Connect with us

Ragam

Dewan Akui PI Blok Masela dan New Port Ambon Hasil Lobi Gubernur

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-DPRD Provinsi Maluku mengakui, pemerintah pusat merestui Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela milik Maluku dan pembangunan New Port Ambon dan Fish Market untuk mendukung daerah ini sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), hasil kerja keras dan lobi Gubernur Maluku, Murad Ismail, di pusat.

“PI 10 persen yang diakui pemerintah pusat milik Maluku dan pembangunan Ambon New Port dan Fish Market untuk mendukung LIN, hasil kerja keras dan lobi Pak Gubernur, selama ini,”Kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, ketika rapat paripurna hari ulang tahun Provinsi Maluku, ke -76, Kamis (19/8/2021).

Terkait dengan perjuangan mendapatkan PI 10 persen dari Blok Masela, kata dia, DPRD Maluku, mendukung langkah Gubernur Maluku, menyelesaikan 10 tahapan yang menjadi syarat mendapatkan PI 10 persen pada Blok Masela.

Wattimury mengakui, perjuangan mendapatkan PI 10 persen, cukup lama, dengan mengeluarkan banyak tenaga, dan uang.”Kini melalui kerja keras Pak Gubernur, dan doa masyarakat Maluku, pemerintah pusat mempercayakan pengelolaan PI 10 persen kepada Provinsi Maluku,”terangnya.

Dia juga menilai, skema pembagian pengelolaan sebagaimana disampaikan Kementerian ESDN, telah menunjukan asas keadilan.”DPRD Maluku secara kelembagaan mendukung itu,”tandas Bendahara DPD PDIP Maluku itu.

Tak hanya disitu, pengelolaan Blok Bula dan Non Bula. Jika mengacu pada laporan Direktur Utama PT Maluku Energi Abadi, lanjut dia, maka tahun 2022 mendatang, sudah beroperasi.”Sangat bermanfaat bagi masyarakat Maluku. DPRD Maluku mendukung semua kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat prosesnya,”harapnya.

Termasuk, mempersiapkan tenaga kerja didaerah ini. “Melalui Bapak Gubernur kami meminta supaya direktur utama PT Maluku Energi Abadi, beserta seluruh direksi dan komisaris, dapat berkoordinasi dengan baik, bersama pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah. Blok Bula dan Non Bula didepan mata, jangan disia-siakan,”ingatnya.

Pembangunan Ambon New Port dan Fish Market, juga menjadi atensi lembaga politik itu. Menurut dia, program dengan biaya Rp 6,7 Trilyun, adalah program strategis nasional, merupakan implementasi dari pengakuan pemerintah pusat kepada Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN),”paparnya.

DPRD Maluku, terang dia, memberikan apresiasi atas kerja keras Gubernur, sehingga mimpi tentang LIN dapat terwujud di Maluku, melalui pembangunan Ambon New Port dan Fish Market, terbesar di Indonesia Timur.”Tugas bersama kita adalah mempersiapkan masyarakat menyamnutcberoperaisnya Ambon New Port dan Fish Market tersebut,”terangnya.

Penataan birokrasi pemerintah provinsi Maluku, secara prinsip penataan birokrasi diperlukan untuk menciptakan birokrasi yang berkinerja baik, berkualitas dan profesional dalam melayani masyarakat.”DPRD Provinsi Maluku, mendukung kebijakan Gubernur, menata birokrasi dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan,”imbuh dia.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *