Gubernur dan Kapolda Perintah Atasi Kebutuhan Pengungsi Kariu, Ini yang Dilakukan

 
DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Perhatian serius Pemerintah  Provinsi (Pemprov)  Maluku dan Polda Maluku, membantu para pengungsi Kariu di Desa Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, terus dilakukan.

Buktinya, Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latief, perintahkan jajaranya agar turun langsung mengatasi kebutuhan dan memberikan bantuan kepada para pengungsi Kariu, Sabtu (8/4/2022).

Pihak Pemprov yang dipimpin Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP.  M.Tech didampingi Kadis Perumahan, Deni Lilipory,  Sekretaris PUPR Provinsi Maluku, Meyskel Saiya, menggandeng balai-balai kementerian PUPR di Provinsi Maluku. Disana mereka melihat langsung kebutuhan para pengungsi seperti kebutuhan air bersih, MCK, pembangunan rumah darurat dan infrastruktur dasar lainya.

Sementara pihak Polda menyalurkan bantuan beras, mie instan, profil tank, pengobatan gratis, dan trauma healing bagi anak-anak yang terdampak kerusuhan dua desa bertetangga antara Kariu dan Pelauw, 26 Januari 2022 lalu. 

Ditengah penyaluran bantuan, pengobatan gratis dan trauma healing, Kadis PUPR Provinsi Maluku, didampingi Kadis Perumahan Provinsi Maluku, beserta balai-balai Kementerian PUPR di Maluku, bersama Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Raja Arthur L. Simamora, S.i.k, Dirbinmas Polda Maluku, Kombes Pol Deny Abraham, SH, S.i.k, Direskrimum Polda Maluku, Andre Iskandar, melakukan pertemuan dengan Penjabat Desa Kariu Jori Rajawane, Kades Aboru, Marthen Sinay, Pdt GPM Kariu, Ny Nel Matulessy dan sejumlah tokoh masyarakat Kariu. Mereka diskusi terkait penanganan pengungsi dan penyelesaian konflik antara Kariu dan Pelauw ditengah tenda pengungsian. Meski tidak nyaman dan diguyur hujan deras mereka tampak serius membahas penanganan kemanusiaan didaerah itu.

Kegiatan kemanusiaan itu dipimpin oleh Direktur Binmas Polda Maluku, Kombes Pol Deny Abraham, yang didampingi Direktur Reskrimum Polda Maluku, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, serta Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku.

Bhakti sosial yang dilaksanakan adalah pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan kepada warga yang mengalami gejala sakit, maupun sedang sakit pada tenda-tenda pengungsian di Negeri Aboru. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Bidang Dokkes Polda Maluku.

Sementara untuk trauma healing, juga dilakukan oleh Bagian Psikologi Biro SDM dan personil Polwan Direktorat Binmas Polda Maluku.

“Trauma healing dilakukan kepada anak-anak yang berada pada tenda-tenda pengungsian yang mengalami trauma pada konflik antar desa beberapa waktu lalu,” kata Karo SDM, Deny Abraham.

Selain pemeriksaan kesehatan dan trauma healing, Deny mengaku Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, juga memberikan bantuan berupa peralatan belajar, makanan ringan / snack, beras, minyak tanah dan tong profil air kepada para pengungsi Kariu.

Kapolda mengatakan, semua yang diberikan ini merupakan bentuk kepedulian negara untuk meringankan beban masyarakat Kariu yang masih  tinggal di Aboru.

“Kapolda beberapa kali di kesempatan rapat koordinasi dengan Kemenpolhukam selalu menyampaikan agar Pemerintah pusat juga bisa segera menguatkan bantuan yang juga sudah dilakukan oleh Pemprov Maluku, Kodam dan Polda,” jelasnya.

Selain itu, Kapolda berharap dalam waktu dekat kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dapat disalurkan.

Orang nomor 1 Polda Maluku itu juga terus berupaya mendorong agar upaya-upaya rekonsiliasi damai antara masyarakat Pelauw dan Kariu dapat segera terlaksana. Sehingga masyarakat Kariu bisa segera kembali ke kampung halamannya dan hidup berdampingan dengan damai.

