Gelar Raker, Ini Sejumlah Rekomendasi KAHMI  Kepada Pemprov Maluku

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON- Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi  Maluku, masa bakti 2021-2026 menggelar Rapat kerja (Raker) di Hotel Pacifik, Minggu (20/2/2022).

Sejumlah rekomendasi internal dan eksternal dihasilkan organisasi alumni kemahasiswaan terbesar di Indonesia itu.”Dalam rekomendasi ini, ada dua hal penting, yakni persoalan internal dan ada persoalan-persoalan  eksternal. Persoalan internal merupakan bagian dari kebutuhan KAHMI. Ini  yang akan disosialisasikan secara internal. Kami akan share diinternal KAHMI. Kemudian adalah masalah eksternal. Ada persoalan eksternal yang mendasar yang sehingga KAHMI memberikan perhatian kepada pemerintah agar bersama-sama sinergi,”kata salah satu Presidium KAHMI Provinsi Maluku, DR Ruslan Tawary, kepada awak media usai pelaksanaan Raker KAHMI, Minggu (20/2/2022).

Tawary yang didampingi sejumlah Presidium KHMI Maluku  berharap,  Majelis Wilayah KAHMI Maluku masa bakti 2021 dan 2021 bersama-sama dengan Pemerintah daerah  memberikan kontribusi yang paripurna, terkait dengan berbagai persoalan seperti masalah keumatan, kebangsaan, dan sosial kemasyarakatan. “Jadi rekomendasi dibagi dalam perspektif politik, pendidikan dan sosial budaya. Kemudian masalah ekonomi dan masalah hukum. Dalam bidang politik, pendidikan dan sosial budaya, Majelis KAHMI mendorong, partisipasi KAHMI Dalam setiap kebijakan publik terkait dengan permasalahan kesenjangan ekonomi di Provinsi Maluku. Artinya, KAHMI mengambil bagian bersama pemerintah mencari solusi terbaik dalam pengentasan kesenjangan, ekonomi di Provinsi Maluku. Kesenjangan ekonomi terkait masalah pendapatan,”papar akademisi Fakultas Perikanan dan Kelautan Unpatti Ambon.

Dikatakan, KAHMI bersama pemerintah mendukung, dalam penguatan keragaman budaya dan agama dan segenap kearifan lokal di Maluku, untuk memperkuat relasi kebhinekaan dalam bingkai persaudaraan. “KAHMI juga mendorong stabilitas demokrasi, dalam rangka memperkuat pendidikan politik baik yang dilakukan partai politik, pemerintah, civil society, dan masyarakat umum,”jelasnya

KAHMI juga mendorong percepatan RUU tentang daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang daerah Kepulauan melalui pelaksanaan forum regional daerah Kepulauan di Kota Ambon.” Rekomendasi ini tujuanya, agar KAHMI ingin bersama pemerintah membantu melakukan percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan itu. Mungkin kami buat salah satu pertemuan. Jadi majelis KAHMI Provinsi Kepulauan berkumpul di Kota Ambon,”harapnya.

KAHMI juga mendorong Daerah Otonom Baru (DOB), di Maluku. Dia mencontohkan,  perjuangan Provinsi Tenggara Raya dan kabupaten/kota yang lain. KAHMI juga ingin bersma Pemda mendorong pengalihan status IAIN Ambon, UIN.

“Selanjutnya dalam bidang ekonomi, kami konseren, mendesak Pemerintah untuk, membangun infrastruktur ekonomi yang merata di seluruh Maluku. Terutama didaerah terpencil terluar dan terdepan yang belum menikmati listrik, jalan, jembatan dan air bersih serta pemukiman yang layak. Artinya, KAHMI Maluku bersama pemerintah, memberi solusi paling tidak, kita inventarisasi dan memberi thau pemerintah,”ingatnya.

Organisasi  alumni ini juga mendorong pembangunan pariwisata daerah, ketahanan pangan, konektivitas, industrialisasi produk unggulan daerah, dalam rangka penguatan nilai tambah dan daya saing ekonomi, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

“KAHMI Maluku bersama Pemda mendorong, Pempus agar menetapkan Kepulauan Banda sebagai destinasi pariwisata nasional. KAHMI Maluku mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.” Hari ini saya kira Pemprov sudah maksimal menurunkan angka kemiskinan. Tapi perlu didorong sehingga dari 1 persen sekian menjadi 2 persen hingga 3 persen koma sekian. Ini agar angka kemiskinan menurun lagi,”harapnya.

Tak hanya disitu, KAHMI Maluku memberikan dukungan penuh bagi pengoperasian Blok Migas Masela,  pelaksanaan Participating Interest (PI) 10 persen oleh Pemprov melalui BUMD Maluku Energy Abadi.” Yang berikut Multi player efek melalui kritlisasi ekonomi yang terbentuk agar dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat Maluku dengan memperhatikan kelestarian adat dan budaya serta ekonomi, lingkingan dan hak-hak masyarakat,”sebutnya.

Disektor perikanan, KAHMI Maluku bersama pemerintah mendorong pemerintah pusat menentukan kuota penangkapan ikan yang berkeadikan serta sharing PNBP dalam kebijakan penangkapan ikan terukur. “KAHMI Maluku bersama Pemda mendesak, Pempus menetapkan kejayaan Maluku,  yang merupakan identitas kemalukuan. Mendesak Pempus menetapkan regulasi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port,”paparnya

Terkait hukum,  KAHMI Maluku mendukung supermasi hukum di Maluku. KAHMI Maluku mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Maluku.

Karenanya, lanjut dia, rekomendasi yang dihasilkan KAHMI, tidak semata mata mendesak, pemerintah tapi  bersama-sama Pemda. “Jadi KAHMI dengan seluruh potensinya, jaringannya, bersama Pemda melobi pempus, terkait apa yang kami rekomendasikan. Jadi banyak petinggi -petinggi KAHMI di eksekutif dan legislatif di pusat. Jadi jaringan itu kami maksimalkan dalam rangka mendorong pertumbuhan pembanginan di Maluku,”pungkasnya. (DM-02)