Biaya Pendaftaran di Parpol “Dipatok” Ratusan Juta, Balon Kepala Daerah Mulai Mundur

AMBON,DM.COM,-Seluruh partai politik peraih kursi minus Partai Golkar, saat ini dalam proses pengambilan dan pengembalian dokumen pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sejumlah bakal calon Gubernur Wakil Gubernur Maluku, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, secara langsung maupun diwakili telah mengambil dan mengembalikan berkas pendaftaran.

Namun, sebagian dari mereka mulai mundur dan tidak mengembalikan formulir pendaftaran. Ini setelah partai politik mematok biaya pengambilan dan pengembalian dokumen mulai puluhan juta hingga ratusan juta.”Jadi memang nominal yang dipatok Parpol, bervariasi nominalnya tergantung perolehan kursi Parpol,”kata salah satu balon Bupati, ketika berbincang-bincang dengan DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (30/4/2024).

Balon Bupati yang enggan namanya diwartakan mengaku, awalnya dirinya melalui tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran di seluruh Parpol didaerah yang ingin dipimpinya.”Namun, karena dipatok seperti itu, saya memilih mundur dan hanya mendaftar di dua atau tiga Parpol. Kalau dapat kursi minimal 20 persen sudah cukup,”ingatnya.

Dia kuatir, jika dalam proses pendaftaran dan pengambilan rekomendasi dana yang keluar ratusan juta hingga miliar, lebih baik dana tersebut dipakai dalam konsolidasi pemenangan.”Katong kasih Parpol baik dong maksimal kerja. Belum lagi dalam proses konsolidasi dong kembali minta uang lagi. Lebih baik beberapa partai penuhi syarat lslu nakismal kerja di lapangan,”paparnya dengan logat Ambon.

Terpisah, salah satu pegiat demokrasi Sally Porsiana, menduga, Pilkada serentak 2024 menjadi lahan pimpinan Parpol ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, mencari keuntungan. Begitu juga ada parpol yang katanya tanpa mahar, tapi dalam proses penjaringan dan penyaringan hingga dapat rekomendasi uang yang keluar tidak sedikit.

“Nah, partai politik mesti menjadi garda terdepan agar menekan biaya politik yang tinggi. Kita kuatir kalau proses demokrasi dengan biaya tinggi tentu mengangggu dalam proses pembangunan dan pelayanan publik jika calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada medio November 2024 mendatang,”pungkasnya.(DM-04)