Politik
Dinilai Gagal Gelar Musda, DPP Partai Golkar Diminta Ganti Ramli Umasugy

Dinilai Gagal Gelar Musda, DapP Partai Golkar Diminta Ganti Ramli Umasugy
DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Kepemimpinan Ramli Umasugy, di DPD Partai Golkar Maluku, dinilai gagal. Kader senior minta DPP Partai Golkar, menurunkan pelaksana tugas (Plt) ganti Umasugy, dari kursi ketua DPD Partai Golkar Maluku.
Kegagalan Umasugy, yang juga bupati Buru, memimpin partai itu, setelah terjadi kegaduhan dan kisruh sejumlah musyawarah daerah (Musda) DPD II Partai Golkar kabupaten, termasuk Musda Partai Golkar Kota Ambon, yang hingga kini tak kunjung usai.
Kader senior Partai Golkar Maluku, Poli Mantulameten menegaskan, kepemimpinan Umasugy, di DPD Partai Golkar Maluku, harus dievaluasi dan diganti. “Kalau kondisi seperti ini, demi kepentingan partai kedepan lebih baik, kami minta DPP Partai Golkar, segera menurunkan Plt Ketua DPD Partai Golkar Maluku, ganti Ramli,”tegas Mantulameten, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (30/9).
Apalagi, ingat mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku ini, kebetulan kepengurusan DPD Partai Golkar Maluku, dibawah kepemimpinan Umasugy, belum dilantik, sehingga memudahkan pergantian.”Kebetulan saudara Ramli itu, secara yuridis sebagai ketua DPD Partai Golkar Maluku, belum dilantik. Ini kesempatan terbaik saat ini dengan mempertimbangkan konsolidasi partai hampir disemua daerah cacat,”ingatnya.
Menurut dia, keputusan DPP Partai Golkar, menurunkan Plt ketua DPD Golkar Maluku, untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap seluruh kepemimpinan Umasugy, sebagai ketua DPD Partai Golkar di Maluku. “Saya kira saudara Ramli, sudah layak untuk diganti, karena gagal,”tandasnya.
Dia mengigatkan, kepemimpinan Umasugy, ketika menjabat ketua DPD Partai Golkar Buru, dinamikanya berbeda dengan pimpin Partai Golkar di Maluku.” Di Buru lebih homogen. Di Maluku, lebih hetrogen. Oleh karena itu, Partai Golkar Maluku, butuh kepemimpinan yang luar biasa. Golkar ini partai moderen. Partai nasionalis. Dinamisator dan disabilisator untuk menjaga kepentingan nasional. Golkar partai tengah. Jadi harus butuh kemampuan ekstra, dan komitmen sebagai seorang pemimpin di Partai Golkar. Ini yang belum terlihat di Ramli,”paparnya.
Apalagi, saat ini momentum pilkada, Mantulameten, justeru ragukan Umasugy, lakukan konsolidasi partai memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat data yang ikut pilkada serentak 2020 usungan Partai Golkar.
Dia kuatir, level Musda DPD II Partai Golkar, sulit di laksanakan secara demokratis. DPP Partai Golkar, harap dia, harus turun tangan lakukan pembenahan hingga pilkada dan musda-musda selesai digelar. “Setelah itu, baru kemudian lakukan revitalisasi pengurus DPD Partai Golkar Maluku, yang lebih baik, sehingga struktur partai yang lebih mantap,”harapnya.
Ketika disinggung, kegagalan kepemimpinan Umasugy, akan dilaporkan ke DPP Partai Golkar, dia mengatakan. “Saya kira komunikasi saat ini sudah terbuka. Saya yakin pikiran-pikiran kita akan berkembang sampai ke DPP Partai Golkar,”sebutnya.
Untuk itu, dia kembali mengigatkan, Partai Golkar di Maluku, sudah terpuruk. Dikatakan, partai besutan Airlangga Hartarto itu, sudah kehilangan kursi gubermur, wakil gubernur Maluku, dan DPR RI. “Bayangkan periode Eti Sahuburua (mantan ketua DPD Partai Golkar Maluku) kita punya gubernur, kita punya wakil gubernur. Kita punya DPR RI. Sekarang tiga-tiganya tidak ada. Ditambah kepemimpinan model kayak Ramli, lebih hancur Golkar kedepan. Sebagai kader yang membesarkan dan dibesarkan Partai Golkar, kami sangat prihatin dengan kepemimpinan Ramli,”kesalnya.
