Connect with us

Politik

DPRD KKT Dinilai “Loyo” Tak Manfaatkan Kunker Presiden

Published

on

SAUMLAKI, DM.COM,-DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dinilai tidak manfaatkan momentum kunjungan kerja (Kunker) Presiden Joko Widodo ke Kota Saumlaki, 1 September 2022 hingga 2 September 2022 pekan lalu. Pasalnya, kehadiran orang pertama di negara ini, lembaga politik itu tidak menyampaikan aspirasi masyarakat soal berbagai persoalan di bumi “Duan Lolat.”

Niko Ngeljaratan, salah satu tokoh Tanimbar di kota Ambon kepada DINAMIKAMALUKU.COM, melalui telepon selulernya, Rabu (7/9/2022) menyesalkan sikap DPRD KKT, tidak mampu mengelola dengan baik momen langka kehadiran orang pertama di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Tanimbar agar diakomodir pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2023.

“Padahal Presiden RI sebagai penentu kebijakan alokasi APBN bersama beberapa Menteri ada di Saumlaki,” ungkap pria asal desa Lamdesar Timur Tanimbar Utara ini bernada kesal.

Menurut dia, fakta ini menunjukkan bahwa DPRD KKT periode 2019-2024 sedang memperlihatkan ketidakmampuan memperjuangkan aspirasi rakyat dan kebutuhan pembangunan di Tanimbar kepada Presiden Joko Widodo.

” Lebih miris lagi, justru aspirasi kebutuhan pembangunan dan permasalahan di Tanimbar justru disampaikan melalui LSM JPKP yang betemu, berdialog dan menyerahkan rekomendasi kepada RI 1,”ingatnya.

Mestinya, kata Ngeljaratan, di saat DPRD mendapatkan informasi terkait kunjungan Presiden RI, digelar paripurna dan menggodok masalah-masalah strategis kebutuhan prioritas pembangunan Tanimbar. Dibuat secara tertulis, lantas DPRD KKT berkomunikasi dan berkoordinasi dengan protokoler Presiden RI serta PaspamPres guna diatur jadwal bertemu. Setelah rekomendasi disampaikan kemudian dikawal hingga realisasi pada tahun 2023.

“Saya mendapat informasi, saat Kunker Presiden RI, DPRD KKT menggunakan mobil dan ditemoelkan stiker DW KKT. Lucunya, ketika Presiden RI secara simbolis membagi bantuan di Kantor Pos Saumlaki, komisi B DPRD KKT berada di areal ring 3 bergabung bersama masyarakat. Begitu pula kunjungan Ir. Joko Widodo di SPAM desa Ilngei, komisi C DPRD berdiri bersama masyarakat, membuat pagar hidup di tikungan jalan dan menyaksikan mobil RI 1 masuk ke dalam areal SPAM. Begitu pula komisi A DPRD KKT hanya menyaksikan momen Presiden RI makan siang di 3 Koki dari seberang jalan tanpa bisa mendekati areal ring 1, terang Ngeljaratan.

Kondisi ini, lanjut dia, berbeda dengan periode 2014-2019 lalu. Ketika Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo mengungjungi MTB saat itu dalam rangka pengresmian patung Ir. Soekarno, DPRD MTB periode itu mengundang Cahyo dan menggelar paripurna resmi secara terbuka. Dalam paripurna disampaikan perubahan nama Kabupaten MTB menjadi KKT yang kemudian disahkan tahun 2019 lalu serta dipakai sebagai nama daerah Tanimbar hingga saat ini, “tandas Ngeljaratan.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *