Connect with us

Hukum

Datangi DPRD Maluku, Soliditas Emperan : Banyak Dugaan Tipikor di KKT

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON- Setelah aksi demo di Saumlaki, ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tidak digubris, Soliditas Emperan KKT, mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (23/1/2022).

Kedatangan puluhan warga KKT ini menyampaikan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang di alokasklan lewat APBD KKT dan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.”Banyak dugaan korupsi di KKT. Kami sudah sampaikan ke aparat penegak hukum termasuk DPRD KKT tapi tidak digubris,” kata mereka.

Mereka berharap, kedatangan mereka di lembaga politik itu, berbagai dugaan tindak pidana korupsi dikawal sehingga diusut tuntas sampai ada penetapan tersangka. ” Kami berharap ada perhatian serius dari anggota DPRD Maluku khususnya dari dapil KKT dan MBD,”harapnya.

Sekedar informasi berbagai dugaan tindak pidana korupsi di KKT, yakni aliran dana siluman Rp 9, 3 Miliar ke Polres KKT, dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana Covid-19, senilai 93, 3 Miliar, dugaan Tipikor pengadaan bahan medis habis pakai, alat pelindung diri, obat-obatan di RSU Margrety senilai Rp 8 miliar, dugaan Tipikor pembangunan ruang isolasi dan Alkes (DAK FISIK) senilai Rp 6, e miliar, dugaan Tipikor pembangunan rumah karantina berbahan triplek senilai Rp 2, 1 Miliar, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25. 000 paket sembako senilai Rp 7, 3 Miliar, dugaan Tipikor penanganan dampak ekonomi masyarakat berupa subsidi PDAM senilai Rp 8 miliar, dugaan Tipikor belanja tak terduga penanganan Covid-19 Rp 7,2 miliar, dugaan Tipikor trans Fordata Rp 4,9 miliar DAK 2019, dugaan Tipikor Simpang-Siwahan, Rp 10 miliar DAK 2019, dugaan Tipikor trans Siera-Ngurangar, Rp 8, 2 Miliar DAK 2019, dan dugaan Tipikor bak penampung air bersih Meyano, Rp 3, 8 Miliar DAK dan DAU 2019.

AMIR RUMRA

Usai Komisi I dan Wakil Rakyat Asal KKT-MBD bertemu soliditas emperan KKT, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan sesuai informasi yang diperoleh dan hasil pengawasan komisi yang membidangi hukum itu di KKT.”Jadi banyak dugaan Tipikor yang disampaikan ada proyek bundaran, jalan, air bersih, termasuk aliran dana ke Polres KKT. Jadi itu sejumlah masalah yang disampaikan,”Kata Rumra, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (13/1/2022).

Dia mengaku, para pendemo sudah menyampaikan berbagai dugaan Tipikor ke pihak Polres, Kejari dan DPRD KKT. “Tapi sampai saat ini belum ada respon, sehingga mereka menuntut terus dan kami minta mereka lengkapi data dugaan Tipikor sejumlah proyek mangkrak,”tandasnya.

Dia mengaku, pihaknya tetap menerima aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskan ke aparat penegak hukum seperti Kejati dan Polda. “Apalagi kita ini membidangi masalah hukum. Mudah-mudahan kami ketemu Pak Kapolda, kami sampaikan. Termasuk dana Rp 9,3 ke Polres KKT harus di klarifikasi. Jangan sampai mencoreng institusi Kepolisian,”ingat politisi PKS dari dapil Malra, Tual, dan Aru itu.

Tak hanya disitu, pihaknya juga berencana melakukan silaturahmi dengan Kejati Maluku.”Saat pertemuan kami akan sampaikan berbagai dugaan tindak pidana korupsi agar segera ditindaklanjuti sesuai aturan main. Kami juga turun langsung melakukan pengawasan,”papar bakal calon anggota DPR RI itu.

Begitu juga soal material milik warga yang belum dibayar, pihaknya akan sikapi secara serius.”Karena sangat dibutuhkan oleh mereka untik biayai anak mereka sekolah. Tadi ada beberapa anak yang ikut menyampaikan aspirasi,”terangnya.

Untuk itu, dia sangat memberikan apresiasi kepada aspirasi elemen masyarakat yang membeberkan dugaan Tipikor ke lembaga politik itu.”Kami sangat berterima kasih dan apresiasi. Ada kelompok masyarakat yang berani bongkar dugaan Tipikor yang diduga keras dilakukan berbagai pihak termasuk pengambil kebijakan didaerah itu,”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *