Infrastruktur Menggeliat di Maluku, Marasabessy : Ini Sesuai Arahan Gubernur

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku, maju pesat dan menggeliat di 11 kabupaten dan kota. Ini sesuai Visi-Misi dan arahan Gubernur Maluku, Murad Ismail. Karena itu, ketertinggalan infrastruktur telah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Maluku sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini.

“Infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah saat ini terdiri dari Infrastruktur penunjang sisi konektivitas, Infrastruktur dalam mendukung Kedaulatan Pangan, Infrastruktur penunjang penangulangan bencana alam, dan infrastruktur penunjang sarana dan prasarana sektor publik lainnya,”kata Kadis PUPR Provinsi Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST, SP, M. Tech, ketika memberikan paparan dalam forum OPD Dinas PUPR Provinsi Maluku, Tahun 2022 di Marina Hotel, Rabu (30/3/2022).

Koordinator PUPR Balai-Balai Kementerian PUPR di Maluku ini mengatakan, Dinas PUPR sebagai salah satu institusi yang diamanahkan dalam mengelola Infrastruktur memegang teguh amanah pengelolaan infrastruktur dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor strategis di Maluku.

” Secara kelembagaan Dinas PUPR Provinsi Maluku terdiri dari berbagai Bidang didalamnya diantaranya : Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Jasa Konstruksi,”terangnya.

Untuk menjalankan amanah pengelolaan infrastruktur di Maluku, kata Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Unpatti (IKAPATI) tentunya perlu didukung dengan ketersediaan dana yang memadai.” Terlihat jelas dari Tahun 2019 sampai 2021, anggaran Dinas PUPR mengalamai lonjakan kenaikan anggaran sebesar 236,82 persen. Dimana dengan kenaikan lonjakan anggaran tersebut terlihat jelas beberapa infrastruktur yang telah diselesaikan pada Tahun ini diantaranya Panjang Jalan yang dibangun, ditingkatkan, direkonstruksi sebesar 170,93 Km yang tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku sesuai dengan Kewenangan Status Jalan yang ditangani,”jelasnya.

Untuk sektor Layanan Pengelolaan Irigasi dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Maluku, terang Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Maluku itu, jaringan Irigasi yang dibangun mengairi areal persawahan sebesar 1.050 Hektar.” Selain itu juga untuk Kebutuhan Air Minum yang layak mengalami capaian sebesar 89,87 persen, serta capaian pelayanan Sanitasi sebesar 83,64 persen. ” Tentunya Ini semua tidak terlepas dari Arahan Gubernur Maluku Bapk Drs. H.Murad Ismail yang mempunyai jejaring & pertemanan yang luas dengan Pemerintah Pusat saat ini,” bebernya.

Namun, pada saat tahun ini Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan anggaran saat ini lebih banyak tersedot untuk pembiayaan Ibu Kota Negara Baru (IKN) dan Penuntasan pada Proyek-proyek Strategis Nasional semacam Bendungan, Irigasi dan Jalan Trans-Tol.
 
Kendati begitu, mantan pejabat di Kementerian PUPR ini mengemukakan, kedepan Dinas PUPR Provinsi Maluku dibawah komando Gubernur Maluku Irjend.Pol. Drs.H. Murad Ismail memfokuskan Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kawasan-kawasan produksi rakyat, kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, kawasan pelabuhan rakyat dan kawasaan pelabuhan terintegrasi serta tambak-tambak perikanan lainnya yang tentunya bertujuan memperkuat infrastruktur yang memadai dan berdaya saing dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar agar penguatan pusat pertumbuhan wilayah pada satu kawasan terus tumbuh dan berdaya saing.

” Kunci keberhasilan Suatu Daerah sangat erat kaitannya dengan Kualitas dan Ketersediaan Infrastrukturnya,”pungkasnya.

Forum OPD Dinas PUPR Provinsi Maluku yang dibuka Wakil Gubernur Maluku itu, digelar selama dua hari. Pemateri forum OPD yang dihadiri peserta dari 11 Kabupaten dan kota itu, selain Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, Hadi Basalamah dan Kepala Bappeda Maluku, Anton Lailosa, juga pemateri dari Kepala-kepala Balai Kementerian PUPR di Maluku, seperti Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku, Kepala Balai Cipta Karya, Kepala Balai Perumahan, Kepala BP2JK.(DM-02)