Connect with us

Politik

Dijuluki “Singa” Podium, Ini yang Disampaikan Watubun Ketika Bertemu DPR dan DPD RI

Published

on

DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-DPRD Maluku, melakukan rapat koordinasi dengan anggota DPR RI dan DPD RI dari daerah pemilihan Maluku, ketika menyampaikan aspirasi di pemerintah pusat, Kamis (8/4).

Banyak kepentingan dan aspirasi masyarakat disuarakan anggota DPRD Maluku. Salah satunya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Benhur Watubun. Melalui video yang beredar di media Facebook, Minggu (11/4), Wattubun yang dijuluki “Singa”podium itu termasuk berbicara “lantang” menyampaikan aspirasi masyarakat di pusat.” Perkenalkan nama saya Benhur Wattubun, Ketua Fraksi PDIP,”kata Watubun, ketika dipersilahkan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, ketika memimpin pertemuan itu.

Dia mengaku, sebagai warga negara Indonesia, datang ke Jakarta bertemu pemerintah pusat dan DPR serta DPD RI menyuarakan warga negara Indonesia di Maluku.”Kami mengapresiasi bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR RI dan DPD RI menyiapkan waktu bertemu kami di istana rakyat Indonesia,”terang wakil rakyat asal Tual, Malra, dan Aru itu.

Dia mengaku, banyak keluh kesal secara personal dan kelembagaan yang mesti duduk bersama membahasnya dan mencari solusi penyelesaian. “Sebab itu, masing-masing “racik kuah” sendiri, jalan sendiri. Saya pinjam istilah ibu Mercy (Mercy Barends anggota DPR RI asal Maluku) waktu dulu sering kedaerah bilang kita harus singkronisasi sehingga tindis tombol di “Gomo-gomo” itu harus menyala di Jakarta. Atau di Kei atau Dobo itu menyala di Jakarta,”terangnya.

Hanya saja, ingat dia, rapat yang digelar mesti dicek “kosleting” dimana. Intinya, dia mencontohkan, lampu tidak menyala kosletingnya dimana.”Bisa jadi diurusan teknis, bisa jadi diurusan kebijakan.”Atau bisa jadi karena urusan ego kita masing-masing,”ingatnya.

Karena itu, sebut dia, rapat yang digelar sangat penting dan bermakna untuk duduk curhat terkait pembangunan dengan baik. “Supaya apa yang menjadi kewajiban kita, kita suport dan menjadi aras perjuangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat di depan ini juga dilaksanakan dengan baik,”imbuh anggota Komisi I DPRD Maluku itu.

Dia mengaku, selain kehendak mereka semua, menjadi autokritik bagi semua. Menurut dia, tidak elok kehadiran mereka mempermasalahkan kepala Bapeda Maluku.”Saya sayang juga beliau. Karena rapat ini digelar karena komunikasi politik DPRD Maluku, dan beberapa person DPR RI lalu. kita duduk bersama. Hari ini kita bersyukur Pak Nono dengan waktu yang padat yang bukan hanya uris Maluku, tapi seluruh Indonesia, berkesempatan hadir. Jadi urusan teknis saya serahkan ke ibu-ibu dan bapak-bapak karena punya kepiawaian. Kalau tidak mereka tidak mungkin duduk di lembaga yang mulia ini,”sebutnya.

Dia mengaku, ketika bertemu komisi II DPR RI mereka menyampaikan DPR RI sudah mulai sehingga disapa sesuai kemuliaan itu.”Jadi yang berikut soal Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela. Bahwa betul ciri-ciri kebijakan pemerintah sebagaimana ibu Mercy bilang. Pertama disesuikan dengan kelaziman aturan. Tapi jangan sampai menciptakan konflik,”paparnya.

Ketua Bapilu DPD PDIP Maluku ini mengigatkan, bukan hanya Presiden Jokowi. Sejak pemerintah SBY dua kalimat ini penggalan statmen pemerintah pusat yang selalu disampaikan. “Yang kami kuatirkan pemerintah pusat itu mengantarkan kita ke hutan belantara, tapi kemudian kita tidak diberi kompas dan kita cari jalan sendiri,”jelasnya.

Dia menilai, peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2016 bukan jalan terbaik. Kalau tegas 12 mil maka provinsi bagi PI dengan kabupaten. “Jadi memang Pak Gubernur Maluku, Murad Ismail, orang aturan. Mantan Dankor Brimob Polri kok. Kalau pemerintah pusat menyampaikan atau menegaskan membagikan dengan kabupaten dan kota lain, pasti dilakukan. Kalau tidak dilakukan yang bersangkutan disebut makar,”tegasnya dengan nada tinggi.

