Gubernur : Setiap Program harus Ada Dampak Bagi Masyarakat

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dengan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Jumat (30/07/2021) di kediaman Walela. Rapat digelar untuk percepatan pembangunan di Provinsi Maluku.

Ada sejumlah instruksi mantan Kakor Brimob Polri itu saat Rapim. Pertama,,berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2021 dirasa belum optimal, yaitu baru mencapai 48,11 persen dari total anggaran tahun 2021.”Saya tegaskan kepada saudara-saudara agar pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus ada dampaknya bagi masyarakat,”ingatnya.

Kedua, sampai saat ini masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19, dan cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. “Menyikapi kondisi tersebut, saya perintahkan kepada saudara-saudara bekerja cepat, bekerja keras dan bekerja tuntas, dalam penanganan covid-19 maupun antisipasi terhadap terjadinya bencana alam. Segera realisasikan dana-dana penanganan covid-19, juga dana-dana insentif bagi tenaga kesehatan, laporkan hasilnya secara berkala termasuk hambatan yang dihadapi di lapangan, agar dapat dicarikan solusinya. Selama ini saya tidak pernah dilaporkan,”paparnya.

Ketiga,,berdasarkan hasil evaluasi, terhadap indeks inovasi daerah, Maluku masih termasuk kategori dengan inovasi rendah. Oleh sebab itu, Gubernur mengharapkan masing-masing OPD menciptakan minimal 1 inovasi bagi percepatan pembangunan daerah dan kemaslahatan masyarakat. “Apa yang saya instruksikan ini agar benar-benar diwujudkan dalam tahun ini. Saya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya,”tandansya .

Empat , sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), apalagi sebagai pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diminta memiliki tanggung jawab untuk menjaga Marwah Pemerintahan. Untuk itu, kata Gubernur, saudara-saudara harus membangun penciptaan opini publik. “Jika ada isu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, diharapkan saudara-saudara memiliki kepedulian, lakukan klarifikasi secara langsung agar isu itu tidak menjadi bias dan mendeskreditkan pemerintah daerah,”harapnya.

Selanjutnya, ia berpesan agar setiap OPD melakukan pengendalian terhadap ASN yang dipimpinnya sehingga mereka dapat bekerja dan bertugas sesuai etika, kode etik, dan kode perilaku ASN. Serta tidak terlibat dalam postingan-postingan media sosial yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Berikut, yang kelima, dalam waktu dekat, BPK Perwakilan Maluku, akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, masalah vaksinasi serta pendidikan dan pelatihan Vokasi. “Saya ingatkan unit-unit kerja (satgas covid-19, Dinas Pendidikan dan Kesehatan), yang menjadi objek pemeriksaan, harus memberikan dukungan, baik informasi maupun dokumentasi, yang didampingi oleh Inspektorat Provinsi,”pungkamsya.(DM-01)