Bahas Pawai Bendera RMS di Aboru, Pj Bupati Malteng : Serahkan ke Aparat Hukum

AMBON,DM.COM,-Pawai yang dilakukan sekelompok orang di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Selasa (25/4/2023), dengan mengibarkan bendera separatis Republik Maluku Selatan (RMS) mulai disikapi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Buktinya, bertempat di ruang Kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku,Kamis (27/4/2023) sekira pukul 10.45 WIT telah dilaksanakan pertemuan dalam rangka membahas kejadian aksi pawai dan pengibaran bendera RMS di Negeri Aboru.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Camat pulau Haruku M. Ali Latuconsina, sejumlah pimpinan OPD Pemkab Malteng, Inspektur Daerah Maluku tengah, Danramil Pulau Haruku Kapten Inf Abd Wahab Tuahena. SH, Wakapolsek Pulau Haruku Ipda Dethan, Kakesbangpol Pemkab Malteng, Sekertaris Camat Pulau Haruku Hasim Latupono, tim hukum Pemkab Malteng, DR Fachri Bachmid, Raja Aboru Martin Sinay, dan
Perangkat Desa Aboru

Camat Pulau Haruku, M. Ali Latuconsina mengatakan, pertemuan ini dilaksanakan atas respon pada peristiwa pengibaran bendera RMS di Negeri Aboru 25 April 2023 lalu, karena melibatkan banyak masyarakat Aboru. Kata Camat, sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa tindakan itu adalah melanggar hukum

“Peristiwa pengibaran bendera RMS tersebut hampir setiap tahun dilakukan pada saat hari ulang tahun RMS, yakni pada tanggal 25 April, untuk itu kami meminta perangkat Negeri Aboru untuk hadir disini untuk memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut,”tandas Camat Pulau Haruku.

Meski begitu, Camat mengigatkan, pihaknya hadir disini bukan untuk mengadili, namun untuk meminta klarifikasi terkait kejadian pada tanggal 25 April 2023 yang lalu.

Raja Aboru, Martin Sinay mengaku, terkait dengan tindakan pengibaran bendera tanggal 25 April 2023 di Aboru sebelum tanggal dirinya menghadap Kapolda Maluku.”Waktu itu, saya memberikan usulan kepada bapak Kapolda bahwa jangan ada lagi kehadiran pihak Kepolisian di Negeri Aboru menjelang tanggal 25 April 2023,”ingatnya.

Dia menuturkan, pengalaman yang terjadi bahwa orang bodoh melakukan sesuatu yang melanggar dan mendapat perhatian dari pihak lain maka dia akan merasa hebat. Namun, apabila tindakan yang dilakukan tidak mendapat respon maka kegiatannya tidak akan ada artinya

“Gaspar Akihari, anak Aboru yang besar di Negara Belanda, hadir di Aboru dari Belanda. Dia datang di Aboru, 23 Aprik dan kehadiran dia untuk mendoktrin generasi muda yang ada di Aboru dan ketua saniri Negeri Aboru atas nama Yosias Sinai juga merupakan residivis RMS yang menyambut baik niat Gaspar Akihari, sehingga kejadian itu berlangsung dan diambil dokumentasi melalui live,”bebernya.

Dia mengaku, telah melakukan kordinasi dengan pejabat terkait kehadiran tokoh anak muda Aboru atas nama Gaspar Akihari. Bahkan, Raja Aboru mengkau, telah minta agar ketua saniri Negeri Aboru Yosias Sinai serta kepala seksi pemerintahan Negeri Aboru, Alex Piternua, yang melakukan kegiatan sangat meresahkan agar bertanggungjawab, sehingga saya minta agar oknum tersebut dapat bertanggung jawab secara hukum,”tegasnya.

Padahal ingat, Raja Aboru, enam tahun lalu tugas dirinya menjabat sebagai pemerintah negeri, selalu berharap agar tidak ada aparat keamanan di Aboru, setiap 25 April. “Ini agar supaya masyarakat tidak menilai bahwa dia merasa orang penting dan harus di jaga oleh aparat keamanan. Ketua saniri sudah punya rancangan dengan salah satu warga yang punya anak yang tidak lolos TNI untuk menggagalkan kunjungan Kabinda dan Pj Bupati Malteng di Aboru untuk membahas rencana perdamaian Hulaliu dan Aboru dengan cara menutup baileo Negeri Aboru dan menghasut agar warga mengibarkan bendera RMS pada tanggal 25 April,”terangnya.

