Connect with us

Ragam

Gelar Forum OPD, Marasabessy : Kita Singkronisasi Kegiatan Infrastruktur  2023

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Dinas PUPR Provinsi Maluku, menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didinas yang membidangi infrastruktur itu. Forum ini digelar untuk mengsinkronisasikan program dan kegiatan yang dilakukan 2023 mendatang.

“Tujuan digelarnya forum OPD, bagaimana mensingkronisasi program kegiatan tahun 2023 antar pemerintah  Provinsi, Kota dan Kabupaten serta pemerintah pusat,”kata Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M Tech, kepada awak media disela-sela pelaksanaan Forum OPD Dinas PUPR Provinsi Maluku di Marina Hotel, Rabu (30/3/2022).

Kendati begitu, koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Maluku itu mengaku, program-program  yang dilaksanakan tahun 2022 ini, pihaknya  fokus pada aksesbilitas. “Kita tingkatkan aksesbilitas  kemantapan jalan. Kita berupaya mendekatkan produksi dengan pasar itu agar lebih dekat. Bagaimana jalan itu kita bangun dekat dengan pertanian,”jelasnya.

Begitu juga  ada program pengembangan pangan dan program pariwisata.” Nah, dengan program ini nantinya tingkat kemiskinan itu akan menurun. Begitu juga dengan infrastruktur air bersih terutama didaerah Tenggara Raya kebutuhan air bersih kurang. Apalagi, sungai-sungai terbatas. Kita juga bangun embung didaerah rawan air. Selain jalan dan jembatan, air bersih, ketahanan pangan dan irigasi. Irigasi perkebunan, dengan penataan kawasan. Begitu juga menuju pelabuhan perikanan kita buka,”papar mantan pejabat di Kementerian PUPR itu.

Soal kebijakan anggaran jalan, lanjut Ketua Umum Ikatan  Alumni Unpatti (IKAPATI) itu, mengakui kedekatan Gubernur dengan pemerintah pusat, daerah ini kebagian program dan kegiatan.” Kita dapat hibah jalan daerah. Hibah jalan daerah ini akan dibangun dibeberapa daerah yang rawan. Kita juga akan kooridnasi dengan balai-balai seperti Balai Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, Balai Wilayah Sungai, terkait pembangunan  sesuai kewenangan kita. Kewenangan kita misalnya kurang kita minta bantuan pemerintah pusat,”jelasnya.

Sementara itu, Wakil GUbernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno ketika membuka forum OPD PUPR Provinsi Maluku mengatakan,  forum OPD ini merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses perencanaan dan sinkronisasi program pembangunan ke-PU-an dengan OPD PUPR provinsi dan kabupaten/kota serta balai-balai kementerian PUPR di Provinsi Maluku.

Terkait pelaksanaan forum OPD tersebut, Wagub pun menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, penyelenggaraan rapat forum OPD PUPR Provinsi Maluku tahun 2022, merupakan salah satu upaya organisasi perangkat daerah dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang aspiratif dan simultan guna pencapaian tujuan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pandemik covid-19 yang tak kunjung usai ini menyebabkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap semua sektor termasuk infrastruktur. Hal ini, sebut Wagub, menjadi tantangan sendiri bagi Provinsi Maluku untuk lebih terpacu menjadi lebih maju dalam meningkatkan kinerja pembangunan yang tentunya menjadi catatan tersendiri bagi Provinsi Maluku untuk dapat mendongkrak pembangunan melalui pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggulan serta mengoptimalkan sumber daya lokal secara lebih optimal.

Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor.
“Semakin baik dan memadainya infrastruktur di suatu wilayah, akan berimplikasi positif dan signifikan dengan output pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ketiga, ketersediaan infrastruktur dasar ke-PU-an menjadi barometer utama kemajuan bagi suatu daerah. kita semua tahu bahwa kondisi infrastruktur yang minim, memberikan efek negatif kepada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Keempat, kedepan beberapa mega proyek infrastruktur juga segera dibangun di Provinsi Maluku seperti, bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, infrastruktur pendukung Maluku Lumbung Ikan Nasional, Ambon New Port, Maluku Food Estate, pembangunan 7 ruas Trans Maluku, pembangunan Kanal Passo, jalan lingkar luar pulau Ambon, pembangunan bendungan Way Ela di pulau Ambon dan bendungan-bendungan lainnya di beberapa kab/kota yang manfaatnya untuk PLTA, irigasi, tempat penyediaan air, dan infrastruktur pendukung pengendalian banjir. semua ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat, dan meningkatkan kesejateraan masyarakat Maluku.
 
“Untuk itu, saya menginstruksikan kepada semua stakeholder pembangunan infrastruktur, baik dari level pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota agar terus membangun sinergitas dan koordinasi yang intensif guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,”tandas Wagub.

Forum OPD Dinas PUPR Provinsi Maluku yang dibuka Wakil Gubernur Maluku itu, digelar selama dua hari. Pemateri forum OPD yang dihadiri peserta dari 11 Kabupaten dan kota itu, selain Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, Hadi Basalamah dan Kepala Bappeda Maluku, Anton Lailosa, juga pemateri dari Kepala-kepala Balai Kementerian PUPR di Maluku, seperti Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku, Kepala Balai Cipta Karya, Kepala Balai Perumahan, Kepala BP2JK.

Sementara peserta forum OPD PUPR itu, selain dari Dinas PUPR Provinsi Maluku, juga dari 11 kabupaten dan kota. (DM-02)
 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *