Connect with us

Hukum

Gubernur : Saya Siap Jadi Agen KPK di Provinsi Maluku

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail menyatakan kesiapannya menjadi agen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Maluku.

“Saya Siap menjadi agen KPK di Maluku, “tegas Gubernur dalam sambutannya dalam acara rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi dan penyerahan sertifikat PLN dan pemerintah daerah di lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Kamis (4/11/2021).
Kegiatan itu, dihadiri Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan Bupati serta Walikota dan tamu undangan lainya.

Untuk itu, lanjut dia, dirinya instruksikan kepada seluruh aparatur dilingkungan Provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti komitmen pemberantasan anti korupsi secara terstruktur dan sistimatis guna pemberantasan korupsi dimanapun.” Ini agar pelayanan publik berkualitas sehingga tingkatkan citra pemerintah ditengah masyarakat,”harapnya.

Tak hanya itu, mantan Kakor Brimob Polri ini mengatakan, Rakor tersebut dilaksanakan penandatanganan komitmen anti korupsi bupati dan Walikota di Maluku dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota dan disaksikan pimpinan KPK. “Ini dilakukan untuk mendukung sepenuhnya langkah pencegahan pemberantasan korupsi secara komprehensif dan terintegrasi di Maluku,”harapnya.

Soal kehadiran KPK, mantan Kapolda Maluku ini mengapresiasi kehadiran lembaga anti rasuah itu dalam kegiayan pencegahan tindak pidana korupsi di Maluku.”Atas nama Pemda Maluku saya ucapkan selama datang kepada pimpinan KPK dan jajaran di Maluku. Dan memberikan apresiasi yang tinggi inisiasi Rakor disaat ini sebagai bagian sari upaya terintegrasi pencegahan pemberantasan korupsi di Maluku,”jelasnya.

Menurut dia, fenomena korupsi di Indonesia jadi perhatian serius karena menjadi kejahatan luar biasa atau ekstra ordinary crime. “Kita mencermati hampir setiap hari terjadi korupsi di sekitar kita. Ini sangat memilukan jika tidak teratasi korupsi masih terjadi,”ingatnya.

Dikuatirkan tidak ada kepercayaan publik kepada penyelenggara pemerintahan. Makanya Rakor tersebut sangat penting.” Ini momentum strategis dalam upaya sistimatis mencegah dan memberantas korupsi. Niat baik berantas korupsi tidak surut. Dengan memberikan contoh dalam pelayanan publik sehingga terhindar dari kesempatan atau dimanfaatkan orang lain untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu pihak lain atau masyarakat dan bangsa negara,”pungkasnya.(DM-02)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *