Connect with us

Ragam

Besok, Pemprov Kirim Calon Penjabat Bupati dan Walilota  ke Kemendagri

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, segera mengusulkan nama-nama penjabat Bupati dan Walikota ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ini setelah empat Bupati dan Walikota, di Provinsi Maluku, masa jabatan mereka   berakhir 22 Mei 2022 mendatang.

PJ SEKDA PROVINSI MALUKU, SADALI IE

Pj Sekda Provinsi Maluku, Sadali Ie mengatakan, pihaknya belum berproses mengusulkan calon penjabat Bupati dan Walikota ke Kemendagri. Dia mengaku, pihaknya sementara menunggu nama-nama peniabat tinggi pratama yang diusulkan Gubernur Maluku, untuk menjabat Bupati dan Walikota.”Kalau sudah ada,
besok, Sabtu (30/4/2022) Pemprov segera Usul Penjabat Bupati dan Walikota ke  Kemendagri,”kata Sadali, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Jumat (29/4/2022).

Apalagi, ingat dia, Empat kabupaten dan kota masing-masing DPRD Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Ambon, sudah mengusulkan pemberhentian Bupati dan Walikota ke Pemprov. “Memang Maluku termasuk terlambat. Tapi kalau nama-nama penjabat Bupati dan Walikota sudah ada kita langsung berproses dan segera kirim,”tandasnya.

Lantas, siapa pejabat tinggi pratama yang bakal diusulkan Gubernur Maluku, dia enggan komentar.”Itu kewenangan Pak Gubernur. Kalau nama-nam sudah ada kita akan beproses,”tandasnya.

Sekedar tahu, tiga Bupati dan satu Walikota bersama wakil mereka yang masa tugas berakhir yakni, Bupati dan Wakil Bupati Buru, Ramli Umasugy-Amus Besan, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Thimotius Akerina, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan  Tanimbar (KKT), Petrus Fatlolon-Agustinus Utuwaly dan Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Richard Louhenapessy-Syarif Hadler.


Di Buru,  Ramli sudah dua periode memimpin di bumi Bupolo. Di SBB, Bupati  Thimotius Akerina, baru memimpin di bumi Saka Mese Nusa, setelah Moh Yasin Payapo, Bupati SBB sebelumnya meninggal dunia medio Agustus 2021 lalu. 

Sedangkan di KKT, Fatlolon-Utuwaly baru satu periode memimpin daerah yang bertajuk Duan Lolat. Sementara di Kota Ambon, Louhenapessy sudah dua periode memimpin di Kota yang bertajuk Manise ini.

Lantas, siapa pejabat birokrat yang bakal diusulkan jadi Penjabat Bupati dan Walikota ? Di Buru, nama Kepala BKD Provinsi Maluku, Jasmano disebut-sebut berpeluang diusulkan. Bahkan, Jasmono mulai mendapat dukungan dari anggota Komisi I jadi Penjabat Bupati Buru.

Di SBB, nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta dan Karo Umum Setda Maluku, Afandi Hasanussy dan kepala Bappeda Maluku, Anthon Lailossa. Di KKT, nama Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M. Tech disebut berpeluang diusulkan jadi Penjabat Bupati. Ini setelah Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku, dinilai sukses menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Maluku  di KKT, akhir medio Maret 2022 lalu. Selain Marasabessy, nama Sekda KKT, Ruben Morielkosu juga disebut-sebut bakal diusulkan balon Penjabat Bupati KKT.


Sementara di Kota Ambon, sejumlah nama birokrat di sebut-sebut bakal diusulkan menduduki kursi panas yang ditinggalkan Louhenapessy. Mereka adalah, Sekwan DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena, Kadis Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku, Sandi Wattimena, dan Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP. M.Tech.


KANTONGI NAMA PENJABAT
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro mengaku sudah mengantongi nama calon penjabat kepala daerah. Mereka nantinya yang mengisi 101 posisi kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun ini. “Sudah dikantongi,” kata Suhajar dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (28/4).

Menurut Suhajar, pada bulan Mei ini saja ada 48 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir. Tapi Suhajar mengklaim, pihaknya sudah mempersiapkan para calon penjabat kepala daerah. Dari 101 posisi kepala daerah yang akan diisi penjabat, tersisa 9 posisi yang belum ada calonnya.

Kendati demikian, Suhajar Diantoro masih enggan membeberkan nama para calon penjabat kepala daerah tersebut. “Sisa sembilan daerah lagi,”, katanya. Namun, Suhajar enggan menyebut siapa saja calon para penjabat kepala daerah tersebut. Katanya, pada saatnya nanti, pasti akan diumumkan secara resmi. Begitu pun dengan sembilan daerah yang belum diajukan calon penjabat kepala daerahnya. Suhajar juga enggan menyebut nama daerahnya. Yang pasti, sembilan daerah itu adalah daerah tingkat dua.

Menurut Suhajar, kemungkinan sembilan daerah itu belum ada calon penjabat kepala daerahnya, karena gubernur daerah bersangkutan belum mengusulkan. “Tapi sudah banyak juga gubernur yang mengusulkan,” ujarnya.

Suhajar pun lantas menjelaskan mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah untuk tingkat provinsi atau penjabat gubernur. Kata dia, untuk nama calon penjabat gubernur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang nanti akan mengajukan kepada Presiden. Setelah disetujui, calon penjabat gubernur itu akan ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

“Seperti diketahui pada bulan Mei ini ada lima gubernur yang akan habis masa jabatannya,” kata Suhajar. Lima gubernur yang akan habis masa jabatannya pada bulan Mei ini, kata dia, adalah Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Sementara itu, Direktur Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Andi Batara Lipu, mengatakan, syarat untuk menjadi penjabat gubernur adalah pejabat pimpinan tinggi pemerintahan yang termasuk dalam golongan jabatan pimpinan tinggi (JPT) Madya.

Sedangkan untuk anggota TNI-Polri aktif, berdasarkan keputusan Mahkamah Militer, dilarang menjadi penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati, hingga wali kota selama masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024. Prajurit TNI dan anggota Polri diperbolehkan menjabat jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari instansinya.

“Saat ini di level pemerintah pusat terdapat 588 JPT Madya dan sebanyak 84 lainnya di tingkat provinsi. Jadi ketersediannya total sekitar 622 untuk mengisi kekosongan penjabat gubernur di tahun 2022 sebanyak 7 gubernur, serta di 2023 sebanyak 17 gubernur,” kata Andi Batara.(DM-02)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *