Connect with us

Hukum

Gugatan Chandra Ditolak PN Ambon, Penyidikan di Polda Maluku Mandek

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Gugatan Philipus Chandra Hadi, pengusaha TV Kabel Putri ditolak Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon, karena belum memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran. Itu berarti selama ini klaim TV Kabel Putri cabang dari PT Amboina Multimedia, tidak benar.

Begitu juga barang sitaan milik Chandra untuk siaran yang dipinjam pakai dan ancaman pembunuhan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, hingga kini belum ada progres penyidikan di Polda Maluku.

Sekedar tahu, Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (22/3/2022) telah menolak gugatan Chandra, Pengusaha TV Kabel Putri, karena belum memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran. Seperti diketahui chandra, 9 November 2021 melayangkan gugatan Nomor 266/ Pdt.G/2021/PN Ambon.KPID Maluku digugat atas pernyataan KPID Maluku bahwa TV Kabel Putri belum memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran. Selama proses persidangan di Pengadilan terungkap bahwa TV Kabel Putri bukanlah cabang PT Amboina Multimedia, seperti yang selama ini diakuinya.

Atas dasar itu, KPID Maluku terus meningkatkan tindakan pengawasan dan penegakan aturan dalam penyiaran dilakukan oleh KPID Maluku.”Ini agar negara tidak dirugikan akibat banyaknya usaha penyiaran yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan penyiaran. Jika aturan dalam penyiaran di ditegakan dan para pelaku usaha penyiaran taat maka Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan meningkat,”kata Ketua KPID Maluku, Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.Kom, melalui rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (24/3/2022).

Untuk diketahui bahwa saat ini PNBP dari Lembaga Penyiaran di Provinsi Maluku  tergolong terendah kurang lebih Rp 2 miliar setiap tahun dan jika aturan penyiaran  ini ditegakan maka PNBP akan meningkat menjadi lebih Rp 5 miliar setiap tahun dari Lembaga Penyiaran.

Tak hanya disitu, lanjut dia, saat ini juga KPID Maluku masih menunggu perkembangan Laporan Pengaduan KPID Maluku kepada Kapplda Maluku, dengan Nomor Pengaduan: 95/A.1.KPID Maluku/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Temuan KPID Maluku atas Barang Sitaan Polisi yang digunakan oleh Tersangka Pemilik TV Kabel dan Ancaman pembunuhan kepada Komisioner KPID Maluku

” Sampai dengan siaran pers ini dikeluarkan belum ada Informasi apapun apalagi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). KPID Maluku dari pihak Polda Maluku,”tegasnya.

Sedangkan Laporan Pengaduan KPID Maluku ke Direktorat Kriminal Umum terkait Ancaman Pembunuhan oleh Philipus Chandra Hadi dan Istrinya sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat Krimum Polda Maluku dan saat ini KPID Maluku menunggu perkembangan hasil penyidikannya.”Ini terasa aneh karena Direktorat Kriminal Khusus Polda Maluku, selalu menolak memberikan laporan perkembangan hasil penyidikan atas laporan pengaduan KPID Maluku Nomor 95/A.I.KPID Maluku/XII/2021. SP2HP adalah hak pelapor (KPID Maluku),”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *