“Berantas” Kemiskinan di Maluku, Marasabessy : Butuh Sinergitas dan Kolaborasi

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Meski angka kemiskinan di Provinsi Maluku, terus mengalami penurunan, namun Pemerintah Provinsi Maluku, terus bergerak dan berupaya keras mensejahterakan masyarakat didaerah ini. Karenanya, butuh sinergitas dan kolaborasi semua pihak berantas kemiskinan di daerah ini.

Dinas PUPR Provinsi  Maluku, misalnya sudah bergerak bangun kerjasama dengan Pusat Studi Perdesaan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon untuk mencari solusi dan formula memberantas kemiskinan di Maluku. Kerjasama ini terkait kebutuhan infrastruktur sektor PUPR untuk percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di daerah Tertinggal di Provinsi Maluku dengan konsep  Manggurebe Bangun Desa (MABES)-PUPR.

Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M.Tech mengatakan, angka kemiskinan di Maluku, masih tinggi. Namun, kata dia, angka kemiskinan terus menglamai penurunan di tahun 2021 lalu. ” Jadi desa tertinggal dan sangat tertinggal tahun 2021 sebesar 40 persen. Ini karena konektivitas dan logistik masih lemah dan mahal,”kata Marasabessy, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (9/3/2022).

Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Maluku ini mengaku, infrastruktur PUPR, berupa jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, irigasi, dan drainase, masih menjadi tantangan, sehingga butuh perbaikan dan perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Begitu juga butuh sinergitas dan pelaksanaan pembangunan masih dominan terfragmentasi. “Jadi memang perlu mengetahui capaian indikator PUPR dan indeks konektivitas untuk memperkuat fokus dan alokasi bugdet dalam penguatan konektivitas,”jelasnya.

Tujuan dilakukan kajian, untuk dilakukan pemetaan kondisi dan identifikasi kebutuhan infrastruktur PUPR di desa dan kawasan perdesaan yang sangat tertinggal dan tertinggal di 6 Kabupaten target di Provinsi Maluku. Pemetaan hubungan kondisi infrastruktur PUPR juga menjadi perhatian. “Karena dengan modal dan biaya transportasi yang tersedia serta berlaku dikawasan tertinggal. Penyiapan dokumen program MABES PUPR untuk percepatan dan peningkatan konektivitas wilayah tertinggal,”paparnya.

Mantan pejabat di Kementerian PUPR ini melanjutkan, sesuai data Kementerian PDTT yang telah menetapkan 6 Kabupaten di Maluku, tergolong tertinggal di Seram Bagian Barat, yakni 16 Desa tertinggal dan 2 Desa sangat tertinggal. Seram Bagian Timur, yakni 97 Desa tertinggal dan 6 Desa sangat tertinggal. Buru Selatan, yakni 37 Desa tertinggal dan 10 Desa sangat tertinggal. Maluku Barat Daya, yakni 61 Desa tertinggal. Maluku Tenggara, yakni 79 Desa tertinggal, dan Maluku Tengah, 25 Desa tertinggal dan 4 Desa sangat tertinggal. “Jadi keseluruhan Desa tertinggal dan sangat tertinggal yakni 337 Desa,”rincinya.

GELAR RAPAT DENGAN TGPP

Untuk itu, mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku ini mengigatkan, program pengentasan kemiskinan sangat penting. “Program ini merupakan salah satu program yang sangat penting dan strategis. Dikarenkan program ini akan memberikan impact dan multiplier effect yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang nanti akan berujung pada pengurangan angka kemiskinan,”ingat Marasabessy,  dalam rapat terkait “Kajian Kebutuhan Infrastruktur Sektor PUPR Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tertinggal Provinsi (MABES PUPR)” yang dipimpin Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah di ruang Kadis PUPR Maluku, Senin (7/3/2022).

Marasabessy, akrab disapa Pak Matt ini mengigatkan, percepatan mengenai infrastruktur dan konektifitas adalah merupakan salah satu program prioritas pemerintah provinsi Maluku yang ada pada misi ke-4. “Ini tertuang jelas mengenai bagaimana percepatan infrastruktur dan konektifitas karena Maluku saat ini yang paling penting diselesaikan adalah persoalan konektifitas ini berkaitan dengan biaya logistik,”ingatnya.

Ketua Umum Ikatan Alumni Unpatti (IKAPATI) ini menjelaskan,  pengkajian dari Unpatti yang dapat menghasilkan satu blueprint atau cetak biru (peta jalan) berkaitan dengan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) yang nanti akan menjadi pijakan bukan saja yang berkaitan dengan infrastruktur tetapi berkaitan dengan produksi, supplay chain, dan variabel-variabel lain yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

” Karena apapun yang dibuat daya saing menjadi ukuran. Kajian ini diharapkan dapat segera diwujudkan dan nanti akan menjadi reverensi dan akan disampaikan kepada Bapak Gubernur dan diharapkan ada pembentukan tim ethok yang didalamnya masuk semua unsur-unsur terkait, baik yang berkaitan dengan berkaitan dengan transportasi Dishub, Indah, perikanan, dan semua sektor yang dipandang bisa memberikan multiplier,”terangnya.

Ditegaskan, target pertama pada 5 atau 6 Kabupaten. Dan 5 atau 6 Kabupaten ini akan menjadi sampling yang akan menjadi lokus utama yang nanti  diselesaikan secara bersama-sama. Diharapkan ini nanti blueprint, mengenai sistem logistik daerah akan terwujud,. “Kalau ini terwujud maka peta jalan kita juga akan jelas karena nasional sudah ada SISLOGNAS,”tandasnya.

Tujuanya, agar investor yang datang dapat  berikan peta jalannya. Ini penting supaya aksesbilitas komoditas unggulan daerah apalagi yang ada di desa atau kabupaten/kota itu bisa sampai dititik pasar tentu dengan biaya yang lebih murah, yang ingin kita turunkan adalah berapa  sebenarnya biaya logistic Maluku.

” Supaya kajian ini dapat memberikan reverensi kepada kita dan nanti akan diadakan rapat berikutanya untuk melihat cash by cash. Diharapkan ini diperecapat supaya dapat mempresentasikan, dan setelah hal ini jadi harus disampaikan ke Jakarta atas izin Bapak Gubernur. Supaya program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kita lakukan secara kolaborasi apa saja yang menjadi tugas dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota,”paparnya.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Maluku ini menyebut, dalam waktu 1 atau 2 hari ini nanti secara tertulis pihaknya mintakan dari Perhubungan apa saja sumber informasi dan data yang dapat diberikan kepada pihaknua apa saja yang berkaitan baik itu tentang kapal baik itu perintis, kekuatan-kekuatan kita dan setersunya.

“Kemudian dari Perindag akan berikan kita sumber informasi dan data tentang komoditas unggulan yang orientasinya sudah eksport mapupun dalam negeri supaya nantinya dapat kita hitung. Dan tidak kalah penting juga adalah yang berkaitan dengan bahan pangan pokok,”tegasnya.

Begitu juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga salah satu pencapaian dari indikator kinerja utama yang ada pada pemberdayaan masyarakat artinya bagaimana dengan segala potensi yang dilakukan untuk menururnkan angka kemiskinan pilarnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat, harus berusaha untuk mendapatkan nilai itu. jadi  tidak hanya akses untuk menapatkan bantuan-bantuan. Diharapkan masuk dalam sistem pihaknya.

“Yang diharapkan MABES ini focus dan akan bisa menghasilkan pencapaian-pencapaian target yang ada di RPJMD khususnya yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Capaian kita ditahun 2021 kemarin Maluku sudah turun 1,6 sekian itu dalam waktu 10 tahun dan penurunan angka kemiskinan yang paling terbesar di Indonesia adalah Maluku,”bebernya.

Untuk itu, lanjut dia, diharapakn sistem dan kapabiliti ini dapat terus kita pertahankan di tahun 2022, semoga lompatannya semakin lebih dengan semua kekuatan dan akselerasi yang telah kita bangun dan akan berdampak.” Tapi fokus dan orientasi karena ini adalah program prioritas dalam mengarah pada pemberdayaan masyarakat,”harapnya.

Tambah Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku ini, kajian ini akan bisa cepat selesai dalam waktu 1 bulan khusus di sektor PUPR. “Jadi kita bicara ini khusus di sektor PUPR, jadi sektor  PUPR itu terdiri dari aksesbilitas jalan, akses air bersih, irigasi, sanitasi, drainase, dan ini merupakan variabel paling penting. Kalau ini sudah selesai, akan dikaji oleh BAPEDA itu akan lebih komprehensif berkaitan dengan seluruh proses yang ada dengan logistik,”paparnya.

Kunci utamanya, tambah dia,  begitu selesai diyakini akan lebih tambah banyak investasi datang ke sini. “Sudah ada salah satu investor yang sudah ketemu Bapak Gubernur dan beliau akan ivestasi secara besar-besaran di tiga sektor. Selesai lebaran akan didatangkan kurang lebih 30 investor yang dibawah ke sini. Kuncinya ada pada tiga sektor yaitu Parawisata, Partanian, dan Perikanan,”pungkasnya. (DM-01)