau dan Kariuw, sangat penting dan strategis untuk mencari formula dalam konteks penyelesaian masalah sosial di dua negeri bertetangga itu.

“Konflik dua negeri itu, hanya perbedaan pandangan antara dua belah pihak, khusus terkait masalah tapal batas. Itu titik masalah yang bersumber dari interpretasi pemahaman kedua belah pihak soal tapal batas,”kata Basalamah.

Penanganan konflik sosial, harap dia, penanganan dengan pendekatan sosial.”Yang paling berkompeten adalah tokoh adat kedua belah pihak dengan pendekatan budaya dan adat. Jadi memang terminologi penanganan dari situ. Jadi kita identifikasi secara persuasif dari situ agar tidak berdampak ke yang lain. Apalagi sektor ekonomi dan pendidikan sangat berdampak,”ingatnya.

Kasi Intel Kasrem 151 Binaya Kolonel Hendra Ferdinandus mewakili Danrem 151 Binaya mengatakan, tim bentukan eks Bupati Malteng, sebelumnya ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan pihaknya di dua negeri itu.”Jadi pada prinsipnya apa yang direkomendasikan oleh Pak Bupati, kami siap mendukung langkah-langkah yang diambil Tim atau dari Pemda Malteng,”kata Hendra.

Mewakili Kepala Kesbangpol Maluku, Zahrudin Latuconsina mengatakan, pihaknya menggelar rapat beberapa kali di tingkat provinsi dan pusat untuk mencari solusi penyelesaian konflik dua negeri itu.”Jadi kita terus melakukan koordinasi dan pemantauan sejak terjadi konflik hingga saat ini. Kami terus bergerak gelar rakor penyelesaian konflik termasuk pemenuhan ekonomi para pengungsi Kariuw dan mendampingi Kantor Staf Presiden untuk penentuan tapal batas,”jelas Latuconsina.

Sekretaris Umum Sinode GPM, Pdt SI Sapulette mengaku, sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Penjabat Bupati Malteng, bergerak cepat menyelesaikan konflik dua negeri itu.”Kami sangat  apresiasi pertemuan yang digagas Pak Bupati selesaikan permasalah sosial yang terjadi antara masyarakat Negeri Kariuw dan Pelau. Kami mengikuti dengan sungguh ada keinginan kuat Pak Bupati selesaikan persoalan yang terjadi,”terang Sapulette.

Menurut dia, Penjabat Bupati melihat persoalan yang terjadi sebagai amanah yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan seadil-adilnya. “Berbagai upaya dan langkah-langkah telah dilakukan baik itu Pemkab Malteng, Pemprov Maluku dan pemerintah pusat. Begitu juga langkah-langkah yang dilakukan TNI dan Polri. Intinya bagaimana persoalan disana segera diselesaikan dengan baik,”harapnya.

Dia menilai, tawaran yang disampaikan Ketua TGPP Hadi Basalamah, terkait persoalan di dua negeri itu semata-mata  masalah sosial dan kemanusiaan.”Ini tawaran baik. Sebab, bagi kami persoalan ini murni kemanusiaan. Karena ini persoalan kemanusiaan warga Kariuw keluar dari negeri mereka untuk mengungsi. Begitu juga dengan basudara di negeri Pelau,”ingatnya.

Untuk itu, dia berharap, warga Kariuw yang mengungsi di negeri Aboru, segera kembali ke negeri mereka. ” Ini bukan soal Kariuw itu Kristen dan basudara Pelau itu Muslim. Ini persoalan kemanusiaan dan persaudaraan. Jadi pikiran Pak Bupati basudara Kariuw kembali hidup berdampingan dengan basusara di Pelauw itu harapan kita bersama. Kami terus dukung langkah-langkah  Pemda Malteng. Secara khusus inisiatif yang dilakukan  Pak Bupati Malteng, kami dukung langkah-langkah ini  agar segera diselesaikan,”harapnya.

Sekretaris MUI Maluku, Ruswan Latuconsina menuturkan,  sejak konflik antara Pelau dan Kariuw, terjadi 26 Januari 2022 lalu, dirinya atas nama MUI menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi bukan konflik agama. “Tapi ini soal kemanusiaan. Saya sangat setuju disampaikan apa yang disampaikan Pak Pendeta bahwa persoalan yang terjadi semata faktor kemanusiaan,”kata Latuconsina.

Dia mengakui, Pemkab Malteng, Pemprov dan Pempus, telah berusaha selesaikan persoalan yang terjadi di Pelau dan Kariuw.  “Tapi, sejauh ini belum ada titik terang. Perlu inventarisasi masalah Kariuw, Ori dan Pelauw. Jadi apa kemauan mereka. Kita harus jujur terjadi konflik karena ada korban jiwa dan harta. Perlu ada kesepahaman nurani dan adat istiadat di daerah kita,”ingatnya.

Dia menegaskan, jika warga Kariuw kembali ke negeri mereka, sikap warga Ori dan Pelauw seperti apa.”Perlu diidentifikasi.  Jadi tidak ada konflik bawa-bawa agama. Data kembali apa yang jadi kemauan dua  negeri. Kalau tidak ada konsekuensinya Negara harus hadir dalam konteks ini,”tegasnya.

Dandim 1504/Ambon, Kolonel Infanteri Zamril Philiang menegaskan, sejak awal negeri Pelau dan Kariuw sepakat tidak ada konflik agama. “Kami senang mendengar masukan dari Pak Hadi Basalamah, soal tapal batas jadi malasalah utama. Kita sangat setuju,”kata Dandim.

Namun, dia mengigatkan, Pangdam dan Kapolda beserta jajaranya terus berupaya agar mendamaikan dua belah pihak. “Kami bolak balik lakukan pertemuan antara dua belah pihak.  Tapi ada  perbedaan pandangan dan pendapat dari kedua belah pihak. Jadi kita tidak tidur. Kita terus bekerja siang dan malam,”ingatnya.

Dia mengaku, pihaknya terus melakukan mediasi kedua belah pihak terkait tapal batas. Dia mengaku, tapal batas tidak menghilangkan hak ulayat perorangan. Jadi batas wilayah administratif urusan pemerintah. Kita siap kawal. Kita siap suport Pak Bupati. Persoalan ini harus segera diselesiakan,”imbuh Dandim.

Kapolrestabes Ambon dan Pulau Lease, Kombes Arthur Simamora mengatakan, selama ini masih ada perbedaan di Huarual. “Apakah dibeli Pemda sesuai NJOP. Huarual itu memang jadi sumber ekonomi. Huarual itu jadi situs budaya. Nah, kita harus mencari formula penyelesaian. Apakah dibuat regulasi seperti peraturan daerah,”harap Kapolrestabes.

Setelah itu, harap dia, dilakukan rekonsiliasi dua negeri itu. “Ini baru dilakukan tawar menawar. Jadi bagaimana cari jalan keluar dudukan semuanya.  Jadi pendekatan budaya dan adat terus dilakukan. Kita siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pak Bupati agar persoalan  ini segera diselesaikan,”ingatnya.

Tak hanya itu, dia berharap, Kantor Staf Kepresidenan  mendorong Kementerian terkait untuk membantu Bupati Malteng atasi persoalan pengungsi Kariuw dan membangun kembali rumah warga. “Kita berharap Pak Bupati disuport dan dibantu agar keinginan kuat selesaikan persoalan ini segera diwujudkan,”harapnya.

Sementara itu, Marasabessy mengapresiasi para peserta zoom meeting yang memberikan masukan dan saran penyelesaian Kariuw-Pelau. “Saya minta Pak Sekda Malteng agar berbagai masukan dan harapan dicatat agar kita rumuskan semua. Kita akan bentuk sekretariat khusus agar fokus menyelesaikan persoalan ini,”pinta Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Provinsi Maluku itu.

Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku itu kemudian sepakat yang disampaikan Kapolresta dan Dandim. “Kita siapkan sesegera mungkin. Kita harus bergerak cepat. Jangan TNI dan Polri bergerak cepat,  kita tidak bisa. Kita harus berkomitmen selesaikan konflik sesuai kewenangan kita,”tandas mantan pejabat di Kementrian PUPR itu.

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pattimura ini minta tokoh agama dan tokoh masyarakat bertemu secara fisik.”Kita buat agenda bicara khusus secara fisik. Kita minta keterangan dari semua pihak. Kita akan laksanakan. Kita akan turun langsung dilapangan agar persoalan ini segera diselesaikan,”tegas Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Orwil) Maluku itu.

Sebab, lanjut Marasabessy akrab disapa Pak Matt, pengungsi Kariuw hidup sengsara di kamp pengungsian. Begitu juga anak-anak Kariuw ke sekolah cukup jauh. Begitu juha persoalan ekonomi.”Kita terus berupaya agar mereka segera kembali. Setelah ini saya akan rapat dengan para camat dan latupati, kades dan raja di Kecamatan Pulau Haruku,”pungkas Marasabessy yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku ini.

Sekedar tahu, Pj Bupati dan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah, Abraham dari Kantor Staf Presiden (KSP) zoom meeting dari Jakarta. Dandim 1504/Ambon, Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Sekda Malteng, Sekretaris MUI Maluku, Sekretaris Sinode GPM dan Pimpinan OPD terkait mengikuti zoom meeting dari Kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku. Dan Kapolres Malteng dan Dandim Masohi serta Komandan Brigade 72 Nusa Ina Kodam XVI Pattimura, ikut zoom meeting dari Kota Masohi.(DM-02)