Politik
Dukung Bentuk Pansus Usut “Mafia” di RSUD Haulussy
DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas “mafia” di RSUD dr M Haulussy Ambon, didukung Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku.
Ini dilakukan agar rumah sakit tertua milik pemerintah provinsi itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembenahan internal.
“Fraksi kami mendukung penuh jika saatnya terjadi pembentukan Pansus untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di RSUD Haulussy Ambon,”tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, ketika membacakan kata akhir fraksi yang dipimpinya saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku, tentang Ranperda Pelaksanaan APBD 2020, Jumat (5/8/2021).
Dia menegaskan, RSU dr M Haulussy, mesti dievaluasi, baik personil maupun manajemen, dan kinerja serta permasalahan lain yang mengakibatkan semua pelayanan di rumah sakit itu menjadi buruk. “Pelayanan di rumah sakit itu untuk sari pemerintahan sebelumnya hingga sekarang.,”bebernya.
Tak hanya itu, tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Malra, Tual, dan Ari,, masalah RSUD Haulussy, Fraksi PDIP berpendapat, bahwa sebagai RSUD tertua di Maluku, dalam penanganan pasien maupun tenaga kesehatan (Nakes), tidak maksimal.”Bahkan sangat lamban menyelesaikan hal-hal kesehatan yang penuh waktu dalam menangani pasien Covid-19,”paparnya.
Wakil Rakyat yang dijuluki ” Singa Podium ” ini mengibaratkan,, Nakes yang menangani Covid-19, seperti menandatangani kontrak dengan liang lahat dan Nakes sebagai taruhannya. “Untuk itu fraksi PDIP mendorong agar insentif Nakes segera dibayarkan atau tepatnya 17 Agustus 2021. Bertepatan dengan hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia.,” harapnya.
Hal ini karena, fraksi PDIP memberikan perhatian penuh terhadap penanganan Covid-19. Nakes memiliki peran penting memutus mata rantai penyebaran Covid-19.”Penyelesaiaan hal-hal kesehatan hingga kini menjadi problem tersendiri,”ingatnya.
Ditambahkan, keterlambatan pembayaran insentif Nakes tidak bisa dibendung. Dia mengaku, tahun 2021, hak-hak tenaga kesehatan tahun 2020 bariudibayarkan, terutama ada rumah sakit Dr Haulussy Ambon.(DM-01)
