Connect with us

Politik

Belajar Kode Etik di DPRD Maluku, Sulaiman : Kita Pernah Tegur Ketua DPRA

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-DPRD Provinsi Aceh, melakukan studi banding kode etik anggota dewan di DPRD Provinsi Maluku, Kamis (28/10/2021). Studi banding dilakukan DPR Aceh, untuk menyusun kode etik anggota dewan di daerah paling barat di Indonesia itu.

Ketua Fraksi Partai Golka DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, memimpin rapat dengan tim Badan Kehormatan (BK) DPR Aceh. Yeremias didampingi Ruslan Hurasan dari Fraksi Kebangkitan Pembangunan dan anggota Fraksi Partai Demokrat, Halimun Saulatu.

Ketua BK DPR Aceh, Sulaiman mengatakan, selama ini pihaknya melakukan tugas sesuai aturan main seperti melakukan pengecekan kehadiran anggota DPR Aceh di setiap rapat.”Kita terakhir menegur Ketua DPR Aceh, “kata Sulaiman dalam pertemuan di ruang rapat Komisi A DPRD Maluku.

Politisi dari partai lokal Aceh ini mengaku, pihaknya melakukan studi banding di DPRD Maluku, terkait pembahasan ulang kode etik DPR Aceh.”Kita dari agar pulau paling ujung Barat Pulau Sumatera. Kami ingin belajar dan sharing pengalaman dengan BK DPRD Maluku. kami akan susun kembali kode etik DPRD Aceh,”terangnya.

Anos Yeremias mengatakan, pihaknya sudah menyusun kode etik. Kata politisi asa MBD dan KKT Ini pihaknya melakukan pembahasan tata tertib dan kode etik secara terpisah.

” Kita bentuk Pansus tatib. Kita bahas dan konsultasi di Kemendagri. Sudah tuntas 2020 lalu. Komposisi BK ditetapkan pimpinan dewan 2019 lalu. Kami dilantik 16 September 2019 lalu . Sementara kode etik kami tetapkan Juni 2021 akibat dari pandemi kita dibatasi sehingga baru ditetapkan,”tuturnya.

Dia mengaku, total anggota DPRD Maluki 45 orang. Namun baru dilantik 44 orang. Satu anggota dewan meninggal dunia jadi tinggal 43 orang. ” Maluku dikenal salah satu provinsi ikut memerdekakan RI. Kami ikut program pemerintah jadi penduduk sedikit. Jumlah penduduk kurang lebih 2 juta. Kami ini Indonesia kecil. Semua suku ada di sini termasuk dari Aceh,”jelasnya.

Luas daratan Maluku hanya 7 persen lebih. Sisahnya luas laut 90 persen lebih. ” Kami bersama pemerintah terus berupaya mensejahterakan masyarakat. Namun, kami akui masih kurang. APBD Aceh Rp 17 Trilyun, sementara APBD Maluku hanya Rp 3 Trilyun lebih,”bebernya.

Halimun Saulatu menuturkan, selama ini kekompakan selalu dijaga di Lembaga politik itu.” Musyawarah dan mufakat selalu dikedepankan. Konsultasi antar pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi dan komisi terus dilakukan,”sebutnya.

Ruslan Hurasan mengatakan, selama ini tidak ada anggota dewan berurusan dengan BK.” Sama sekali tidak ada masalah. Kami sama teman-teman dalam Pansus kode etik perdebatan soal etik. Kita dipayungi etika. Adat istiadat itu menghormati yang lebih tua, kita jaga,”bebernya.

Bahkan, ingat wakil rakyat dari Maluku Tengah ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dari fraksi Partai Golkar menyandang status Raja. “Itu yang membuat kita saling menjaga. Nah, rapat konsultasi pimpinan dewan dan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi kalau ada masalah,”terangnya.

Dia menambahkan, konfigurasi anggota DPRD Maluku, cukup unik.ini setelah ada anggota DPRD Maluku yang paling tua dan ada anggota dewan yang paling muda.”Yang paling muda itu 24 tahun. Bahkan dua anggota dewan termuda dijoodhkan dan mereka sudah menikah. Kebanyakan dari kita mantan anggota dewan di kabupaten dan kota. Jadi memang dinamikanya kita kedepankan asas saling menghormati,”sebutnya.(DM-02)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *