BKKBN : SBT Terbukti Punya Inovasi Turunkan Stunting

BULA, DM.COM,-Presentasi sebaran kasus stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan cukup signifikan.

Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI yang dirilis tahun 2020 menunjukkan presentasi kasus stunting di daerah itu cukup tinggi yakni 43 persen. Angka ini terus turun hingga tahun 2022 sisa 24,10 persen.

Upaya jadi bagian dari kinerja dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) bersama tim percepatan penurunan stunting di daerah berjuluk “Ita Wotu Nusa” itu.

Atas keberhasilan tersebut mereka diapresiasi Kepala kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Maluku, DRA. Renta Rego.

Usai membuka Internalisasi pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting yang digelar di Negeri Administratif Salas Kecamatan Bula pada Rabu, 4 Oktober 2023, Renta menyampaikan apresiasinya atas kinerja DPP-KB SBT bersama tim percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, tim percepatan penurunan stunting terutama dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di SBT memiliki banyak inovasi dan program kerja yang terbukti mempercepat penurunan kasus stunting didaerah itu. Hal ini terlihat dari data survei yang dirilis SSGI tentang status kesehatan Indonesia dari tahun ke tahun.

“Seram Bagian Timur punya banyak inovasi dan terbukti menurunkan stunting. Ketika di survei tahun 2022 itu kelihatan penurunannya,”ujar Retno.

Ia mengaku, keberhasilan pemerintah daerah karena adanya kolaborasi bersama Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam penanganan stunting.

Itupun diakui pemerintah pusat lewat penghargaan yang diberikan oleh kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada peringatan hari keluarga nasional (Harganas) di Palembang tanggal 6 Juli 2023 lalu.

“Kolaborasi pemerintah daerah disini dan jajarannya terhadap penanganan stunting dan inovasi bersama teman-teman yang ada di OPD itu sudah sangat baik,”akui Renta.

Ia mengatakan, BKKBN dalam program kerjanya turut membantu penanganan stunting bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota khususnya dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membentuk satuan tugas stunting.

Satgas ini bertugas menyampaikan dan menginformasikan kepada tim pendamping keluarga tentang jumlah calon pengantin yang akan menikah.

Kemudian mengingatkan tim pendamping agar pengantin yang telah mengandung diberi asupan vitamin sesuai dengan yang dianjurkan.

“Itu terpantau melalui teman-teman satgas, namanya satgas stunting. Satgas stunting ini yang melihat itu bersama-sama tim percepatan penurunan stunting di kabupaten, di kecamatan dan di desa,”jelas Renta.

Ia menambahkan, selain tim percepatan penurunan stunting ditingkat kabupaten kota, ditingkat desa juga telah dibentuk tim pendamping keluarga. Namun kerjanya lebih fokus mendampingi langsung warga desa terutama calon pengantin (catim), ibu hamil dan ibu menyusui.

“Tim pendamping keluarga desa. Itu yang melihat terus siapa yang mau hamil, siapa yang sudah hamil, siapa yang sudah melahirkan dan siapa yang sementara menyusui,”ujar dia.

Sementara itu kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten SBT, Dr. Anzar Wattimena, menargetkan jumlah presentasi kasus stunting ditahun 2024 bisa turun di angka 14,9 persen. Ini sesuai target nasional danbisa tercapai bila melihat statistik penurunan kasus yang cukup baik.

Meski begitu, untuk mencapai target penurunan stunting maka diperlukan peran serta semua pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya. Karena penyebab stunting bukan hanya satu faktor, melainkan multifaktor.

Mulai dari praktik pengasuhan yang kurang baik, kurangnya akses ke bahan pangan bergizi, terbatasnya layanan kesehatan, hingga kurangnya akses air bersih dan sanitasi.

Dari semua itu, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah akses air bersih dan sanitasi. Menurut riset Kementerian Kesehatan, air bersih dan sanitasi mempunyai kontribusi sebanyak 60 persen dalam upaya penurunan angka stunting pada anak.

Atas dasar ini, selain menggenjot dari sisi perbaikan gizi pada ibu hamil dan balita, pemkab SBT lewat OPD teknis perlu menggenjot berbagai program untuk mempermudah akses air bersih dan perbaikan sanitasi masyarakat.

“Mungkin ada kekurangan air bersih, sanitasi, perumahan dan sebagainya. Ini juga dicari tahu penyebab sehingga di intervensi pemerintah daerah,”ujarnya.

Jumlah kasus di Kabupaten SBT tersebar di 16 lokus di 5 kecamatan diantaranya, Kecamatan Werinama, Gorom, Kilmury, Seram Timur dan Pulau Panjang. Total dari semua lokus, kasus ini hanya sisa 24,3 persen. Untuk antisipasi timbul kasus baru bekerja keras dengan semua unsur yang dibentuk memantau langsung perkembangan warga terutama calon pengantin, ibu hamil dan menyusui.

“Kita optimalkan tim pendamping keluarga yang kita bentuk di kecamatan. Ada tiga kaders yaitu kesehatan, PKK sama PP-KB. Mereka ini yang melakukan berbagai macam pendampingan,”sebut dia. (DM-02)