Arahan Gubernur, OPD Sepakat “Keroyok” Desa Miskin di Sembilan Kabupaten

DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-Sesuai arahan Gubernur, Maluku Murad Ismail, agar angka kemiskinan di daerah Ini dikurangi mulai digalakkan. Ini dilakukan agar sejumlah daerah yang masuk kategori miskin bisa keluar dari garis kemiskinan.

Karenanya, pihak Unpatti Ambon dilibatkan dalam melakukan riset untuk mencari solusi agar desa-desa yang dikategorikan miskin “dikeroyok” bersama-sama dikeluarkan dari garis kemiskinan. Hasilnya sebanyak 55 desa di 9 kabupaten masuk kategori kemiskinan.

55 desa di 9 Kabupaten, yakni Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Ari, dan Maluku Tengah.

Berdasarkan hasil riset, Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) menggelar rapat dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama BUMD dan BUMN di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (12/11/2021).

Untuk itu, pimpinan OPD terkait sangat mengapresiasi dan mendukung penuh pengentasan kemiskinan sesuai instansi yang dipimpinnya. “Rapat ini saya sangat mengapresiasi untuk dapat solusi. Ini sangat luar biasa. Karena diberbagai kesempatan visicdan misi Pak Gubernur selalu disoroti soal kemiskinan,”Kata Kadis PUPR Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST. M. Tech, ketika rapat berlangsung.

Koordinator Balai Kementerian PUPR di Maluku ini mengakui, pihaknya sudah bergerak membangun infrastruktur untuk membuka daerah-daerah terisolir yang diketegori miskin.”Kita sudah jalan dengan menyiapkan anggaran,”terangnya.

Selain membangun infrastruktur jalan dan jembatan, pihaknya sudah membangun sanitasi. “Kita sudah jalan. Namun, kami minta dipertegas di Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) agar terkoordinasi dan dipertegas,”ingatnya.

Apalagi, ingat dia, soal pembangunan infrastruktur di Kabupaten, pihaknya selalu koordinasi dengan Dinas PUPR kabupaten setempat.”Ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kita pastikan sesuai kebutuhan masyarakat,”paparnya.

Bahkan, mantan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini mengusulkan agat ada badan khusus atau dikoordinir oleh para asisten agar terkonsolidasi dengan baik.”Kita haris fokus. Bila perlu ada
ada pendampingan,”harapnya.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Maluku, Elfis Pattieselano sangat setuju program pengentasan kemiskinan dipercepat.”Kami sangat setuju dan apresiasi. Bapeda harus percepat program ini. Kita memulai 2022. Karena tidak menganggu kegiayan reguler lainya,”ingatnya.

Untuk itu, dia berharap, pihak terkait mesti fokus. Dia juha mengusulkan agar ada sharing anggaran dari pusat hingga di Kabupaten
“Ini agar program yang digalakkan sesuai hasil riset. Intinya kita haris fokus eksekusi. Saya yakin desa miskin keluar dari ketertinggalan,”harapnya.

Kepala BPBD Provinsi Maluku, Hen Far-far mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan merupakan program spektakuler. ” Ini konsep spektakuler dari sisi perencanaan. Jumlah desa diperkecil menjadi 55 desa yang kita keroyok. Harus singkronisssi dari pusat. Bagaimana libatkan semua pihak keroyok,”harapnya.

Menurut dia, dari aspek penanggulangan bencana, kemiskinan terjadi jika bencana. “Kami dari BNPB tahun 2022 mendatang kami membentuk 3 desa tangguh bencana dengan kearifan lokal. Kita bisa buat di satu desa A libatkan desa yang berhubungan dengan desa B atau C,”bebernya.

Kendati begitu, dia mengingatkan, pihaknya sering menemui dilapangan soal legalitas warga menjadi penghambat dapat bantuan,”Ketika bencana banyak penduduk tidak punya KTP. Kita ketemu dilapangan. Ini problem besar di masyarakat. Ini yang harus diantisipasi. Mari kita keroyok debgan bidang kita maisng-masing,”ajaknya.

Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Hadi Basalamah mengatakan, pertemuan dilakukan untuk mencari formulasi atau roll model penanganan kemiskinan.”Ini agar kita eksekusi dilapangan tepat sasaran.”Kata Basalamah.

Dia mengaku, Plpertemuan mengemuka dari OPD terkait ada dukungan dan respon, begitu dengan BUMD dan BUMN agar bersama mengentaskan kemiskinan. “Siapapun pasti dukung. Nah, bagaiamana kita komunikasikan tepat sasaran. Perlu langkah cepat agar seluruh program disampaikan sistematis mengarah pada daerah-daerah miskin agat dimasukan dalam Rencana kareja Anggaran (RKAL atau masuk atau APBD 2022,”paparnya.

Tak hamya itu, sosialisasi mesti ditingkatkan di titik sasaran kemiskinan.”Ini agat program ini ada cek and balance. Apa yang menjadi tanggungjawab pusat kerja apa, provinsi kerja apa, dan kabupaten kerja apa,”sebutnya.

Apalagi, ingat dia, Kadis PUPR Maluku mengakui akan mendukung infrastruktur dan aksesibilitas. “Ini poin penting. Karena kesenjangan yang terjadi karena tidak ada konektivitas. Ini jadi referensi penanganan agar dari produksi jadi masyarakat bisa sampai di pasar. Ini juga berpengaruh terhadap investasi ,”terangnya.

Tak hanya itu, sejumlah BUMD dan BUMN siap membantu keroyok agar daerah Ini keluar dari kemiskinan.”Kita kalau komitmen dan konsisten setiap tahun angka kemiskinan turun 1 persen hingga 2024. Jadi selain OPD BUMN dan Bumd termasul perbankan siap membantu mengentaskan kemiskinan,”tandasnya.

Untuk itulah, harap dia, sesuai arahan Gubernur agar semua pihak menurunkan kemiskinan termasuk dengan OPD melakukan koordinasi kolaborasi dab sinergitas bagaimana mengatasi program kemiskinan. “Kemiskinan di Kabupaten bisa teratasi kalau ada kolaborasi. dan sinergitas. Kita fokus pada penanganan. Semua pihak keroyok penanganan program untuk turunkan kemiskinan,”tegasnya.

Karenanya, tambah dia, sesuai arahan Gubernur Maluku, kemiskinan ditekan setiap tahun hingga 2024 mendatang.” Kita menurunkan angka kemiskinan targetnya tiap tahun turun 1 persen hingga 2024 mendatang. Kalau. aksesibilitas semua jalan kita optimis setiap tahun kemiskinan turin. Apalagi Pak Gubernur Banyak lobi di Pempus datangkan banyak program di Maluku,”pungkasnya.(DM-01)