DPRD Maluku Dorong Kejari Buru Tuntaskan Dugaan Tipikor SPPD Fiktif

AMBON,DM.COM,-Penanganan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD fiktif di Setda Buru tahun anggaran 2019-2022 senilai Rp.2,5 miliar, yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, agar segera dituntaskan.

Setelah sebelumnya, sejumlah pegiat anti korupsi mendesak korps Adiyaksa didaerah itu agar segera menetapkan tersangka dugaan Tipikor SPPD fiktif, karena sudah naik penyidikan sejak 2023 lalu.

Kali ini, DPRD Provinsi Maluku, kembali mendorong Kejaksaan agar menuntaskan kasus yang menyita publik di Bumi Bupolo itu agar segera dituntaskan. “Kita mendorong (Kejari Buru) kalau memiliki bukti silakan tuntaskan,”kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solihin Buton, kepada awak media, Rabu (30/7/2025).

Apalagi, ingat politisi PKS dari dapil Buru dan Bursel itu, komisi yang dipimpinya mewadahi hukum dan pemerintahan.”Kita memberikan atensi agar diproses jika sesuai aturan main”ingatnya.

Ketika disinggung soal sejumlah Kejari termasuk Kejari Buru kekurangan tenaga Jaksa, dia berharap.
“Ketika ada kekurangan tenaga Jaksa di Kejari di kabupaten dan kota, mesti mengedepankan asas integritas. Ini agar proses hukum di kabupaten dan kota berjalan sesuai aturan main,”ingatnya.

Sekedar diketahui, Kejari Buru telah menaikan penanganan dugaan Tipikor SPPD fiktif tahun anggaran 2019-2022 senilai Rp.2,5 miliar ke tingkat penyidikan 2023 lalu.

Namun, salah satu saksi mantan Wakil Bupati Buru, Amustofa Besan, ketika iti maju mencalonkan diri merebut kursi anggota DPR RI pada pemilu legislatif 2024 lalu dan maju merebut kursi Bupati Buru 2024 lalu, sehingga penanganannya dihentikan sementara.

Namun, usai gelaran Pileg dan Pilkada, Kejari Buru, Kejari belum menetapkan siap mantan pejabat di Buru yang ditetapkan tersangka.(DM-04)