Tim hukum Pemkab Malteng, DR Fachri Bachmid, menegaskan, setidaknya melalui forum ini dapat menjadi perhatian agar mengambil langkah-langkah yang bijak kedepan.”Seharusnya negara jangan memberikan panggung kepada oknum tertentu melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum,”ingatnya.

Untuk itu, kata Bachmid, ada tiga hal yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut yaitu, Pendekatan secara kongkrit dari pemerintah, pendekatan secara administratif dan pendekatan pidana.” Terkait dengan keterlibatan Ketua Saniri Negeri Aboru, pada kejadian tersebut, maka harus ada tindakan tegas secara hukum serta diberhentikan dari struktur pemerintahan desa dan terkait ada orang asing yang datang dari negara lain dan melakukan sesuatu yang meresahkan maka yang bersangkutan bisa di deportasi,”tegasnya.

Kepala Kesbangpol Pemkab Malteng mengatakan, kedepan negeri ini harus semakin baik. “Soal, kejadian kemarin mungkin saja ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kejadian tersebut. Harapannya kejadian kemarin merupakan yang terakhir, jangan lagi ada kejadian serupa dan saya minta agar kita harus melihat kedepan untuk kemajuan Negeri Aboru,”tandasnya.

Inspektur Pemkab Malteng, mengingatkan agar harus ada laporan resmi dari Kepala Pemerintah Negeri Aboru, terkait dengan keterlibatan ketua saniri, sehingga dapat ditangani secara hukum yang berlaku.

Kabag Hukum Pemkab Malteng menegaskan, dengan keterlibatan ketua saniri di Negeri Aboru, saat kejadian pengibaran bendera RMS, beberapa hari yang lalu kalau memang harus dicopot dari jabatannya, maka harus ada pengajuan dari kepala pemerintahan negeri dan harus mempertimbangkan segala sesuatu terkait aspek hukum yang berlaku.

Danramil Pulau Haruku, Kapten Inf Abd Wahab Tuahena mengaku, bahwa setiap kegiatan, pihaknya dari aparat keamanan bertugas untuk mengamankan, sehingga apabila permintaan dari Raja Aboru, bahwa tidak boleh ada aparat keamanan di Aboru setiap 25 April, maka pihaknya minta agar Raja Aboru, harus menjamin keamanan dan bendera tersebut tidak berkibar di Aboru.

Sementara, Wakapolsek Pulau Haruku,
Ipda Dethan menegaskan, keberadaan pihaknya disana berdasarkan surat perintah terkait dengan pengamanan dalam rangka memperingati HUT RMS.”Saat kejadian kami harus turun ke Aboru, namun kami memilih untuk memantau karena untuk menghindari terjadinya benturan fisik. Saat kejadian Raja maupun staf negeri tidak ada ditempat, sehingga agak sulit untuk kami melakukan kordinasi. Kami menilai bahwa kejadian yang terjadi bukan spontan dari masyarakat namun sudah dipersiapkan sebelumnya,”paparnya.

Dari hasil pertemuan itu, maka disimpulkan beberapa poin sebagai berikut, sebagai bentuk klarifikasi dari kejadian tersebut, maka raja dan perangkat Negeri Aboru, harus membuat laporan resmi. Raja harus mendukung semua program pemerintah.

Penindakan administratif dan pidana menjadi tugas dari masing masing pihak. Raja harus membantu aparat keamanan, apabila kemudian hari akan memberikan tindakan kepada oknum yang terlibat pada peristiwa tersebut.

Sementara itu, Penjabat Bupati Malteng, DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech meminta kepada masyarakat untuk bekerja seperti biasa dan meciptakan rasa aman dan damai di Negeri Aboru.”Masyarakat tidak muda terprovokasi. Untuk itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum,”kata Bupati, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (27/4/2023).

Padahal, sebagaimana diberitakan DINAMIKAMALUKU.COM sebelumnya,
menjelang Hari Ulang Tahun separatis RMS, Selasa (25/4/2023) besok, Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah (Malteng), DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech dan Raja Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Hi M Ali Ohorela, mengunjungi Negeri Wassu dan Aboru.

Kedatangan Pj Bupati Malteng, untuk menyampaikan pesan damai agar tidak ada pengibarkan bendera RMS, setiap pada NKRI, dan menyampaikan program pembangunan dari pemerintah pusat yang akan direleasasikan didaerah itu.

Pj Bupati Malteng dan rombongan menumpang Speed Boad milik Pemda Malteng, tiba di Negeri Wassu, Senin (24/4/2023) sekira pukul 17. 30 WIT. Sementara rombongan Pj Bupati tiba di Aboru, sekira pukul 18.40 WIT. Setelah tiba di dua negeri itu, Pj Bupati langsung disambut warga menuju Baileu Negeri Wassu dan kediaman Raja Aboru untuk melakukan pertemuan dengan warga dua negeri itu.

Hadir pada kesempatan itu, Pj Kades Wassu, Raja Abori, Aparatur Sipil Negara (ASN), saniri, Babinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan Wassu dan Aboru.

Raja Kailolo, Hi M Ali Ohorela mengaku, dirinya baru saja dilantik sebagai Raja Kailolo, 1 bulan lebih.” Saya bersyukur dan merasa terima kasih. Saya lahir dan tua belum sampai disini (Wassu dan Aboru). Saya sangat bangga. Kariu sampai Hualliu saya sudah sampai. Tapi, Haruku sampai di Wassu dan Aboru ini, saya belum sampai. Saya apresiasi TNI dan Polri yang bertugas di sini,”kata Raja Kailolo.

Dia berharap, warga didua negeri itu jaga keamanan di Pulau Haruku.” Katong mendukung dan mendorong masyarakat Wassu, Kailolo, Pelauw, Kairu, Aboru harus hidup damai. Mari kita saling menyayangi satu sama lain. Tidak boleh ada gesekan dengan negeri lain. Saya harap jaga keamanan di Haruku. Saya bahagia dan bangga di Wassu dan Aboru. Alhamdulilah diterima dengan baik. Saya tergugah basudara semua sangat ramah terima kami. Sudah sambut dari pantai. Saya perkenalkan diri bahwa saya bapa raja baru Kailolo,”jelasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Malteng mengatakan, hari ini dirinya berkesempatan Kunker secara khusus di Pulau Haruku. “Kemarin saya di Kailolo. Bapa raja mau kunjungi 11 negeri. Tadi malam kita kita lapor Pak Gubernur kami akan ke Wassu dan Aboru, silaturahmi. Nah, kebetulan bapak Raja Kailolo, ingin berikan pesan damai di Haruku. Ini juga kegiatan sapa umat berakhlak dan berbudaya yang didalamya ada pesan damai, apalagi menjelang HUT RMS,”kata Bupati.

Dia menuturkan, menjelang Natal lakukan safari Natal ada juga safari Ramadhan. Safari Natal, pihaknya berikan bantuan. “Kita berikan bantuan bagi Gereja tua di Wassu. Kalau duitnya sudah ada perbaiki. Ini Gereja tua. Besok-besok sangat diperlukan potensi luar biasa. Ada safari Pariwisara dan religius dan. Ini ada Gereja tua,”terangnya ketika bertemu warga Wassu.

Tak hanya itu, ketika di hadapan warga Wassu dan Aboru, Kadis PUPR Provinsi Maluku ini mengaku, sesuai permintaan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, menyurati Menteri PUPR bangun jalan lingkar Haruku, sepanjang 46 kilo meter lebih sudah disetuji dan segera dibangun.”Kita berharap, tahun ini jalan dibangun. Mudah-mudahan jalan di bangun akses dari Oma, Wassu, Aboru ke Hulaliu dan ke Negeri lainya segera dibuka dan dibangun,”jelasnya.

Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Provinsi Maluku ini berharap, jika jalan lingkar di bangun mobilisasi masyarakat dan barang lebih lancar, sehingga meningkatkan ekonomi warga Haruku.”Apalagi, akan dibangun Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kailolo dan Kompi TNI dibangun di antara Pelauw dan Hulaliu. Nah, kalau jalan sudah dibangun sekitar 3 ribu orang lebih datang di Kailolo dan negeri lain di Haruku. Kita berharap, mereka berkunjung di Aboru. Kita juga akan usahakan anak-anak Aboru diterima jadi Polisi dan TNI, “tegasnya.

Tak hanya itu, Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku ini juga mengaku, ada bantuan dari anakan Pohon Cengkih dan anakan pohon Pala dari Menteri Pertanian.”Kalau bantuan anakan Cengkih itu untuk 600 hektar. Kalau anakan Pala itu sekitar 60 ribu. Kita juga akan bangun rumah sakit. Ini agar warga tiidak berobat lagi di Ambon,”jelasnya.

Untuk itu, dia berharap, warga merajut kebersamaan dan kedamaian agar program pemerintah berjalan dengan baik.”Jaga keamanan. Apalagi, menjelang HUT RMS ini jangan sampai ada bendera RMS naik. Kalau bisa kita naikan bendera merah putih,”imbuhnya.(DM-01)