Namun, ingat dia, aturan belum jelas, sehingga berikan kesempatan kepada provinsi untuk menjelaskan.”Jangan sampai pembagian ini menimbulkan konflik. Justeru belum konflik bagi-bagi menimbulkan konflik, yang urusan 5 persen dan 6 persen dan seterusnya. Saya punya kecurigaan. Jangan-jangan ini mainan pusat ke daerah,”tuding dia.

Dia kuatirkan, ada permainan dibuat pengelolaan Migas Masela onshore atau pengeboran dilaut. “Jadi harus hati-hati dan kita semua jeli. Urusan blok Masela di jaman bapak Karel (Karel Albert Ralahalu, mantan gubernur Maluku) negosiasi di balai desa Poka, saat pengresmian Patung Leimena. Beliau minta ijin ke Pak Sudi Silalahi, lalu Pak SBY umumkan,”tuturnya.

Setelah diumumkan kepada Maluku, tidak tahu diberikan kepada provinsi atau kabupaten dan kota, semua terjebak. “Setelah Pak Karel tidak lagi memimpin barang ini dibolak balik lagi. Untung mantan Ketua DPR RI Setya Novanto masuk penjara. Kalau tidak Provinsi NTT ambil. Karena Novanto dari NTT. Mereka 10 orang jadi DPR dari NTT,”tandasnya.

Kemudian, ketika Murad memimpin, jelas dia, kurang empat hari delapan bulan pimpin Maluku, PI resmi diberikan kepada Maluku. “Ini yang patut disyukuri. Tapi patut dikritisi adalah, kita tunjang. Urusan teknis-teknis tolong ditunjang. Kalau direktur BUMD tidak beres minta gubernur pecat dia,”tegasnya.

Mestinya, harap dia, hindari kerikil-kerikil kecil agar dapat PI dengan mudah, sehingga tahapan pembahasan PI hingga kini dalam tahap tujuh dari sepuluh tahap berjalan lancar. “Tinggal dua tahap lagi disershkan ke BUMD sesuai UU. Oleh karena itu saya minta dengan sangat dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu dan bapak-bapak. Jangan sampai terjadi di Bontan dan Mahakam yang tidak dapat PI,”ingatnya.

Dia mengaku, jika pakai di Kabupaten Bojonegoro, seprti diutarakan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, juga hati-hati. “Jadi saya minta tolong diperhatikan. Pak gubernur buka orang alergi. Kalau aturan bilang provinsi sekian, MBD kasih sekian, KKT sekian, dan kabupaten kota lain sekian. Sudah pasti gubernur selaku wakil pemerintah pasti melaksanakanya,”jelasnya.

Soal usulan calon Daerah Otonom Baru (DOB) di Maluku, lanjut dia, usukab DOB perjuangan semua. “Pak Nono dan teman-teman di DPD juga berjuang. Begitu juga di DPR. Tapi, kita datang kesini ketemu dibawah Dirjen. Bahkan ada staf-staf tertentu yang diutus,”kesalnya.

Padahal, ingat dia, jika Gubernur Papua, Lukas Enembe lewat jalan Tikus, ke Papua Nugini, semua orang ikut bahas. “Apakah kita utus bapak-bapak dan ibu-ibu delapan orang (anggota DPR dab DPD asaal Maluku) dan gubernur lewat jalan Tikus, baru pas. Ini Papua ini jadi apa. Kita Maluku juga wajib diperhatikan. Apapun kepentingan kita usulan 13 DOB harus gol,”harapnya.

Isu rentang kendali, sudah pasti semua setuju. Tapi ingat putra Kei ini, soal perbatasan untuk menjaga perbatasan.”Dan paling terakhir kita paling termiskin. Jadi regulasi memberi makna kepada kita karena berciri kepulauan. Tapi persepsi pemimpin kita, di Maluku itu hanya Kota Ambon,”bebernya.

Urus trotoar, menurut dia salah satu contoh. Namun, ke Aru pedalaman gelombang tinggi dan harus bangun lewat laut. “Jadi masyarakat susah. Masyarakat minum air juga ada kadar lumpurnya. Persoalan terjadi dimana-mana. Jadi kita setiap pada persoalan kecil supaya perkara besar diseleasaikan secara baik. Urusan kebijakan saya percaya delapan orang dipusat. Kita yakin sungguh persoalan yang terjadi teratasi. Pak Nono, saya optimis provinsi kepulauan terwujud. Kalau teman saya di komisi III ragu, saya justeru optimis. Kami berdoa pasti terjadi. Keadilan tertunda adalah ketidakadilan. Itu yang kita fokus,”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *