Connect with us

Politik

DPRD Maluku Terima Pertanggungjawaban APBD 2020, Ini Penjelasan Gubernur

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM. COM, AMBON-DPRD Provinsi Maluku, secara resmi menerima rancangan peraturan daerah Ranperda) tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD 2020. Ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penggunaan APBD..

Pertanggungjawaban ini disampaikan Gubernur secara virtual dari kediamannya, dalam rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD Provinsi Maluku, Kamis (22/7/2021).


Sementara rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku,  dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, didampingi dua wakil ketua lainya masing-masing  Rasyid Effendi Latuconsina dan Azis Sangkala. Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno tampak duduk di meja pimpinan dewan. Rapat itu dihadiri sejumlah sejumlah anggota dewan.

Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, laporan keuangan yang telah diperiksa BPK meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Menurut dia, laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2020, merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemda atas penggunaan keuangan daerah, dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Mantan Kakor Brimob Polri ini mengatakan  secara umum, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yakni menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan, yang bermanfaat bagi para pengguna, dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi suatu sumber daya.

Kedua, mempunyai peranan prediktif dan prospektif, dalam rangka menyediakan informasi yang berguna, untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan, untuk operasional yang berkelanjutan serta resiko ketidakpastian yang terkait. Ketiga, menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi, apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran,” jelas Gubernur.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, karena selama tahun 2019 dan 2020, Pemprov meraih WTP dari BPK RI,” jelasnya.

Dia menjelaskan,
berdasarkan Perda Maluku Nomor 17 Tahun 2019, tentang APBD tahun anggaran 2020 dan Perda Nomor 9 tahun 2020, tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, maka pendapatan daerah dianggarkan sebesar 3,059 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar R 3,045 triliun atau 99,57 persen.

Pendapatan daerah tersebut, lanjut Gubernur, bersumber dari PAD sebesar Rp  545,752 miliar, pendapatan dana perimbangan 2,498 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,207 miliar. Pada komponen belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp 3,890 triliun, terealisir sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp  3,008 triliun atau 77,32 persen.

Realisasi belanja daerah tersebut, terdiri atas belanja operasi sebesar 2,096 triliun, belanja modal sebesar 591,452 milyar, belanja tak terduga sebesar 93,681 miliar dan belanja transfer sebesar 227,238 miliar. Selanjutnya terhadap pembiayaan daerah, bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar 863,926 miliar dan terealisir sebesar 338,326 miliar atau 39,16 persen.

“Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, dianggarkan sebesar 32,800 milyar rupiah, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar 32,775 milyar rupiah atau 99,92 persen,” lanjutnya.

Dia menambahkan, terkait dengan hal tersebut, bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah, dengan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto sebesar 305,551 miliar rupiah. Dengan demikian, secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah sebesar 3,045 triliun.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *