Datangi BKN Perjuangkan P3K, Komisi I dan Komisi IV Kembali “Ngamuk”

DINAMIKAMALUKU.COM, JAKARTA-Anggota DPRD Provinsi Maluku, kembali kecewa dan ngamuk terhadap kebijakan pemerintah pusat, yang tidak mempertimbangkan kondisi geografis Maluku. Akibatnya, kebijakan yang diputuskan selalu merugikan daerah Ini.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Provinsi Maluku, ngamuk terhadap Kementerian Keuangan yang mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan di Dinas PUPR Provinsi Maluku.

Kali ini, Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, mendatangi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kamis (20/1/2022).Kedatangan komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan serta komisi yang membidangi pendidikan memperjuangkan syarat menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (P3K) di lembaga yang mengurus kepegawaian itu soal pasing grade yang sangat memberatkan putra putri Maluku yang mengikuti tes P3K guru dan non guru.

Rombongan pimpinan dan anggota Komisi I dan IV, yakni Amir Rumra (Ketua Komisi I), Michiel Tasaney, Jantje Wenno (Wakil Ketua Komisi I (Sekretaris Komisi I). Anggota Komisi I, yakni Benhur Watubun, Alex Orno, Edison Sarimanela, Alimudin Kolatlena, Mumin Refra, dan Tarce Fatlolon. Pimpinan Komisi IV,yakni Samson Atapary (Ketua Komisi IV), Tin Renyaan (Wakil Ketua Komisi IV). Anggota Komisi IV, yakni Hengki Pelata, Andi Musnawir, Mauren Vivian Uneputty, dan Rostina.

Rombongan pimpinan dan anggota Komisi I dan Komisi IV diterima oleh, Subagio, Koordinator Pelayanan Terpadu dan Pengaduan Masyarakat BKN, Diah Pranata Humas BKN, Arina Analis Kepegawaian Madya, dan Martiono Analis Kepegawaian Muda BKN.

Penyebab para wakil rakyat ngamuk dan kecewa terhadap BKN, setelah Subagio dengan santai menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan. Dia juga mengaku,
Kewenangan P3K bukan hanya di BKN tapi di Menpan RB. Apalagi, dia mengaku, P3K adalah produk DPR RI.”Jadi apa yang disampaikan kami tampung dan sampaikan kepada pimpinan. Kami tidak bisa memutuskan,”Kata Subagio.

Mendengar pernyataan Subagio, angota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, angkat bicara. ” Saya ingatkan bahwa luas Maluku itu 92, 4 persen luas laut. Dan 7, 6 persen luas daratan. Jadi memang aspek laut itu yang memicu kemiskinan di Maluku. Memicu lambatnya informasi dan memicu lambatnya ekonomi. Kita ke kabupaten sangat jauh. Beberapa hari baru sampai, bahkan seminggu baru tiba dengan kapal,”ingatnya.

Padahal, tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku dan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku ini, kunjungan mereka menyampaikan aspirasi penting yang mesti diterima langsing kepala BKN, namun mereka tidak diterima orang nomor satu di lembaga uang mengurus pegawai itu. “Sebenarnya kepala BKN ini ada dimana. Saya dapat informasi beliau di luar daerah. Tapi saya lihat mobil dinasnya didepan kantor ini. Ini supaya kami lapor ke pimpinan partai kami. Kami tidak main-main,”tandasnya.

Apalagi, ingat dia, pihaknya datang di BKN lengkap dengan dua komisi.”Itu berarti kami tidak main-main dengan perjuangan P3K. Ini agar bisa mengurangi beban APBD kita yang kecil bila dibandingkan dengan satu kabupaten di pulau Jawa. Kita pernah ke Menpan RB 12 Desember 2020 lalu. Pak Gubernur Maluku, Murad Ismail pernah mengusulkan kuota ASN dan P3K,”terangnya.

Watubun yang dijuluki “Singa Podium” ini mengingatkan, Papua diperlakukan khusus dengan kuota, kenapa Maluku tidak.”Mereka dikhususkan karena mereka mau merdeka. Apakah Maluku ingin merdeka agar diberikan perhatian seperti itu. Kita harus mendapat perhatian serius,”ingat wakil rakyat dari dapil Malra, Tual dan Aru itu.

Ketua Komisi I, Amir Rumra mengatakan, Maluku dengan jumlah 1. 300 pulau, dengan kondisi geografis yang berat bila dibandingkan dengan wilayah kontinental di pulau Jawa.”Akibatnya menyangkut tes P3K ini hal-hal yang subjektif. Tentu mentalnya tidak siap. Kadang anak cerdas tapi tidak lolos. Ini situasi yang sering terjadi,”Kata Rumra.

Untuk itu, Kedatangan mereka menyuarakan tes P3K soal pasing grade yang sangat memberatkan.”Kami harap kuota itu diisi oleh anak-anak Maluku. Kami minta beda dengan Papua. Apalagi, APBD kita hanya Rp 3,1trilyun. Kontrak yang ada sangat memberatkan. Makanya kita berharap di P3K,”ingat politisi PKS dari dapil Malra, Kota Tual, dan Aru itu.

Dia mengaku, putra dan putri Maluku, tidak bodoh, namun sarana dan prasarana yang terbatas. “Akses
Internet juga belum terjangkau semuanya. Begitu juga listriknya. Kalau ada kebijakan tes online kita agak sulit. Ada internet tapi listriknya tidak ada. Sebaliknya ada listrik internet tidak ada,. Itu situasi yang ada di Maluku, “bebernya.

Oleh karena itu, ingat bakal calon kuat anggota DPR RI ini, kuota P3k dari formasi guru dan non guru semua dari anak-anak Maluku. “Minimal 90 persen. Kita kuatir P3K adalah bukan putra daerah lalu mereka lulus kemudian hari pindah ke daerahnya atau ke tempat lain dengan alasan orang tua sakit dan mengikuti suaminya,”paparnya.

Untuk itu, dia berharap, kuota P3K untuk Maluku, sebanyak 1.334 diisi oleh putra dan putri Maluku.”Begitu juga guru kontak yang sudah mengabdi cukup lama yang mengabdi dari 5 tahun sampai 20 tahun. Bahkan ada yang mengabdi sampai tua. Untuk itu kami minta kebijakan dari pusat,”harpanya.

Subagio menilai, wakil rakyat yang secara tegas dan lantang menyuarakan aspirasi masyarakat, merupakan hal yang biasa.
“Wajar kalau sebagai anggota dewan berbicara keras seperti itu. Aspirasi yang disampaikan tidak 100 persen terjawab, tapi kami akan menyampaikan kepada pimpinan lembaga resmi yang memiliki kewenangan,”janji dia.

Untuk itu, dia meminta kepada para wakil rakyat agat tidak pesimis.
“Jangan pesimis kepada kami. Kalau di Papua itu ada Undang-undang khusus karena produk DPR RI. P3K juga produk Senayan. Kami akan sampaikan semua aspirasi kepada pimpknan untik ditindaklanjuti,”janji dia.(DM-01)