Bupati Malteng Apresiasi Alokasi 3.000 Rumah Subsidi dari Menteri PKP Bagi Warga Maluku

JAKARTA,DM.COM,– Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menghadiri langsung prosesi Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS). Acara yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Langkah ini merupakan kebijakan strategis untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Maluku yang berpenghasilan rendah.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani secara langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, bersama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Kesepakatan ini berfokus pada Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Usai acara, Bupati Zulkarnain Awat Amir menyampaikan apresiasi dan harapan besarnya atas penandatanganan nota kesepahaman ini. Ia menyatakan bahwa sinergi ini diyakini akan membawa manfaat yang signifikan dan langsung terasa bagi masyarakat, khususnya warga di Kabupaten Maluku Tengah.

“Keberadaan data yang terpadu dan terupdate sangat krusial untuk memastikan bantuan dan program perumahan ini tepat sasaran. Kami dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah siap mendukung penuh dan bersinergi untuk memastikan program 3.000 unit rumah subsidi ini dapat direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat kami,” ujar Bupati Zulkarnain, melalui keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (18/9/2025).

Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan BPS ini, diharapkan proses identifikasi calon penerima manfaat, penyediaan lahan, hingga pembangunan rumah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga target penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat Maluku khususnya masyarakat kabupaten Maluku Tengah dapat segera terwujud.(DM-01)