Dihadapan Kapolda, Watubun : Semua Lambat Atasi Konflik Pelauw-Kariuw

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun menegaskan, aparat keamanan dan lembaga politik itu lalai dan lambat atasi konflik Pelauw dan Kariuw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (26/1/2022).

“Kita semua pengambil kebijakan baik itu  aparat keamanan dan dewan sendiri lalai dan lambat atasi konflik yang terjadi,”kata Watubun saat rapat dengan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH.,M.Hum di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (3/2/2022).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, ini turut dihadiri Kasdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, dan Plt Sekda Maluku, Sadali Ie.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolda didampingi Karo Ops, Dansat Brimob, dan Kabid Humas Polda Maluku, serta Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Kendati begitu Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku ini mengapresiasi kinerja TNI dan Polri atasi konflik dua desa bertetangga itu. ” Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang mendukung penuh proses penghentian konflik komunal yang terjadi, kemudian bisa dapat diatasi,”sebutnya.

Namun, ingat wakil rakyat dari daerah pemilihan Malra, Kota Tual, dan Aru itu,  ada beberapa catatan kritis yang dapat dilihat secara bersama-sama. “Ini memang ada proses yang ditangani secara lamban. Saya berterima kasih meski bapak Kapolda baru bertugas di Maluku, tapi rasanya bawahan bapak itu tidak secara signifikan menggaransikan sesuatu yang terbaik bagi keamanan dan ketertiban masyarakat,”tandasnya.

Sebab, tutur politisi muda  yang dijuluki “Singa Podium” itu sebelum kejadian, Humas sempat menelepon Kapolresta Ambon dan Pulau Lease dan Kapolsek Haruku memastikan keamanan disana atas desakan warga Kariuw. “Ternyata Kapolresta bilang tidak terjadi apa-apa disana. Sebenarnya ini melapor yang keliru. Ini yang mengakibatkan kebijakan yang dilakukan pada aras tertinggi sudah terlambat, sehingga konflik terjadi baru kita semua menyesal dikemudian hari,”tegasnya.

Begitu juga sebelum peristiwa terjadi, warga Kariuw mendatangi Kapolda, meminta kalau bisa disikapi secara cepat.” Saya tidak tahu disikapi cepat atau lambat. Tapi realitasnya kita lihat bersama. Peristiwa Kariuw-Pelauw, bukan kemarin. Jadi kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita juga menyalahkan dewan sendiri yang terlambat menyikapi masalah ini,”terangnya.

Sekretaris DPD  PDIP Provinsi Maluku ini mengigatkan, warga Kariuw sudah beberapa kali datang di DPRD Provinsi
Maluku, menyampaikan bahwa mereka sudah lapor di Polda dan dewan tapi masalah ini lamban ditangani. “Nah, peristiwa ini terjadi memang kita patut menyalahkan kita semua. Kita semua yang pengambilan kebijakan ini lambat, “kesalnya.

Soal dukungan anggaran agar warga Kariuw segera kembali dan membangun rumah mereka yang terbakar, dia memberikan atensi agar segera dialokasikan.” Terkait dukungan dana untuk recovery dan rehabilitasi, dan operasional keamanan kami Fraksi PDIP mendukung penuh yang penting disampaikan secara baik dan tertangungjawab. Kita dukung.  Kita harus membantu. Ini agar  kedepan tidak lagi terjadi konflik seperti ini,”harapnya.

Dia juga menyoroti soal tapat batas yang menjadi pemicu konflik. “
Soal Kariuw dan Pelauw itu mereka masyarakat adat. Tidak ada pendatang dari daerah lain. Kalau persoalan ini diselesaikan secara Perdata, justru saya menyarankan semua pihak duduk satu meja dan menyelesaikan dalam kesepakatan bersama,”ajaknya.

Sebab, ingat dia, implikasi atau resiko menyelesaikan persoalan tapal batas dan kepemilikan,  salah satu pihak sudah pasti angkat kaki. “Padahal, kita tahu persis ini persoalan adat. Kita tidak tahu siapa yang datang duluan dan tinggal. Tapi menurut hemat saya sebagai masyarakat adat Maluku, saya pahami seperti itu.  Nanti hasilnya kita lihat. Nanti sesuai adat istiadat kita dorong,”sebuntya.

Tak hanya disitu, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, mesti proaktif. Selama ini tidak ada langkah-langkah untuk menekan pertikaian warga didaerah itu.”Yang berikut, persoalan Kariuw-Pelauw kembali ke Pemda Malteng. Berdasarkan presentasi dari Pak Kapolda, Pak Kasdam dan Pak Sekda tadi, mesti ada langkah dari Pemda setempat. Dia dapat dana dari Jakarta, Provinsi juga dapat dana dari Jakarta. Tapi Pemkab Malreng punya rakyat  sampai ke bawah. Mesti ini dilakukan koordinasi secara insentif. Jadi insentif koordinasi juga menekan,”ingatnya.

Cilakanya lagi, kesal dia, persoalan Pelauw luar dan Pelauw dalam, pihaknya menanyakan  Bupati Malteng, katanya tergantung bapa Raja Pelauw, Efendi Latuconsina. Lalu bapa raja di DPRD (Wakil Ketua DPRD Provonsi Maluku, Efendi Latuconsina) ini kita tanya diam-diam. Saya memahami raja diwilayahnya. Tapi disini memang kita disini semua raja.  Negara harus menang dan berdiri diatasnya tanpa kepentingan suku agama dan ras,”paparnya.

Dia berharap ada langkah cepat antara Pemprov dan DPRD Provinsi Maluku, agar ada penanganan serius menyikapi penanganan pengungsi dan membangun kembali rumah warga Kariuw.” Bila perlu kita buat persetujuan mendahului antara pemerintah daerah dan DPRD. Apa yang kita tangani, tangani segera. Soal Maluku Tengah saya minta Pak Sekda, Pak Kapolda, dan Pak Kasdam, Pak Bupati Malteng ini harus intensif melakukan komunikasi dan sifanrya menekan untuk penanganan masalah ini segera diselesaikan,”imbuhnya.

Apalagi, tambah dia, banyak masalah didaerah ini dominan terjadi di Malteng. “Mesti persoalan itu selain diselesaikan aparat keamanan kepala daerah harus bersikap. Saya minta kepala-kelala daerah harus ditertibkan. Jangan mereka acuh. Mereka punya masalah baru kita disalahkan. Ini tidak boleh terjadi,”jelasnya.

Watubun juga mengigatkan, berdasarkan gambaran, penanganan penanggulangan  bencana itu 6 bulan ke atas. “Saya pikir ini teori. Kita harus ambil langkah secepatnya. Guru politik saya mengatakan, sebagai seorang politisi you juga harus punya teori politik seperti Polisi dan Tentara. Urusan di Aboru tidak boleh lebih dari bulan Apri 2022. Sebelum bulan April mereka harus kembali ke Kariuw. Mau bangun tenda mereka harus tinggal disana. Kalau lebih dari April saya memastikan, akan terjadi isu politik lain,”pungkasnya.(DM-01)