Connect with us

Politik

Bahas LPJ Gubernur Berdasarkan Audit BPK, Ini Harapan Dewan

Published

on

AMBON, DINAMIKAMALUKU.COM-Badan anggaran (Banggar) DPRD Maluku, bersama pemerintah provinsi Maluku, membahas laporan pertanggung jawaban (LPJ) gubernur Maluku tahun anggaran 2019. Lembaga politik itu padukan LPJ gubernur dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (2/9).

Ketua DPRD Maluku, Luki Wattimury menjelaskan, pihaknya membahas LPJ gubernur tahun anggaran 2019, dengan hasil audit BPK. “Hari ini (kemarin) dewan membahas LPJ gubernur tahun anggaran 2019, dan bersamaan dengan pembahasan laporan pertanggungjawaban gubernur,”kata Wattimury, kepada wartawan, Rabu (2/9).

Dalam pembahasan, kata politisi PDIP, pihaknya mengsingkronisasikan LPJ gubernur dengan hasil audit BPK.”Sebagaimana kita ketahui bersama ada hal-hal yang ditanyakan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan sudah di jelaskan oleh tim anggaran pemerintah daerah baik oleh Sekda sebagai ketua tim anggaran maupun oleh beberapa kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” jelas Wattimury.

Wattimury mengatakan, dewan sangat memberikan apresiasi laporan yang disampaikan. Begitu juga jawaban dari tim anggaran daerah terhadap DIM yang ditanyakan oleh sejumlah anggota badan anggaran.” Sebab dari jawaban itu, sudah cukup jelas. Walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dipertanyakan karena berkaitan dengan implementasi di lapangan,”terangnya.

Sementara menyangkut target Pendapatan Asli Daerah (PAD), jelas dia, berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), target PAD cukup besar yaitu 99 persen, sedangkan realisasi APBD 97,39 persen.”Ini merupakan sesuatu yang sangat baik,”katanya.

Namun, dia berharap, PAD bidang perikanan harus digalang terus, karena ada beberapa temuan dewan di daerah sekitar Seira, kabupaten kepulauan Tanimbar, ada kapal-kapal nelayan liar yang tidak mempunyai izin beroperasi di sana. “Itu tidak ada pemasukan apa-apa bagi daerah. Oleh karena itu, bagaimana Dinas Perikanan memperhatikan untuk pada waktunya bisa mendatangkan PAD bagi daerah,”harapnya.

Selain itu, banggar juga meminta Dinas Pendapatan untuk membuat rancangan pendapatan lebih realistis.
Namun, lanjut Wattimury, ada beberapa catatan dari banggar yang harus diperhatikan oleh eksekutif. Dia mencontohkan, mutu pendidikan di Maluku.”Anggaran pendidikan, harus dipergunakan sebaik-baiknya karena mutu pendidikan di Maluku berdasarkan data yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan Maluku, berada pada urutan 32 dari 34 provinsi,”paparnya.

Untuk itu, dia berharap, kedepan mutu guru menjadi hal penting untuk diperhatikan. Karena menurut dia, bangun fasilitas atau sarana-prasarana pendidikan, namun mutu guru tidak perbaiki maka mutu pendidikan juga tidak akan baik.” Kedepan prioritas program adalah peningkatan mutu guru berdasarkan evaluasi hasil tahun 2019,”ingatnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *