Connect with us

Hukum

Cegah Korupsi di Maluku, KPK Akui MCP & SPI belum Capai Target

Published

on

AMBON,DM.COM,-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dua alat ukur dalam menilai kepatuhan pengelola negara pada pencegahan korupsi, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Namun, MCP dan SPI selama ini belum mencapai tatget yang diharapkan.

Ini tercermin ketika lembaga anti rasuah itu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Survei Pelayanan Integritas (SPI) 2023 dan Tematik pada Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku Tahun 2024, yang bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (27/02/2024).

Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, dan dihadiri oleh Kasatgas Wilayah V.3 KPK RI beserta tim, Penjabat Bupati Buru, Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Kota se-Maluku, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan, Program Pencegahan Korupsi, Monitoring serta koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan oleh KPK jangan dilihat dari sisi administrasi saja, sebagai pemenuhan bukti dokumen, tetapi filosofi utamanya adalah pencegahan korupsi.

“Persentase capaian MCP Korsupgah rata-rata Pemerintah Daerah Se-Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah 65,69 persen, padahal target yang diharapkan minimal 75 persen, dan ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 67,19 persen, mudah-mudahan 2024 bisa mencapai target yang diharapkan,”harap Sekda.

Sementara itu Sadali mengatakan, rata-rata nilai SPI tahun 2023 64,01 persen dimana masih di bawah rata-rata nasional 70,79 persen.“Kondisi ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk selalu berupaya meminimalisir atau mencegah terjadinya korupsi,”terangnya.

Sadali menjelaskan, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata tetapi juga aksi nyata, olehnya itu diharapkan Pemerintah Daerah se-Maluku akan segera melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap seluruh aspek resiko korupsi yang ada.

“Mari kita manfaatkan Rakor ini sebagai forum diskusi, saling sharing berbagai pengetahuan dan pengalaman membincangkan berbagai permasalahan, memberikan dampak positif, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Maluku,”tutupnya.

Di tempat yang sama juga dalam sambutan Kasatgas KPK Koordinator Wilayah V.3 Abdul Haris, menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan ini, untuk melihat tindaklanjut dari program terintegrasi tahun lalu, yang mana berdasarkan capaian MCP dan SPI 2023, memang Sebagian besar di wilayah Maluku sebagian besar, belum mencapai target.“Mudah-mudahan kendala yang dihadapi di daerah, sedikit banyaknya bisa diatasi dan memperbaiki MCP maupun SPI di Tahun 2024,” ujarnya. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *