Connect with us

Politik

Dewan Verifikasi Surat Masuk dan Awasi Pilkada

Published

on

DINAMIKAMALUKU
COM, AMBON-Ditengah pembahasan Laporan Pertangungjawaban (LPS)  gubernur Maluku, tahun anggaran 2019, DPRD Maluku, melakukan verifikasi surat masuk dan awasi pilkada serentak 2020 di empat kabupaten.

Verifikasi surat masuk di 11 kabupaten dan kota. Sementara, pengaeasan pilkada di Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya.

“Hari in(Kamis 3/8), seluruh anggota dewan sementara turun ke kabupaten/kota untuk melakukan agenda verifikasi surat surat masuk.  Kita semua turun ke kabupaten/kota. Dan jika sampai pada kabupaten yang melaksanakan Pilkada kita langsung mengadakan pengawasan,”  kata Ketua DPRD Maluku, Luki Wattimury kepada wartawan, Kamis (3/9)

Dikatakan, setelah selesai agenda verifikasi seluruh surat masuk,  DPRD  melakukan paripurna penetapan  LPJ Gubernur Maluku Tahun 2019 yang akan didahului dengan pendapat akhir fraksi-fraksi.

Lebih lanjut kata, Bendahara DPD PDIP Maluku itu,   selama proses pengawasan di lapangan, dirinya telah meminta kepada seluruh anggota dewan untuk tetap  memperhatikan protokoler kesehatan Covid-19.”Oleh karena itu, sebelum turun mereka harus melakukan rapid test, dan yang sudah mempunyai hasil repit test baru anggarannya dikeluarkan untuk melakukan tugas,”jelasnya..

Dirinya berharap setelah kembali dari verifikasi surat-surat masuk dan pengawasan Pilkada, dewan bisa melakukan evaluasi untuk melihat agenda-agenda kedepan lainnya, dan salah satunya adalah reses.

Tetapi lanjut dia, yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita mengupayakan penyebaran Covid-19 ini bisa terkendali.

“Saya sudah memintakan kepada komisi-komisi yang turun ke kabupaten/kota untuk mencari waktu berdialog dengan pemerintah setempat apa yang menjadi kendala atau masalah yang bisa kita bicarakan dengan Pemerintah Provinsi Maluku atau Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku,”harapnya.

“Karena dengan begitu apa yang diinginkan oleh banyak pihak terkait dengan Tim Covid-19 DPRD jangan di Ambon saja dapat dilakukan dengan cara berdialog seperti itu. Mudah mudahan ini bisa lebih baik dalam rangka bisa menampung aspirasi masyarakat terkait dengan Covid-19 ini,” tandas Wattimury.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *