F-PDIP Apresiasi Opini WTP dari BPK Hingga “Bongkar” Dampak Positif Pinjaman PT SMI

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Meski sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Maluku, mengkritisi berbagai kebijakan Gubernur Maluku, Murad Ismail, namun fraksi PDIP justeru mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Murad, yang juga Ketua DPD PDIP Maluku, bangun daerah ini kearah yang lebih baik.

Buktinya, ketika paripurna DPRD Provinsi Maluku, yang dipimpin Ketua, Lucki Wattimury, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Maluku, tentang Ranperda Pelaksanaan APBD 2020, Jumat (5/8/2021), fraksi PDIP memberikan atensi positif kepada kepemimpinan Murad.”Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meski ditengah pandemi Covid-19, raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Ketua Fraksi PDIP, Benhur Watubun, ketika menyampaikan kata akhir fraksi yang dipimpinnya.

Kendati begitu, dia mengingatkan, ada 16 temuan dan 48 rekomendasi yang mesti menjadi atensi pemerintsh provinsi sesuai aturan main.”Fraksi PDIP mendorong pemerintah provinsi melaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga memastikan sistim dan manajemen pemerintahan berjalan dengan baik,”harapnya.

Mencermati pembahasan yang telah dilakukan dengan semangat kemitraan, terang dia, Fraksi PDIP memahami sungguh terdapat sejumlah catatan penting yang mesti mendapat perhatian serius kepada pemerintah provinsi yang mesti dilaksanakan.

Namun, ingat dia, bangun provinsi Maluku, yang karakteristik begitu keras dan kuat, sehingga membutuhkan sikap yang tegas dan keras. ” Sekalipun kita berkomunikasi sebagai orang basudara. Meminjam pepatah tua kita, lebih baik menjadi Sagu, yang kulitnya keras dan berduri di luar tapi halus didalam. Begitu juga buah Durian, duri diluar tapi enak didalam. Tapi jangan seperti buah Kedondong yang licin diluar, tapi duri didalam,”ingatnya.

Terkait pinjaman dari pemerintah pusat, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Ari ini mengisahkan, 2020 lalu, pemerintah provinsi pinjam Rp 683 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). “Telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Maluku,”tandasnya.

Pinjaman itu, sebut dia, dilaksanakan secara padat karya, dan melibatkan ratusan ribu tenaga kerja lokal dan bertujuan memulihkan ekonomi nasional dan lebih khususnya di Maluku.”Tenaga kerja yang terserap sebanyak 122. 400 orang. Jadi sangat memberikan dampak positif,”tegasnya.

Begitu juga program yang dikerjakan, yakni rehabilitasi jalan dan rehabilitasi irigasi air.”Jadi rehabilitasi jalan sepanjang 13, 026 meter persegi, dan pemeliharaan irigasi saat ini mencapai 7.484, 55 meter persegi. Ini dilakukan agar meningkatkan produktivitas tanaman para petani,”paparnya.

Selain itu, lanjut Watubun yang dijuluki “Singa Podium” itu, terlindunginya pemukiman penduduk dari abrasi pantai serta banjir akibat luapan sungai dengan dibangunnya talud pengaman pantai.”Kemudian pembangunan jalan dan jembatan memberikan manfaat yang signifikan bagi aksebilitas didaerah terisolir. Begitu juga meningkatkan aktivitas masyarakat yang berlangsung baik dan lancar,”bebernya.

Begitu juga pembangunan sarana dan prasarana air bersih pada 16 lokasi. Begitu juga pembangunan drainase yang dapat meminimalisir banjir dan genangan air. “Meskipun di tahun 2020 baru 25 persen dari total pinjaman dari PT SMI, yaitu Rp 175 miliar. Fraksi PDIP mendukung dan mendorong agar pemanfaatan dana PT SMI mencapai 100 persen dengan memperhatikan seluruh kualitas kerja sehingga menjamin mutu yang baik,”harpanya.

Fraksi PDIP juga mengingatkan, pengelolaan APBD 2022, agar sasaran pembangunan infrastruktur mesti difokuskan pada kabupaten dan kota yang minim pada 2020.”Seperti di Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Seram Bagian Timur,”imbuhnya.(DM-01)