Dua  Pendemo Bergilir “Kepung” DPRD Maluku, Ini yang Disuarakan

AMBON, DM. COM,-Dua kelompok demonstrasi,  secara bergilir mendatangi kantor DPRD Provinsi  Maluku, Kamis (1/9/2022). Kedatangan mereka menyuarakan kepentingan masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan dua kelompok pendemo, yakni   pembangunan jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan menolak rencana pemerintah pusat menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), persoalan lapak pedagang, dan banjir di Wai Sakula, beberapa waktu lalu.

Kelompok pendemo pertama, yang mendatangi lembaga politik itu, yakni aliansi mahasiswa Seram Bagian Barat. Kedatangan mereka sekira pukul 11. 30 WIT. Mereka menyuarakan sejumlah ruas jalan didaerah itu belum dibangun. “Jalan Huamual di SBB amburadul. Masyarakat disana tidak beraktivitas dengan baik,”teriak salah satu pendemo.

Usai melakukan orasi beberapa saat, para pendemo diterima dua anggota DPRD Maluku, Hatta Hehanussa dan Turaya Samal. Dua wakil rakyat asal dapil SBB itu menerima para pendemo di ruang Komisi III. “Mereka sampaikan aspirasi jalan di Huamual,”kata Turaya, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (1/9/2022).

Politisi PKS ini mengaku, akses jalan itu sebenarnya sudah dibangun 2020 lali. Namun, belum dibangun tuntas.”Jadi kelanjutan 2021 itu anggaran hanya Rp 800 juta dari Dinas PUPR Provinsi Maluku. Mereka berencana bertemu Pak Gubernur untuk menyampaikan aspirasi. Kami didewan juga akan berjuang di badan anggaran,”terangnya.

Selang beberapa jam, kelompok pendemo kedua  dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, sekira pukul 14.00 WIT mendatangi Kantor DPRD Provinsi Maluku.”Kami datang dirumah rakyat ini untuk menyampaikan poin tuntutan kami soal  rencana kenaikan BBM. Ini agar aspirasi yang kami disampaikan kepada Pempus. Bapak dan ibu tolong sampaikan aspirasi kami terkait kenaikan BBM,”teriak pendemo.

Pendemo mengaku, masyarakat tidak setuju rencana kenaikan BBM. Meski itu masih wacana, pihaknya tetap menolak dengan tegas.”Kalau BBM naik sudah pasti terjadi krisis ekonomi ditengah masyarakat. UMKM sangat terdampak ketika BBM naik. Ini tidak pro terhadap kepentingan masyarakat di bawah,”tandasnya.

Selain rencana kenaikan BBM, mereka juga menyoroti persoalan  pedagang di pasar Mardika yang membeli lapak untuk berjual dan banjir di Sungai Wai Sakula, beberapa waktu lalu.

Menariknya, ketika para wakil rakyat tak kunjung menerima para pendemo, pendemo memaksa ingin masuk ke kantor lembaga itu. Mendengar para pendemo merengsek masuk, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, mengajak para anggota dewan bertemu pendemo.”Bapak dan ibu anggota dewan diminta menerima adik-adik yang demi,”harap Sairdekut, lewat pengeras suara.

Para pendemo dari HMI, kemudian ditemui sejumlah anggota dewan. Wakil rakyat  yang menerima para pendemo, yakni Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, Wakil Ketua Komisi II Temy Oersipuny, Wakil Ketua Komisi II, Turaya Samal, anggota Komisi II, Halimun Saulatu, Sekretaris Komisi IV, Rovik Afifudin,  anggota Komisi I, Mumin Refra, dan Sekretaris DPRD Maluku yang juga Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena.

Terkait persoalan lapak, Wattimena mengaku, pembangunan  lapak adalah  kebijakan Walikota Ambon sebelumnya.” Pembangunan lapak tidak dilakukan dengan APBD, tapi pakai  jasa pihak ketiga. Itu kesepakatan. Karena dibangun pihak ketiga, konsekwensinya pedagang bayar ke pihak ketiga,”kata Wattimena.

Soal besaran lapak pedagang, Wattimena tidak ikut campur.” Saya tidak campur. Saya justeru prihatin soal harga lapak. Memang sangat membebani pedagang. Kami Minta pihak Kepolisian mendalaminya,”ingatnya.

Sementara itu, soal banjir di Wai Sakula, beberapa waktu lalu, kata Wakil Ketua Komisi II, Turaya Samal, pihaknya sudah meminta pihak perusahaan agar memperhatikan galian C.” Kita sudah minta perusahaan tersebut tindaklanjuti galian C,”kata Samal.(DM-01)