Connect with us

Politik

Biaya Tinggi Urus Adminduk, Saulatu : Kita Berharap Warga tidak ke Masohi

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan atau Adminduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tengah, sering dikeluhkan. Ini setelah setiap mengurusi Adminduk, warga setempat sering mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Akibatnya, anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu, ikut angkat bicara soal pelayanan di Dinas Kependudukan dan Capil Malteng.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Maluku Tengah ini mengaku, warga yang sering mengeluh biaya tinggi ketika berurusan di kantor yang mengurusi administrasi kependudukan itu yakni, di Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat

“Meskipun di setiap kecamatan ada kantor Camat, namun tidak menjamin jika pengurusan sudah selesai, jika masih membutuhkan keabsahan dari dinas terkait yang dalam hal ini Disdukcapil, seperti dalam pengurusan Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA) termasuk surat keterangan lainnya yang mana semuanya itu dikeluarkan Disdukcapil setempat,”kata Saulatu.

Mantan anggota Speech Malteng dua periode ini mengakui bahwa berbagai keluhan seperti itu terjadi sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Malteng dua periode.

Padahal kata dia, persoalan ini pernah DPRD dan Pemda Malteng pernah membahas masalah tersebut dalam sidang paripurna dan sudah direspon dengan pengadaan alat perekam guna memaksimalkan pelayanan di masing-masing kecamatan.

Bahkan dalam pengurusan e-KTP hingga pencetakan bisa dilakukan di masing-masing kecamatan dengan membeli printer e-KTP lengkap yang nilainya hampir mencapai Rp1 miliar.

“Selama masih di DPRD Malteng selama dua periode kami sudah mengusulkan itu di Disdukcapil di setiap kecamatan, termasuk pengadaan mesin pencetak e-KTP agar masyarakat tidak perlu lagi ke Masohi,” jelas dia.

Meskipun semuanya itu bukan menjadi kewenangan DPRD Provinsi tetapi sebagai representasi masyarakat Malteng, DPRD dan Pemda Malteng harus melihat hal itu sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik hak-hak kependudukannya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *