Banyak Plt Kades dan Kadis di SBT, Ini Harapan Kolatlena

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Sebagian besar desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga kini belum memiliki kades definisi. Begitu juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didaerah itu masih dijabat pelaksana tugas (Plt).

Karenanya, Komisi I DPRD Maluku meminta Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas (MK) untuk segera mendivinitifkan 189 Kepala Desa (Kades) dan Kepala Dinas (Kadis) yang masih berstatus penjabat.

Hal itu perlu segera dilakukan, mengingat masyarakat SBT sangat membutuhkan pelayanan publik yang lebih maksimal, baik dalam bentuk pelayanan pemerintan desa maupun birokrasi di OPD masing-masing.

“Jadi pengawasan Komisi I di SBT, ditemukan ratusan desa yang belum memiki Kades divintid, karena  Pemda setempat, belum melakuka  pemilihan kades (Pilkades) baik yang statusnya Negeri dan khusus Desa administratif masih dijabat ASN yang  notabene guru dan PNS, sehingga tentu sangat berdampak terhadap kerja kerja pelayanan publik,”tegas anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena, pada awak media, Selasa (5/4/2022).

Menurutnya, apa yang disampaikan, merupakan hasil pengawasan Komisi I selama melakukan agenda pengawasan di SBT.

Selama di SBT kata, Kolatlena, ada dua hal yang menjadi sorotan Komisi I, baik itu soal pemilihan Kades dan Negeri yang selama belum pernah dilakukan dan sejumlah Kepala OPD yang masih status Plt.

Khusua pejabat desa dengan status ASN, lanjutnya tentu sangat mengganggu kinerja yang bersangkutan sebagai guru dan ASN dilingkup Pemda SBT.

“Proses Pilkades segera dilakukan agar dapat dijabat oleh Kades divinitif sehingga lebih konsen dengan kerja pemerintahan dan masyarakat di desa,”harapnya.

Karena menurut wakil rakyat deaerah pemilihan SBT ini, bahwa basis pelayanan dan pemerintahan, itu semuanya ada di desa, sehingga jika memiliki Kades divinitif tentunya akan lebih konsen untuk melayani.

Untuk SBT sendiri dari 189 desa, 49 merupakan desa adat dan 140 merupakan desa administratif.

Sama hal dengan pelayanan publik Pemda SBT yang terkesan lesu, setelah hasil ada hasil rilis dari Ombudsman dan beberapa lembaga lainnya, yang menyatakan pelayanan publik Pemda SBT masih  buruk, beberapa tahun belakang ini.

Olehnya itu dengan agenda pengawasan Komisi I, mendorong Pemda SBT untuk secepatnya melakukan pelantikan terhasap pejabat eselon II, khususnya beberapa Kadis agar dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapar kerja lebih maksimal dalam melayani daerah.

“Yang ada sekarang ini, sesuai penjelasan Kepala BKD dari 23 OPD kurang lebih 17 statusnya masih Plt, karena masih Plt tentunya kita tau, pelayanannya terbatas, sehingga orang merasa tidak serius untuk bekerja lebih maksimal,”terangnya.

Sebagai Bupati SBT, dirinya meminta agar sesegera mungkin melakukan pelantikan Kadis divinitif, reformasi birokrasi dilingkup Pemda SBT, sehingga pelayanan publik ke masyarakat, bisa berjalan dengan baik.(DM-01)