Dia menilai, Umasugy, sepertinya tidak memahami Partai Golkar. Apalagi, ingat dia, jika berikan tanggungjawab kepada kader yang tidak memahami Partai Golkar, sangat berbahaya. ” Apakah mereka ini datang membesarkan partai atau menghancurkan partai. Ini jadi pertanyaan. Jangan sampai mereka ini disusupi untuk menghancurkan Partai Golkar. Saya kira dengan kondisi ini Partai Golkar, tambah terpuruk,”tudingnya.
Dia kemudian menyinggung Musda Partai Golkar Kota Ambon, yang berlarut-larut sehingga belum ada keputusan siapa yang terpilih menjabat ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon.”Saya ini 30 tahun di Partai Golkar, tapi tidak pernah Musda DPD II di bawah ke DPD I. Itu tidak pernah ada dan terjadi. Ini karena mereka tidak menjaga dan mengamankan aturan partai,”ujarnya.
Menurut dia, mekanisme di Partai Golkar, sudah jelas. Namun, kesal dia, ada upaya menggalkan hasil kerja stering comite Musda DPD Partai Golkar Kota Ambon, yang sudah dilakukan sesuai dengan Juklak 02 tahun 2020. “Nah, Juklak ini juga jadikan Ramli, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku. Makanya dia harus pakai mekanisme itu di Musda-musda di bawahnya,”ingatnya.
Padahal, tambah dia, DPD
Partai Golkar Maluku, sebenarnya tugasnya hanya pengawas, sehingga menjaga agar aparat partai di bawah tidak melanggar aturan partai.” Itu tugas DPD I. Tapi, sebaliknya DPD I ikut bermain dan melanggar aturan,”kata Mantulameten.
Sementara itu, kader senior Partai Golkar Maluku, Ampi Malioy, ketika disinggung ikut meminta DPP Partai Golkar, ganti Umasugy, dari kursi ketua DPD Partai Golkar Maluku, dia enggan berkomentar.
Dia hanya menuding, ada kepentingan politik yang membuat proses Musda Partai Golkar Kota Ambon, berjalan amburadul, sehingga terus diskorsing.
Musda yang seharusnya hanya mengesahkan kerja stering comite diambil alih DPD Golkar Maluku dan dibuat kacau, seakan-akan tidak bisa diselesaikan. Padahal jika dilaksanakan sesuai aturan, maka tidak ada masalah.
Untuk itu ia menilai, diskorsingnya Musda Golkar Kota Ambon, karena diduga ada kepentingan politik yang dirancang agar kepentingan itu bisa tersalur, kendati itu melanggar aturan.
“Seharusnya ini dilaksanakan sesuai aturan. Kalau sesuai aturan juklak 02, maka tidak harus seperti ini. Kan pimpinan sidang tinggal sahkan kerja stering comite dan bukan diotak-atik lagi atau dibatalkan,” kesal Malioy kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (30/9) secara terpisah.
Disisi yang lain, lanjut mantan anggota DPRD Maluku ini, pimpinan sidang harus taat dan tunduk pada aturan dalam pelaksanaan Musda. Stering comite dalam bekerja pasti sudah konsultasi dengan Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, sehingga ketika disampaikan hasilnya tidak ada masalah. Tetapi mirisnya Musda Kota Ambon dibuat bermasalah seakan-akan tidak ada rujukan untuk diselesaikan.“Ini aneh. Musda Golkar Kota Ambon ini sebenarnya tak ada masalah jika bekerja sesuai aturan Juklak 02,” tegas Malioy.
Belajar dari beberapa musda yang digelar di Maluku seperti di Bursel, Seram Bagian Barat, dan Malteng yang juga diambil alih oleh DPD I Golkar Maluku. Itu berarti Yusri Mahedar, sebagai pimpinan sidang seharusnya tidak boleh diberikan kewenangan untuk pimpin sidang.
“Karena beberapa kali Musda di kabupaten yang dipimpinnya itu juga diambil alih di DPD Partai Golkar Maluku. Ini seharusnya jadi cacatan perhatian bagi Ketua DPD Golkar Maluku,” tuturnya.(DM-01)
