Gubernur Ajak Bupati & Walikota Samakan Presepsi Bangun Maluku

MAGELANG, DM.COM,– Ditengah pembekalan atau retret Kepala Daerah di hari ketiga, yang diselenggarkaan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menggelar pertemuan dengan Bupati dan Walikota, Minggu (23/2/ 2025).

Gubernur Maluku mengajak Bupati dan Walikota se-Maluku membahas sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka membangun Maluku yang lebih baik ke depan.

Sembari menikmati hidangan, Hendrik bersama para Bupati Walikota, turut bertukar pikiran, untuk menyatukan presepsi dan menyatukan derap langkah bersama membangun senergitas dalam kebersamaan Par Maluku pung Bae.

“Membangun Maluku tidak dapat dilakukan secara parsial yaitu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berjalan sendiri-sendiri, namun dibutuhkan sinergitas, sehingga pembangunan itu dapat dilakukan secara simultan maka diperlukan kesamaan persepsi dan tindakan,”kata Gubernur.

Gubernur mengatakan, kegiatan retret yang dilakukan saat ini juga adalah upaya Pemerintahan Presiden dsn Wakil Presiden Prabowo-Gibran menyatukan pikiran dan langkah membangun Indonesia ke depan yang berakar dari pembangunan Kabupaten, Kota dan Provinsi.

Persoalan utama Maluku adalah menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang perlu dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten dan Kota sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat serta pentingnya pengelolaan investasi yang perlu direalisasikan guna penyerapan tenaga kerja.

“Kami memohon dukungan doa dari masyarakat Maluku semua, untuk kami di Magelang, sehingga bisa melewati program retret dengan baik,” pinta Hendrik.

Sebagai informasi Pasangan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam kepemimpinannya memiliki Visi dan Misi yang tertuang dalam Sapta Cita, yakni :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (good governance and public service).
2. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran (pro poor and unemployment).
3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah.
5. Pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengeloaan sumber daya alam yang sustainable (etis, responsif, akuntabel).
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Serta pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan membuka aksesibilitas pasar untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
7. Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan, dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. (DM-04)