“Jalan rekonsiliasi itu harus terus diupayakan dan jangan ada pihak-pihak yang tidak terkait langsung yang justru membuat statemen-statemen, laporan-laporan dan  tindakan-tindakan lain yang malah menyulitkan dan menutup jalan rekonsiliasi damai yang diharapkan,” jelasnya.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini, mengingatkan, bila rekonsiliasi damai yang ingin dipilih, maka semua pihak harus mau duduk bersama. Semua pihak harus dapat berunding dengan hati dan kepala yang dingin. Bahkan kedua belah pihak, jangan mengedepankan ego dan kebenaran masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan, apabila rekonsiliasi damai tetap tidak terwujud, sebaiknya segera ajukan penyelesaian melalui hukum positif melalui pengadilan. Ini dilakukan untuk kepastian hukumnya.

“Semoga damai itu dapat terwujud dan semua bisa kembali dan hidup berdampingan dengan prinsip saling menghormati dan saling menghargai antar sesama,” kata Kapolda.

Sementara itu, Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy mengatakan, kegiatan yang dilakukan di pengungsi Kariu adalah kegiatan Kapolda Maluku. “Jadi ini kegiatan dan bantuan. Kita beberapa hari lalu ketemu Pak Kapolda. Pak Kapolda  mengakui bahwa ada kekurangan air dan MCK bagi masyarakat Kariu di Aboru. Saya kemudian lapor ke Pak Gubernur. Beliau (Gubernur) sangat mendukung dan meminta segera dilakukan penanganan,”kata Marasabessy, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Sabtu (9/4/2022).

Koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Provinsi Maluku ini mengaku, kunjungan kerja ke Aboru melihat kondisi pengungsi Kariuw memboyong seluruh balai-balai Kementerian PUPR di Maluku. “Ada Balai Wilayah Sungai, Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional, ada juga Balai Perumahan dan Balai lain dalam rangka untuk mengantisipasi debit air yang kurang. Debit air yang kurang di lokasi pengungsian terutama mandi dan cuci,”jelasnya.

Mantan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku ini menerangkan, selama ini ketersediaan air di Aboru sudah memenuhi warga setempat. Kata dia,   pihaknya sudah bangun sarana air bersih dengan menggunakan dana pinjaman  dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hanya untuk jumlah Kepala Keluarga di Aboru. “Otomatis dengan adanya penambahan kurang lebih 300 Kepala keluarga dari Kariu, ketersediaan kurang. Makanya kita bawa balai-balai terkait dengan MCK. Kebetulan mereka  ada toilet mobile. Nah, kedepan kalau ada kebutuhan toilet bisa membantu,”jelas mantan pejabat di Kementerian PUPR ini.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku  ini melanjutkan, pihaknya sudah koordinasi dengan Upulatu Aboru dan Penjabat Kades Kariu didampingi Kapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Direkrimum Polda Maluku, dan Direktur Binmas Polda Maluku. “Kita sepakat bahwa akan dibantu sesuai arahan Pak Gubernur dan Pak Kapolda. Memang awalnya mereka menolak tidak usah bangun di lokasi pengungsian. Mereka ingin kembali ke desa asalnya,”terang Ketua Umum Ikatan  Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Maluku itu.

Meski begitu, lanjut Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Unpatti (IKAPATI) dengan pendekatan yang persuasif masyarakat setempat menerima akan dibangun sejumlah sarana kebutuhan dasar sambil menunggu mereka kembali kedesa asalnya.”Istilahnya ini bantuan darurat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama di lokasi pengungsian. Apalagi, dilokasi pengungsian sering banjir,  kita  akan lihat drainasenya,”sebut Marasabessy.

Marasabessy, akrab di sapa Pak Matt melanjutkan, soal air bersih  pihaknya akan bangun beberapa sumur-sumur buatan.”Jadi katanya  tidak pakai cincin pun bisa. Jadi MCK darurat itu segera di bangun secara darurat. Soal pengungsi masih tinggal di tenda-tenda pengungsian kita akan laporkan kepada Pak Gubernur. Jadi kita tidak bangun permanen. Ini hanya sementara karena mereka ingin kembali ke desa asalnya,”pungkasnya.(DM-01)