Banyak Cukong “Main” di Pilkada, Pengamat : Daerah Digadaikan

DINAMIKAMALUKU
COM,AMBON-Keterlibatan para suporter atau cukong, membiayai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada serentak 2020, tidak bisa dihindarkan. Akibatnya, daerah digadaikan kepada cukong untuk mengembalikan dana yang dikerluarkan saat pilkada.

Demikian disampaikan pengamat politik, Said Lestaluhu, kepada DINAMIKAMALUKU, Senin (14/9) sekaligus menyikapi pengakuan Menkopolhukam, Mahfud MD, jika 92 persen bakal calon kepala daerah dibiayai cukong. Menurutnya, pengakuan Menkopolhukam masih hipotesis (dugaan sementara). Namun, ingat dia, Menkopolhukam yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki data dan bukti.”Memang beliau punya data. Kalau memang faktanya membuktikan seperti itu ( dibiayai cukong), tentu akan mencedeai prinsip-prinsip demokrasi,”jelasnya.

Menurut akademisi Unpatti Ambon ini, jika ada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, mendapat kucuran dana dari pihak ketiga atau cukong, tentu daerah yang menggelar pilkada digadaikan.”Karena apa. Ketika mereka terpilih memuluskan berbagai kepentingan dari cukong tersebut,”ingatnya.

Yang menjadi masalah adalah, korupsi kebijakan untuk menguntungkan para cukong, jika terpilih. Dicontohkan, kepala daerah terpilih memudahkan ijin investasi, proyek dan pengelolaan tambang dan lainya.”Tentu sangat merugikan masyarakat. Apalagi di daerah yang kaya potensi alamnya. Sudah pasti daerah digadaikan untuk para cukong,”terang dia.

Apalagi, desain demokrasi di Indonesia, adalah kapitalis, sehingga pilkada langsung tentu butuh biaya tinggi.”Bayangkan calon kepala daerah harus dapat rekomendasi dari partai politik. Sudah pasti ada transaksi macam-macam. Setelah itu mereka biayai parpol pendukung, dan kampanye ditengah masyarakat butuh anggaran besar,”bebernya.

Dia kembali mencontohkan di provinsi Papua, ada bakal calon kepala daerah kasih dana untuk parpol tertentu.”Itu fenomena seperti gunung es. Jadi muncul dipermukaah tapi masif di bawah,”sebutnya.

Ketika disinggung, gelaran pilkada empat kabupaten di Maluku , yakni Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya, ada cukong bermain untuk paslon tertentu.”Tentu ada cukong. Pilkada di Maluku, berbiaya tinggi karena pulau-pulau. Makanya, butuh dana jangkau pulau-pulau. Sudah pasti butuh biaya dan berhutang pada cukong itu,”paparnya.

Apalagi, para cukong tidak bemain untuk satu paslon. Dia mengamati, para cukong biasanya tidak hanya main untuk satu paslon, tapi biayai dua sampai tiga paslon.”Istilahnya, mereka buang jaring ikan. Mereka juga tanam bibit disana dan disini untuk panen. Tapi yang pasti mereka melihat siapa yang berpeluang menang, dan pasti habisan untuk mendapat keuntungan,”tandasnya.

Padahal, proses demokrasi butuh pemimpin yang diinginkan oleh rakyat. “Tapi faktanya ada bargaining posisi yang kuat karena mereka tergadaikan oleh hutang yang begitu besar. Padahal, harapan masyarakat dilayani, namun cukong lebih diutamakan,”ingatnya.(DM-01)